Qatar akan Bantu Naikkan Gaji PNS Suriah
Rabu, 08 Januari 2025 - 14:01 WIB
loading...
Menteri Kehakiman Pemerintah Transisi Suriah Shadi al-Waisi mengunjungi Suwayda, Suriah pada 29 Desember 2024. Foto/Nabiaha al Taha/Anadolu Agency
A
A
A
DOHA - Qatar berencana membantu membiayai peningkatan besar-besaran dalam upah sektor publik yang dijanjikan pemerintah baru Suriah.
Rencana itu diungkap seorang pejabat Amerika Serikat (AS) dan seorang diplomat senior. Ini merupakan bantuan vital bagi para penguasa baru di Damaskus, sebulan setelah mereka menggulingkan Bashar Al-Assad.
Dukungan untuk pemerintahan baru Suriah dimungkinkan oleh pengecualian sanksi AS yang dikeluarkan oleh Washington pada hari Senin (6/1/2025), yang memungkinkan transaksi dengan lembaga-lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan.
Seorang pejabat Arab mengatakan pembicaraan tentang Qatar yang mendanai gaji pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah Suriah sedang berlangsung dan belum ada yang diselesaikan.
Dia menambahkan negara-negara lain, termasuk Arab Saudi dapat bergabung dalam upaya tersebut.
Seorang pejabat Saudi mengatakan kepada Reuters pada Selasa bahwa Kerajaan berkomitmen bekerja dengan mitra regional dan internasional untuk membantu mendukung Suriah dan dukungannya saat ini "difokuskan pada bantuan kemanusiaan termasuk makanan, tempat tinggal, dan persediaan medis."
“Qatar, pendukung lama pemberontakan bersenjata Suriah terhadap Assad, telah melobi Washington secara gencar untuk mengeluarkan pengecualian sanksi sehingga dapat menyediakan dana secara resmi,” ungkap pejabat AS dan diplomat tersebut.
Pemberontak Suriah yang dipimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) mengambil alih kekuasaan dari Assad pada 8 Desember dalam serangan kilat dan sejak itu telah melantik pemerintahan sementara yang telah menjanjikan kenaikan gaji sebesar 400% untuk pekerja sektor publik.
Total biaya bulanan untuk gaji termasuk kenaikan tersebut adalah sekitar USD120 juta, dengan lebih dari 1,25 juta pekerja dalam daftar gaji sektor publik, menurut Menteri Keuangan yang baru.
Sumber Kementerian Keuangan Suriah mengatakan mereka tidak memiliki konfirmasi mengenai pendanaan asing untuk gaji tetapi ada janji dukungan umum.
Kementerian Luar Negeri Qatar tidak segera menanggapi permintaan komentar.
HTS ditetapkan sebagai entitas teroris oleh Washington beberapa tahun lalu tetapi telah lama memutuskan hubungan dengan kelompok Al Qaeda, dan dalam beberapa tahun terakhir mengisyaratkan pendekatan yang lebih moderat.
Para pemberontak yang berubah menjadi penguasa telah berjanji memulai proses politik yang inklusif di Suriah dengan menyatukan semua komponen etnis dan agamanya dan telah berupaya menjangkau negara-negara Teluk Arab lainnya yang waspada terhadap sejarah mereka.
Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Al-Shibani, mengunjungi Riyadh dalam perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri pekan lalu, dan sejak itu telah singgah di Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Yordania.
Negara-negara Arab, kekuatan Eropa, dan AS telah terlibat dengan para penguasa baru Suriah sebagai bagian dari upaya memberi mereka kesempatan menstabilkan negara dan memulai proses politik yang inklusif, menurut para diplomat.
Qatar, negara Teluk yang kecil namun kaya yang memainkan peran besar dalam diplomasi internasional, telah bergerak cepat selama bulan lalu untuk menjalin hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru, mengirim pejabat senior ke Damaskus dan membuka kembali kedutaannya.
Pada hari Selasa, Qatar Airways melanjutkan penerbangan reguler antara Doha dan Damaskus.
Doha memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Assad pada tahun 2011 dan menolak upaya beberapa negara Arab untuk memperbaiki hubungan dengan Damaskus dalam beberapa tahun terakhir.
Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tidak segera menanggapi pertanyaan apakah AS telah diberitahu tentang pembicaraan tentang dukungan Qatar dan apakah pengaturan seperti itu akan memenuhi persyaratan pengecualian sanksi AS selama enam bulan yang diumumkan pada hari Senin.
Baca juga: Israel Gunakan Ambulans untuk Serbu Kamp Pengungsi Tepi Barat
Rencana itu diungkap seorang pejabat Amerika Serikat (AS) dan seorang diplomat senior. Ini merupakan bantuan vital bagi para penguasa baru di Damaskus, sebulan setelah mereka menggulingkan Bashar Al-Assad.
Dukungan untuk pemerintahan baru Suriah dimungkinkan oleh pengecualian sanksi AS yang dikeluarkan oleh Washington pada hari Senin (6/1/2025), yang memungkinkan transaksi dengan lembaga-lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan.
Seorang pejabat Arab mengatakan pembicaraan tentang Qatar yang mendanai gaji pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah Suriah sedang berlangsung dan belum ada yang diselesaikan.
Dia menambahkan negara-negara lain, termasuk Arab Saudi dapat bergabung dalam upaya tersebut.
Seorang pejabat Saudi mengatakan kepada Reuters pada Selasa bahwa Kerajaan berkomitmen bekerja dengan mitra regional dan internasional untuk membantu mendukung Suriah dan dukungannya saat ini "difokuskan pada bantuan kemanusiaan termasuk makanan, tempat tinggal, dan persediaan medis."
“Qatar, pendukung lama pemberontakan bersenjata Suriah terhadap Assad, telah melobi Washington secara gencar untuk mengeluarkan pengecualian sanksi sehingga dapat menyediakan dana secara resmi,” ungkap pejabat AS dan diplomat tersebut.
Pemberontak Suriah yang dipimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) mengambil alih kekuasaan dari Assad pada 8 Desember dalam serangan kilat dan sejak itu telah melantik pemerintahan sementara yang telah menjanjikan kenaikan gaji sebesar 400% untuk pekerja sektor publik.
Total biaya bulanan untuk gaji termasuk kenaikan tersebut adalah sekitar USD120 juta, dengan lebih dari 1,25 juta pekerja dalam daftar gaji sektor publik, menurut Menteri Keuangan yang baru.
Sumber Kementerian Keuangan Suriah mengatakan mereka tidak memiliki konfirmasi mengenai pendanaan asing untuk gaji tetapi ada janji dukungan umum.
Kementerian Luar Negeri Qatar tidak segera menanggapi permintaan komentar.
HTS ditetapkan sebagai entitas teroris oleh Washington beberapa tahun lalu tetapi telah lama memutuskan hubungan dengan kelompok Al Qaeda, dan dalam beberapa tahun terakhir mengisyaratkan pendekatan yang lebih moderat.
Para pemberontak yang berubah menjadi penguasa telah berjanji memulai proses politik yang inklusif di Suriah dengan menyatukan semua komponen etnis dan agamanya dan telah berupaya menjangkau negara-negara Teluk Arab lainnya yang waspada terhadap sejarah mereka.
Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Al-Shibani, mengunjungi Riyadh dalam perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri pekan lalu, dan sejak itu telah singgah di Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Yordania.
Negara-negara Arab, kekuatan Eropa, dan AS telah terlibat dengan para penguasa baru Suriah sebagai bagian dari upaya memberi mereka kesempatan menstabilkan negara dan memulai proses politik yang inklusif, menurut para diplomat.
Qatar, negara Teluk yang kecil namun kaya yang memainkan peran besar dalam diplomasi internasional, telah bergerak cepat selama bulan lalu untuk menjalin hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru, mengirim pejabat senior ke Damaskus dan membuka kembali kedutaannya.
Pada hari Selasa, Qatar Airways melanjutkan penerbangan reguler antara Doha dan Damaskus.
Doha memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Assad pada tahun 2011 dan menolak upaya beberapa negara Arab untuk memperbaiki hubungan dengan Damaskus dalam beberapa tahun terakhir.
Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tidak segera menanggapi pertanyaan apakah AS telah diberitahu tentang pembicaraan tentang dukungan Qatar dan apakah pengaturan seperti itu akan memenuhi persyaratan pengecualian sanksi AS selama enam bulan yang diumumkan pada hari Senin.
Baca juga: Israel Gunakan Ambulans untuk Serbu Kamp Pengungsi Tepi Barat
(sya)
Lihat Juga :
