Hadapi Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Saran Lawyer untuk Diaspora Indonesia
Selasa, 04 Februari 2025 - 07:54 WIB
loading...
A
A
A
Seperti diketahui sebelumnya, salah satu EO yang sempat menimbulkan keresahan adalah upaya Presiden Trump untuk mengubah ketentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship) yang saat ini sedang digugat oleh 22 negara bagian.
Demikian pula dengan Laken Riley Act, yang dianggap melanggar due process of law atau hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta wacana penggerebekan atas rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang melanggar hak-hak yang dijamin konstitusi AS.
“Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.
Para pembicara juga mengingatkan masyarakat mengenai meningkatnya praktik penipuan yang menargetkan komunitas imigran dengan memanfaatkan ketakutan dan kebingungan masyarakat untuk tujuan finansial beberapa oknum.
"Kami sangat mengimbau agar masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mempercayai informasi yang beredar. Jangan langsung percaya dan panik akibat konten umpan klik (clickbait) di berbagai media sosial terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini," ujar Ida Ayu Sabrina Putri, seorang pengacara yang berpraktik di Los Angeles.
Para pengacara juga mengingatkan sejak pascadiangkatnya Trump bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan suaka politik.
Menanggapi hal tersebut, IALA juga mengingatkan bahwa asylum atau suaka politik bukanlah satu-satunya yang dapat diajukan oleh komunitas Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Demikian pula dengan Laken Riley Act, yang dianggap melanggar due process of law atau hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta wacana penggerebekan atas rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang melanggar hak-hak yang dijamin konstitusi AS.
“Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.
Para pembicara juga mengingatkan masyarakat mengenai meningkatnya praktik penipuan yang menargetkan komunitas imigran dengan memanfaatkan ketakutan dan kebingungan masyarakat untuk tujuan finansial beberapa oknum.
"Kami sangat mengimbau agar masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mempercayai informasi yang beredar. Jangan langsung percaya dan panik akibat konten umpan klik (clickbait) di berbagai media sosial terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini," ujar Ida Ayu Sabrina Putri, seorang pengacara yang berpraktik di Los Angeles.
Kasus Deportasi dan Suaka Politik
Para pengacara juga mengingatkan sejak pascadiangkatnya Trump bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan suaka politik.
Menanggapi hal tersebut, IALA juga mengingatkan bahwa asylum atau suaka politik bukanlah satu-satunya yang dapat diajukan oleh komunitas Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Lihat Juga :
