Mengapa KTT Perubahan Iklim Menghasilkan Ilusi dan Janji? Berikut 6 Alasannya
Selasa, 26 November 2024 - 04:04 WIB
loading...
A
A
A
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menyebut sumber daya bahan bakar fosil sebagai "karunia dari Tuhan" selama pidato pembukaan utamanya.
Prakarsa tersebut, yang dikenal sebagai Pasal 6 Perjanjian Paris, menetapkan kerangka kerja untuk perdagangan karbon langsung antarnegara dan pasar yang diatur PBB.
Para pendukung percaya bahwa hal ini dapat menyalurkan investasi penting ke negara-negara berkembang, di mana banyak kredit karbon dihasilkan melalui kegiatan seperti reboisasi, melindungi penyerap karbon, dan transisi ke energi bersih.
Namun, para kritikus memperingatkan bahwa tanpa perlindungan yang ketat, sistem ini dapat dieksploitasi untuk menutupi target iklim, yang memungkinkan pencemar utama menunda pengurangan emisi yang berarti. Pasar karbon yang tidak diatur sebelumnya telah menghadapi skandal, yang menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas dan integritas kredit ini.
Blok Negara-negara Kurang Berkembang (LDCs) meminta agar menerima $220 miliar per tahun, sementara Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS) menginginkan $39 miliar – tuntutan yang ditentang oleh negara-negara berkembang lainnya.
Angka-angka tidak muncul dalam kesepakatan akhir. Sebaliknya, kesepakatan tersebut menyerukan untuk melipatgandakan dana publik lain yang mereka terima pada tahun 2030.
COP berikutnya, di Brasil pada tahun 2025, diharapkan akan mengeluarkan laporan tentang cara meningkatkan pendanaan iklim bagi negara-negara ini.
Baca Juga: AS Tetap Baik-baik Saja Meski Utangnya Capai USD34 Triliun, Berikut 5 Alasannya
Dia mengatakan kesepakatan senilai USD300 miliar setelah pembicaraan maraton "akan mendorong investasi dalam transisi bersih, menurunkan emisi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim".
2. Aturan Perdagangan Kredit Karbon Baru Disetujui
Melansir Al Jazeera, aturan baru yang memungkinkan negara-negara kaya dengan emisi tinggi untuk membeli "kompensasi" pemotongan karbon dari negara-negara berkembang telah disetujui minggu ini.Prakarsa tersebut, yang dikenal sebagai Pasal 6 Perjanjian Paris, menetapkan kerangka kerja untuk perdagangan karbon langsung antarnegara dan pasar yang diatur PBB.
Para pendukung percaya bahwa hal ini dapat menyalurkan investasi penting ke negara-negara berkembang, di mana banyak kredit karbon dihasilkan melalui kegiatan seperti reboisasi, melindungi penyerap karbon, dan transisi ke energi bersih.
Namun, para kritikus memperingatkan bahwa tanpa perlindungan yang ketat, sistem ini dapat dieksploitasi untuk menutupi target iklim, yang memungkinkan pencemar utama menunda pengurangan emisi yang berarti. Pasar karbon yang tidak diatur sebelumnya telah menghadapi skandal, yang menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas dan integritas kredit ini.
3. Perselisihan di Antara Negara-negara Berkembang
Melansir Al Jazeera, negosiasi tersebut juga menjadi ajang perselisihan dalam negara-negara berkembang.Blok Negara-negara Kurang Berkembang (LDCs) meminta agar menerima $220 miliar per tahun, sementara Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS) menginginkan $39 miliar – tuntutan yang ditentang oleh negara-negara berkembang lainnya.
Angka-angka tidak muncul dalam kesepakatan akhir. Sebaliknya, kesepakatan tersebut menyerukan untuk melipatgandakan dana publik lain yang mereka terima pada tahun 2030.
COP berikutnya, di Brasil pada tahun 2025, diharapkan akan mengeluarkan laporan tentang cara meningkatkan pendanaan iklim bagi negara-negara ini.
Baca Juga: AS Tetap Baik-baik Saja Meski Utangnya Capai USD34 Triliun, Berikut 5 Alasannya
4. Era Baru Pendanaan Iklim yang Semu
Melansir Al Jazeera, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen memuji kesepakatan di Baku sebagai penanda "era baru untuk kerja sama dan pendanaan iklim".Dia mengatakan kesepakatan senilai USD300 miliar setelah pembicaraan maraton "akan mendorong investasi dalam transisi bersih, menurunkan emisi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim".
Lihat Juga :
