Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi dan UN Dikaji Ulang
loading...
Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta agar dilakukan pengkajian terkait masalah zonasi dan UN. Foto/Binti Mufarida.
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta pengkajian ulang terkait sistem zonasi, program Merdeka Belajar, hingga Ujian Nasional (UN). Ini ia sampaikan pada saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Mulanya, Wapres Gibran membeberkan surat aduannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo tentang masalah zonasi kepada mantan Menteri Pendidikan saat itu Nadiem Makarim.
Baca juga: Apa Itu Sistem Zonasi yang Selalu Jadi Polemik saat PPDB?
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai," katanya yang kecewa suratnya saat itu tak ditanggapi.
Namun, Wapres Gibran menegaskan bahwa Menteri Pendidikan dan Menengah saat ini Abdul Mu'ti diyakininya bisa mengatasi masalah zonasi hingga Ujian Nasional.
"Tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah Ujian Nasional," katanya.
Bahkan, kata Wapres Gibran, dia pun telah berkoordinasi dengan Abdul Mu'ti usai kembali retreat dari Akmil Magelang selama tiga hari. "Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini."
Wapres Gibran pun menegaskan bahwa zonasi adalah program yang baik. Namun, yang menjadi masalah adalah guru yang kurang merata jumlahnya. "Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama Rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata."
"Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," pungkasnya.
Mulanya, Wapres Gibran membeberkan surat aduannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo tentang masalah zonasi kepada mantan Menteri Pendidikan saat itu Nadiem Makarim.
Baca juga: Apa Itu Sistem Zonasi yang Selalu Jadi Polemik saat PPDB?
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai," katanya yang kecewa suratnya saat itu tak ditanggapi.
Namun, Wapres Gibran menegaskan bahwa Menteri Pendidikan dan Menengah saat ini Abdul Mu'ti diyakininya bisa mengatasi masalah zonasi hingga Ujian Nasional.
"Tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah Ujian Nasional," katanya.
Bahkan, kata Wapres Gibran, dia pun telah berkoordinasi dengan Abdul Mu'ti usai kembali retreat dari Akmil Magelang selama tiga hari. "Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini."
Wapres Gibran pun menegaskan bahwa zonasi adalah program yang baik. Namun, yang menjadi masalah adalah guru yang kurang merata jumlahnya. "Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama Rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata."
"Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," pungkasnya.
(nnz)
Lihat Juga :
