Rusia Tolak Gencatan Senjata sebagai Solusi Perang Ukraina, Ini Alasannya
Jum'at, 07 Februari 2025 - 10:34 WIB
loading...
Rusia dengan tegas menolak gencatan senjata sementara sebagi solusi atas perangnya melawan Ukraina. Foto/Telegram/Kyiv Independent
A
A
A
MOSKOW - Rusia dengan tegas menolak gencatan senjata sementara sebagi solusi atas perangnya melawan Ukraina.
Moskow beralasan, solusi semacam itu hanya akan digunakan oleh sekutu Barat untuk memperkuat rezim Kyiv dan militernya sebelum permusuhan pecah lagi.
Penolakan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Kamis. Menurutnya, Moskow hanya mencari solusi yang langgeng untuk mengakhiri perang selamanya.
"Gencatan senjata sementara atau, seperti yang dikatakan banyak orang, membekukan konflik, tidak dapat diterima," tegasnya.
Baca Juga: Jet Tempur Mirage 2000 Pertama Prancis Tiba di Ukraina untuk Melawan Rusia
"Kami membutuhkan perjanjian dan mekanisme yang dapat diandalkan dan mengikat secara hukum yang akan menjamin bahwa krisis tidak akan terulang kembali,” lanjut dia.
Menurut Zakharova, menunda permusuhan, dengan satu atau lain cara, hanya akan memungkinkan rezim Kyiv untuk mempersenjatai kembali dan bersiap untuk melanjutkan konflik di kemudian hari.
“Jeda dalam pertempuran akan digunakan oleh Barat—Barat kolektif secara keseluruhan atau perwakilannya masing-masing—untuk memperkuat potensi militer rezim Kyiv dan, tentu saja, untuk mencoba melakukan pembalasan bersenjata," imbuh dia, yang dilansir Russia Today, Jumat (7/2/2025).
Zakharova mengisyratkan Moskow mempertahankan posisi yang tertutup mengenai janji berulang kali oleh pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina.
Sejauh ini, Presiden AS Donald Trump dan timnya membuat banyak pernyataan, tetapi mengambil sedikit atau tidak ada langkah praktis, kata Zakharova.
“Semuanya akan bergantung pada tindakan spesifik dan rencana pemerintahan baru, yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan ini. Saat ini ada banyak kata, banyak pernyataan. Tidak ada kejelasan atau ketepatan mengenai langkah-langkah yang diambil,” paparnya.
Awal minggu ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan keterlibatan dengan Washington telah meningkat sejak Trump menjabat. Telah ada kontak antara “departemen tertentu” dari kedua negara, katanya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Jumat lalu, Trump mengatakan bahwa komunikasi sedang berlangsung antara pemerintahannya dan pemerintah Rusia dan menegaskan kembali tujuannya untuk segera mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung hampir tiga tahun.
Moskow telah berulang kali mengisyaratkan kesediaannya untuk menyelesaikan konflik melalui diplomasi, daripada di medan perang, dengan menyatakan bahwa negosiasi potensial harus menerima “kenyataan di lapangan”.
Kesiapan Rusia untuk negosiasi keras dengan AS ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov, yang mengatakan langkah pertama harus diambil oleh Washington.
“Langkah pertama menuju normalisasi hubungan bilateral –berdasarkan prinsip saling menghormati dan kesetaraan—harus diambil oleh Amerika Serikat,” kata Ryabkov, seraya menambahkan bahwa rencana yang dibuat oleh pemerintahan Presiden AS sebelumnya, Joe Biden, untuk menimbulkan “kekalahan strategis” terhadap Rusia telah digagalkan.
Moskow beralasan, solusi semacam itu hanya akan digunakan oleh sekutu Barat untuk memperkuat rezim Kyiv dan militernya sebelum permusuhan pecah lagi.
Penolakan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Kamis. Menurutnya, Moskow hanya mencari solusi yang langgeng untuk mengakhiri perang selamanya.
"Gencatan senjata sementara atau, seperti yang dikatakan banyak orang, membekukan konflik, tidak dapat diterima," tegasnya.
Baca Juga: Jet Tempur Mirage 2000 Pertama Prancis Tiba di Ukraina untuk Melawan Rusia
"Kami membutuhkan perjanjian dan mekanisme yang dapat diandalkan dan mengikat secara hukum yang akan menjamin bahwa krisis tidak akan terulang kembali,” lanjut dia.
Menurut Zakharova, menunda permusuhan, dengan satu atau lain cara, hanya akan memungkinkan rezim Kyiv untuk mempersenjatai kembali dan bersiap untuk melanjutkan konflik di kemudian hari.
“Jeda dalam pertempuran akan digunakan oleh Barat—Barat kolektif secara keseluruhan atau perwakilannya masing-masing—untuk memperkuat potensi militer rezim Kyiv dan, tentu saja, untuk mencoba melakukan pembalasan bersenjata," imbuh dia, yang dilansir Russia Today, Jumat (7/2/2025).
Zakharova mengisyratkan Moskow mempertahankan posisi yang tertutup mengenai janji berulang kali oleh pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina.
Sejauh ini, Presiden AS Donald Trump dan timnya membuat banyak pernyataan, tetapi mengambil sedikit atau tidak ada langkah praktis, kata Zakharova.
“Semuanya akan bergantung pada tindakan spesifik dan rencana pemerintahan baru, yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan ini. Saat ini ada banyak kata, banyak pernyataan. Tidak ada kejelasan atau ketepatan mengenai langkah-langkah yang diambil,” paparnya.
Awal minggu ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan keterlibatan dengan Washington telah meningkat sejak Trump menjabat. Telah ada kontak antara “departemen tertentu” dari kedua negara, katanya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Jumat lalu, Trump mengatakan bahwa komunikasi sedang berlangsung antara pemerintahannya dan pemerintah Rusia dan menegaskan kembali tujuannya untuk segera mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung hampir tiga tahun.
Moskow telah berulang kali mengisyaratkan kesediaannya untuk menyelesaikan konflik melalui diplomasi, daripada di medan perang, dengan menyatakan bahwa negosiasi potensial harus menerima “kenyataan di lapangan”.
Kesiapan Rusia untuk negosiasi keras dengan AS ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov, yang mengatakan langkah pertama harus diambil oleh Washington.
“Langkah pertama menuju normalisasi hubungan bilateral –berdasarkan prinsip saling menghormati dan kesetaraan—harus diambil oleh Amerika Serikat,” kata Ryabkov, seraya menambahkan bahwa rencana yang dibuat oleh pemerintahan Presiden AS sebelumnya, Joe Biden, untuk menimbulkan “kekalahan strategis” terhadap Rusia telah digagalkan.
(mas)
Lihat Juga :
