Hadapi Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Saran Lawyer untuk Diaspora Indonesia
Selasa, 04 Februari 2025 - 07:54 WIB
loading...
Indonesian American Lawyers Association (IALA) gelar webinar untuk diaspora Indonesia di AS terkait kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Foto/IALA
A
A
A
WASHINGTON - Dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan imigrasi pascapelantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari, Indonesian American Lawyers Association (IALA) menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS).
Webinar yang digelar Senin (3/2/2025) WIB ini merupakan acara kedua IALA mengadakan penyuluhan serupa, setelah pertama kalinya sebelum pelantikan Trump.
Acara ini menghadirkan para pengacara diaspora Indonesia di AS, antara lain Lia Sundah Suntoso, Jason Y Lie, Haroen Calehr, Michael Indrajana, dan Ida Ayu Sabrina Putri.
Baca Juga: Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Guantanamo Layaknya Teroris
Turut hadir Counsellor Fungsi Protokol Konsuler dari KBRI Washington DC Mardiah Ridha Muhammad, beberapa perwakilan dari Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia dan perwakilan dari organisasi nirlaba lainnya.
Adapun diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri oleh hampir 1.000 peserta dari seluruh AS yang hadir secara daring dan luring.
Dalam sesi diskusi, para praktisi menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum tentu terverifikasi dan terus berubah, antara lain perihal kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.
Seperti diketahui sebelumnya, salah satu EO yang sempat menimbulkan keresahan adalah upaya Presiden Trump untuk mengubah ketentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship) yang saat ini sedang digugat oleh 22 negara bagian.
Demikian pula dengan Laken Riley Act, yang dianggap melanggar due process of law atau hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta wacana penggerebekan atas rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang melanggar hak-hak yang dijamin konstitusi AS.
“Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.
Para pembicara juga mengingatkan masyarakat mengenai meningkatnya praktik penipuan yang menargetkan komunitas imigran dengan memanfaatkan ketakutan dan kebingungan masyarakat untuk tujuan finansial beberapa oknum.
"Kami sangat mengimbau agar masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mempercayai informasi yang beredar. Jangan langsung percaya dan panik akibat konten umpan klik (clickbait) di berbagai media sosial terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini," ujar Ida Ayu Sabrina Putri, seorang pengacara yang berpraktik di Los Angeles.
Para pengacara juga mengingatkan sejak pascadiangkatnya Trump bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan suaka politik.
Menanggapi hal tersebut, IALA juga mengingatkan bahwa asylum atau suaka politik bukanlah satu-satunya yang dapat diajukan oleh komunitas Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum.
“Sebenarnya banyak cara untuk orang Indonesia mendapatkan legalitas di AS melalui jalur pekerjaan, keluarga, dan hukum-hukum khusus lainnya. Oleh karena itu, saran kami adalah carilah pengacara yang benar. Ada banyak sekali organisasi non-profit yang kredibel dan memang bergerak di bidang imigrasi yang siap membantu masyarakat kita. Organisasi-organisasi tersebut dikelola oleh pengacara juga seperti kami,” ujar Jason Y. Lie yang juga berkedudukan di Los Angeles.
Para praktisi juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi kebijakan imigrasi baru yang semakin ketat di bawah pemerintahan Trump, komunitas Indonesia di Amerika Serikat perlu memahami tantangan yang ada serta strategi yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga.
Salah satu hal terpenting adalah memastikan bahwa dokumen identitas, seperti paspor dan dokumen resmi lainnya, selalu dalam kondisi aktif masa berlaku agar terhindar dari kendala administratif.
Selain itu, bagi mereka yang merasa berada dalam risiko deportasi, penting untuk menyiapkan rencana darurat terkait pengasuhan anak, pengelolaan aset dan tabungan, dan lain sebagainya.
Pada akhir acara, IALA juga menyatakan komitmennya untuk terus berada sebagai sandaran bagi masyarakat Indonesia di AS. Adapun IALA berencana untuk terus mengadakan diskusi sesuai dengan kebutuhan dan dikeluarkannya kebijakan baru.
Indonesian American Lawyers Association (IALA) adalah sebuah organisasi nirlaba yang diinisiasi oleh Lia Sundah Suntoso pada tahun 2020.
Sebagai organisasi profesi, IALA berkomitmen untuk membantu komunitas Indonesia di Amerika Serikat dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan layanan hukum. IALA juga menjalin kerjasama dengan Pengadilan Federal di New York dalam menyelenggarakan program edukasi publik terkait berbagai isu.
Webinar yang digelar Senin (3/2/2025) WIB ini merupakan acara kedua IALA mengadakan penyuluhan serupa, setelah pertama kalinya sebelum pelantikan Trump.
Acara ini menghadirkan para pengacara diaspora Indonesia di AS, antara lain Lia Sundah Suntoso, Jason Y Lie, Haroen Calehr, Michael Indrajana, dan Ida Ayu Sabrina Putri.
Baca Juga: Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Guantanamo Layaknya Teroris
Turut hadir Counsellor Fungsi Protokol Konsuler dari KBRI Washington DC Mardiah Ridha Muhammad, beberapa perwakilan dari Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia dan perwakilan dari organisasi nirlaba lainnya.
Adapun diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri oleh hampir 1.000 peserta dari seluruh AS yang hadir secara daring dan luring.
Pentingnya Tetap Tenang dan Berpikir Kritis
Dalam sesi diskusi, para praktisi menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum tentu terverifikasi dan terus berubah, antara lain perihal kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.
Seperti diketahui sebelumnya, salah satu EO yang sempat menimbulkan keresahan adalah upaya Presiden Trump untuk mengubah ketentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship) yang saat ini sedang digugat oleh 22 negara bagian.
Demikian pula dengan Laken Riley Act, yang dianggap melanggar due process of law atau hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta wacana penggerebekan atas rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang melanggar hak-hak yang dijamin konstitusi AS.
“Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.
Para pembicara juga mengingatkan masyarakat mengenai meningkatnya praktik penipuan yang menargetkan komunitas imigran dengan memanfaatkan ketakutan dan kebingungan masyarakat untuk tujuan finansial beberapa oknum.
"Kami sangat mengimbau agar masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mempercayai informasi yang beredar. Jangan langsung percaya dan panik akibat konten umpan klik (clickbait) di berbagai media sosial terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini," ujar Ida Ayu Sabrina Putri, seorang pengacara yang berpraktik di Los Angeles.
Kasus Deportasi dan Suaka Politik
Para pengacara juga mengingatkan sejak pascadiangkatnya Trump bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan suaka politik.
Menanggapi hal tersebut, IALA juga mengingatkan bahwa asylum atau suaka politik bukanlah satu-satunya yang dapat diajukan oleh komunitas Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum.
“Sebenarnya banyak cara untuk orang Indonesia mendapatkan legalitas di AS melalui jalur pekerjaan, keluarga, dan hukum-hukum khusus lainnya. Oleh karena itu, saran kami adalah carilah pengacara yang benar. Ada banyak sekali organisasi non-profit yang kredibel dan memang bergerak di bidang imigrasi yang siap membantu masyarakat kita. Organisasi-organisasi tersebut dikelola oleh pengacara juga seperti kami,” ujar Jason Y. Lie yang juga berkedudukan di Los Angeles.
Kelengkapan Dokumen
Para praktisi juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi kebijakan imigrasi baru yang semakin ketat di bawah pemerintahan Trump, komunitas Indonesia di Amerika Serikat perlu memahami tantangan yang ada serta strategi yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga.
Salah satu hal terpenting adalah memastikan bahwa dokumen identitas, seperti paspor dan dokumen resmi lainnya, selalu dalam kondisi aktif masa berlaku agar terhindar dari kendala administratif.
Selain itu, bagi mereka yang merasa berada dalam risiko deportasi, penting untuk menyiapkan rencana darurat terkait pengasuhan anak, pengelolaan aset dan tabungan, dan lain sebagainya.
Pada akhir acara, IALA juga menyatakan komitmennya untuk terus berada sebagai sandaran bagi masyarakat Indonesia di AS. Adapun IALA berencana untuk terus mengadakan diskusi sesuai dengan kebutuhan dan dikeluarkannya kebijakan baru.
Tentang IALA
Indonesian American Lawyers Association (IALA) adalah sebuah organisasi nirlaba yang diinisiasi oleh Lia Sundah Suntoso pada tahun 2020.
Sebagai organisasi profesi, IALA berkomitmen untuk membantu komunitas Indonesia di Amerika Serikat dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan layanan hukum. IALA juga menjalin kerjasama dengan Pengadilan Federal di New York dalam menyelenggarakan program edukasi publik terkait berbagai isu.
(mas)
Lihat Juga :
