Hamas Jajaki Upaya Bentuk Pemerintahan Persatuan Nasional di Gaza
loading...
Brigade Al-Qassam menyerahkan 3 sandera Israel ke Palang Merah di al-Saraya, Kota Gaza, Gaza pada 19 Januari 2025. Foto/Ayman Alhesi/Anadolu Agency
A
A
A
GAZA - Kelompok Palestina, Hamas, mengatakan mereka berdiskusi dengan pejabat Mesir mengenai upaya untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional di Jalur Gaza.
Hamas mengatakan delegasi kelompok tersebut mengadakan diskusi di Kairo dengan Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad, mengenai penerapan gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel.
“Diskusi tersebut juga membahas pelanggaran perjanjian gencatan senjata dan perlunya mewajibkan Israel mematuhi semua ketentuan yang disepakati tanpa penundaan atau halangan," ungkap pernyataan tersebut.
Menurut pernyataan tersebut, pembicaraan tersebut juga mencakup upaya merestrukturisasi situasi Palestina, "terutama pembentukan pemerintahan persatuan nasional (di Gaza) atau pembentukan komite pendukung masyarakat".
Israel menentang peran apa pun di masa depan bagi Hamas atau Otoritas Palestina dalam memerintah Gaza setelah perang, sementara Palestina menolak campur tangan asing apa pun dalam urusan internal Palestina.
Pada tanggal 3 Januari, Hamas meminta kelompok saingannya, Fatah, yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas untuk terlibat dalam upaya pembentukan komite pendukung masyarakat untuk mengelola Gaza.
Fase pertama perjanjian gencatan senjata selama enam pekan mulai berlaku pada tanggal 19 Januari, yang menangguhkan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.300 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.
Serangan Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kerusakan yang meluas dan krisis kemanusiaan.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
Hamas mengatakan delegasi kelompok tersebut mengadakan diskusi di Kairo dengan Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad, mengenai penerapan gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel.
“Diskusi tersebut juga membahas pelanggaran perjanjian gencatan senjata dan perlunya mewajibkan Israel mematuhi semua ketentuan yang disepakati tanpa penundaan atau halangan," ungkap pernyataan tersebut.
Menurut pernyataan tersebut, pembicaraan tersebut juga mencakup upaya merestrukturisasi situasi Palestina, "terutama pembentukan pemerintahan persatuan nasional (di Gaza) atau pembentukan komite pendukung masyarakat".
Israel menentang peran apa pun di masa depan bagi Hamas atau Otoritas Palestina dalam memerintah Gaza setelah perang, sementara Palestina menolak campur tangan asing apa pun dalam urusan internal Palestina.
Pada tanggal 3 Januari, Hamas meminta kelompok saingannya, Fatah, yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas untuk terlibat dalam upaya pembentukan komite pendukung masyarakat untuk mengelola Gaza.
Fase pertama perjanjian gencatan senjata selama enam pekan mulai berlaku pada tanggal 19 Januari, yang menangguhkan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.300 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.
Serangan Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kerusakan yang meluas dan krisis kemanusiaan.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
(sya)
Lihat Juga :
