Berapa Sumbangan Hizbullah untuk Palestina? Dari Uang Tunai hingga Memproduksi Rudal
Kamis, 14 November 2024 - 11:45 WIB
loading...
Hizbullah memiliki peran penting dalam membantu Palestina. Foto/Press TV
A
A
A
GAZA - Hizbullah memiliki peran yang strategi bagi Palestina. Mereka memberikan sumbangan yang sangat banyak kepada bangsa Palestina.
Itu tidak lepas karena hubungan Hizbullah dan Palestina yang sangat dekat, terutama kepada pejuang Hamas. Hubungan tersebut menjadi kekuatan utama dalam perlawanan terhadap penjajah Israel.
Melansir Times of Israel, Jesse Baker, wakil asisten sekretaris Departemen Keuangan untuk Asia dan Timur Tengah di Kantor Pendanaan Teroris dan Kejahatan Keuangan, bertemu dengan politisi dan pejabat Lebanon dari sektor keuangan pada hari Kamis dan Jumat, kata para pejabat.
Kunjungannya dilakukan saat negosiasi untuk gencatan senjata sementara antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza tampaknya telah terhenti.
Seorang pejabat Departemen Keuangan AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah sensitif mengatakan Baker telah menyampaikan kepada otoritas Lebanon "kekhawatiran khusus" tentang "pergerakan dana Hamas melalui Lebanon, dana Hizbullah dari Iran ke Lebanon dan kemudian keluar ke daerah regional lainnya" dan menyerukan "tindakan proaktif" untuk memeranginya.
Pejabat AS mengatakan bahwa kelompok Hamas membutuhkan aliran dana untuk membayar pejuang mereka dan melakukan operasi militer dan tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan cara lain.
Pejabat Departemen Keuangan tersebut menambahkan bahwa, bagi Lebanon, menunjukkan kepatuhan terhadap standar anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme global adalah kunci untuk menarik investasi dari AS dan seluruh dunia serta untuk menarik negara tersebut keluar dari krisis yang berkepanjangan.
Baker mendorong Lebanon untuk menindak sektor besar perusahaan jasa keuangan ilegal yang telah berkembang pesat di tengah runtuhnya sistem perbankan formal negara tersebut selama empat tahun krisis ekonomi, termasuk pertukaran uang ilegal dan operasi transfer uang tanpa izin, kata pejabat Departemen Keuangan tersebut.
Bisnis-bisnis tersebut — bersama dengan ekonomi tunai yang menurut perkiraan Bank Dunia berjumlah hampir 46 persen dari PDB Lebanon — telah menawarkan solusi bagi orang-orang dan kelompok-kelompok yang dilarang dari sistem keuangan formal oleh sanksi AS, termasuk Hamas dan Hizbullah.
Menurut laporan tersebut, Israel mengirim surat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang berisi informasi intelijen yang menunjukkan upaya kedua kelompok teroris tersebut untuk mendirikan pabrik rudal dan fasilitas pelatihan bagi ribuan pejuang Palestina.
Israel meminta PBB untuk campur tangan guna menghentikan kerja sama antara kedua kelompok tersebut, dengan tuduhan bahwa hal itu merupakan "pelanggaran mencolok" terhadap Resolusi Keamanan PBB 1701, yang menetapkan ketentuan untuk mengakhiri Perang Lebanon Kedua selama 34 hari yang terjadi antara Israel dan Hizbullah pada musim panas tahun 2006.
"Kami menyaksikan implikasi dari rezim teror Hamas di Gaza dan kini Hamas memperkuat hubungannya dengan Hizbullah. Dengan persetujuan dan dukungan Iran, Hamas berupaya membangun kemampuannya di wilayah Lebanon juga," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon, pada 2018, dilansir The Jerusalem Post.
"Kerja sama antara Hizbullah dan Hamas melintasi batas negara. Israel tidak bermaksud untuk berdiam diri saat menghadapi ancaman baru dan lama dan akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi warganya," ungkapnya.
Laporan tersebut juga mengatakan Israel mengklaim bahwa Wakil Ketua Politbiro Hamas Saleh al-Arouri bertemu dengan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah untuk koordinasi militer dan politik dan dilaporkan berhubungan dengan Saed Izai, kepala cabang Palestina dari Korps Garda Revolusi Iran.
Baca Juga: Siapa Pete Hegseth? Kandidat Menteri Pertahanan Pilihan Donald Trump
Ini dimulai dengan Nakba tahun 1948, ketika 750.000 warga Palestina diusir dari Palestina selama pembentukan Israel, dan terus berlanjut sejak saat itu, ketika para pemimpin perlawanan dan pengungsi sama-sama mencari perlindungan dari serangan Israel.
Namun, meskipun Lebanon telah menampung para pengungsi ini, mereka menghadapi diskriminasi sistemik – dan komunitas Palestina beserta para pemimpinnya terus-menerus hidup di bawah ancaman serangan Israel.
Sejak 1969, pasukan keamanan Lebanon telah dilarang memasuki kamp-kamp tersebut, dengan keamanan yang disediakan oleh beberapa faksi Palestina yang bersenjata.
Terkadang, kelompok-kelompok bersenjata ini saling bentrok, bersaing untuk mendapatkan pengaruh, kendali, dan dukungan dari komunitas Palestina.
Kamp-kamp pengungsi tetap menjadi tempat perekrutan bagi faksi-faksi bersenjata Palestina: pada awal Desember Hamas mengeluarkan seruan bagi orang-orang di kamp-kamp tersebut untuk bergabung dengan kelompok tersebut.
Berapa banyak pengungsi yang ada? Jumlah populasi yang akurat sulit diperoleh, dengan sensus Lebanon tahun 2017 melaporkan sekitar 170.000 pengungsi yang tinggal di kamp-kamp Lebanon, sementara UNRWA – badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina – melaporkan lebih dari 270.000 warga Palestina tinggal di Lebanon.
Namun, sebanyak 475.000 warga Palestina terdaftar di UNRWA di Lebanon.
Kepadatan penduduk, kemiskinan, dan kurangnya pekerjaan menjadi ciri kamp-kamp tersebut.
Sebagian besar warga Palestina tidak dapat memperoleh kartu identitas yang diperlukan untuk mengakses sebagian besar pekerjaan atau layanan sosial. Sebaliknya, karena Lebanon berupaya mempertahankan keseimbangan sektariannya yang rapuh, mereka harus bergantung pada UNRWA untuk menyediakan banyak kebutuhan hidup sehari-hari.
Itu tidak lepas karena hubungan Hizbullah dan Palestina yang sangat dekat, terutama kepada pejuang Hamas. Hubungan tersebut menjadi kekuatan utama dalam perlawanan terhadap penjajah Israel.
Berapa Sumbangan Hizbullah untuk Palestina? Dari Uang Tunai hingga Memproduksi Rudal
1. Bantuan Uang Tunai
Seorang pejabat tinggi Departemen Keuangan AS yang mengunjungi Beirut pada awal tahun ini mendesak otoritas Lebanon untuk mencegah dana disalurkan ke Hamas melalui Lebanon, dan pemindahan dana dari Iran ke Hizbullah.Melansir Times of Israel, Jesse Baker, wakil asisten sekretaris Departemen Keuangan untuk Asia dan Timur Tengah di Kantor Pendanaan Teroris dan Kejahatan Keuangan, bertemu dengan politisi dan pejabat Lebanon dari sektor keuangan pada hari Kamis dan Jumat, kata para pejabat.
Kunjungannya dilakukan saat negosiasi untuk gencatan senjata sementara antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza tampaknya telah terhenti.
Seorang pejabat Departemen Keuangan AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah sensitif mengatakan Baker telah menyampaikan kepada otoritas Lebanon "kekhawatiran khusus" tentang "pergerakan dana Hamas melalui Lebanon, dana Hizbullah dari Iran ke Lebanon dan kemudian keluar ke daerah regional lainnya" dan menyerukan "tindakan proaktif" untuk memeranginya.
Pejabat AS mengatakan bahwa kelompok Hamas membutuhkan aliran dana untuk membayar pejuang mereka dan melakukan operasi militer dan tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan cara lain.
Pejabat Departemen Keuangan tersebut menambahkan bahwa, bagi Lebanon, menunjukkan kepatuhan terhadap standar anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme global adalah kunci untuk menarik investasi dari AS dan seluruh dunia serta untuk menarik negara tersebut keluar dari krisis yang berkepanjangan.
Baker mendorong Lebanon untuk menindak sektor besar perusahaan jasa keuangan ilegal yang telah berkembang pesat di tengah runtuhnya sistem perbankan formal negara tersebut selama empat tahun krisis ekonomi, termasuk pertukaran uang ilegal dan operasi transfer uang tanpa izin, kata pejabat Departemen Keuangan tersebut.
Bisnis-bisnis tersebut — bersama dengan ekonomi tunai yang menurut perkiraan Bank Dunia berjumlah hampir 46 persen dari PDB Lebanon — telah menawarkan solusi bagi orang-orang dan kelompok-kelompok yang dilarang dari sistem keuangan formal oleh sanksi AS, termasuk Hamas dan Hizbullah.
2. Membantu Produksi Rudal
Israel berulang kali mengeluh kepada Dewan Keamanan PBB, dengan mengatakan bahwa Hamas bekerja sama dengan Hizbullah untuk membangun pabrik rudal dan kamp pelatihan di Lebanon selatan.Menurut laporan tersebut, Israel mengirim surat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang berisi informasi intelijen yang menunjukkan upaya kedua kelompok teroris tersebut untuk mendirikan pabrik rudal dan fasilitas pelatihan bagi ribuan pejuang Palestina.
Israel meminta PBB untuk campur tangan guna menghentikan kerja sama antara kedua kelompok tersebut, dengan tuduhan bahwa hal itu merupakan "pelanggaran mencolok" terhadap Resolusi Keamanan PBB 1701, yang menetapkan ketentuan untuk mengakhiri Perang Lebanon Kedua selama 34 hari yang terjadi antara Israel dan Hizbullah pada musim panas tahun 2006.
"Kami menyaksikan implikasi dari rezim teror Hamas di Gaza dan kini Hamas memperkuat hubungannya dengan Hizbullah. Dengan persetujuan dan dukungan Iran, Hamas berupaya membangun kemampuannya di wilayah Lebanon juga," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon, pada 2018, dilansir The Jerusalem Post.
"Kerja sama antara Hizbullah dan Hamas melintasi batas negara. Israel tidak bermaksud untuk berdiam diri saat menghadapi ancaman baru dan lama dan akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi warganya," ungkapnya.
Laporan tersebut juga mengatakan Israel mengklaim bahwa Wakil Ketua Politbiro Hamas Saleh al-Arouri bertemu dengan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah untuk koordinasi militer dan politik dan dilaporkan berhubungan dengan Saed Izai, kepala cabang Palestina dari Korps Garda Revolusi Iran.
Baca Juga: Siapa Pete Hegseth? Kandidat Menteri Pertahanan Pilihan Donald Trump
3. Menampung Pengungsi Palestina
Gelombang pengungsi Palestina berturut-turut ke Lebanon telah menyebabkan populasi tanpa kewarganegaraan hingga sekitar 270.000 orang, yang tinggal di 12 kamp di seluruh negeri.Ini dimulai dengan Nakba tahun 1948, ketika 750.000 warga Palestina diusir dari Palestina selama pembentukan Israel, dan terus berlanjut sejak saat itu, ketika para pemimpin perlawanan dan pengungsi sama-sama mencari perlindungan dari serangan Israel.
Namun, meskipun Lebanon telah menampung para pengungsi ini, mereka menghadapi diskriminasi sistemik – dan komunitas Palestina beserta para pemimpinnya terus-menerus hidup di bawah ancaman serangan Israel.
Sejak 1969, pasukan keamanan Lebanon telah dilarang memasuki kamp-kamp tersebut, dengan keamanan yang disediakan oleh beberapa faksi Palestina yang bersenjata.
Terkadang, kelompok-kelompok bersenjata ini saling bentrok, bersaing untuk mendapatkan pengaruh, kendali, dan dukungan dari komunitas Palestina.
Kamp-kamp pengungsi tetap menjadi tempat perekrutan bagi faksi-faksi bersenjata Palestina: pada awal Desember Hamas mengeluarkan seruan bagi orang-orang di kamp-kamp tersebut untuk bergabung dengan kelompok tersebut.
Berapa banyak pengungsi yang ada? Jumlah populasi yang akurat sulit diperoleh, dengan sensus Lebanon tahun 2017 melaporkan sekitar 170.000 pengungsi yang tinggal di kamp-kamp Lebanon, sementara UNRWA – badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina – melaporkan lebih dari 270.000 warga Palestina tinggal di Lebanon.
Namun, sebanyak 475.000 warga Palestina terdaftar di UNRWA di Lebanon.
Kepadatan penduduk, kemiskinan, dan kurangnya pekerjaan menjadi ciri kamp-kamp tersebut.
Sebagian besar warga Palestina tidak dapat memperoleh kartu identitas yang diperlukan untuk mengakses sebagian besar pekerjaan atau layanan sosial. Sebaliknya, karena Lebanon berupaya mempertahankan keseimbangan sektariannya yang rapuh, mereka harus bergantung pada UNRWA untuk menyediakan banyak kebutuhan hidup sehari-hari.
(ahm)
Lihat Juga :
