Sudan Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
loading...
PM Sudan Abdalla Hamdok mengatakan kepada Menlu AS Mike Pompeo bahwa ia tidak memiilki mandat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Foto/Al Jazeera
A
A
A
KHARTOUM - Sudan menolak untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel . Pernyataan ini menghancurkan harapan untuk terobosan cepat selama kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo.
Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengatakan kepada Pompeo bahwa pemerintah transisi Sudan - yang menggantikan presiden yang digulingkan Omar al-Bashir tahun lalu dan akan berkuasa hingga pemilu 2022 - tidak memiliki "mandat" untuk mengambil langkah yang begitu berat.
"Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa masa transisi di Sudan dipimpin oleh aliansi yang luas dengan agenda khusus - untuk menyelesaikan transisi, mencapai perdamaian dan stabilitas di negara itu dan mengadakan pemilihan yang bebas," kata juru bicara pemerintah Faisal Saleh seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Rabu (26/8/2020).
Hamdok telah mengatakan kepada Pompeo bahwa pemerintahan sementara tidak memiliki mandat di luar tugas-tugas ini atau untuk memutuskan normalisasi dengan Israel.
Hamdok juga mendesak AS untuk tidak menghubungkan topik pencabutan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme dengan subjek normalisasi dengan Israel.
Hamdok menulis di Twitter bahwa dia dan Pompeo melakukan percakapan langsung & transparan mengenai penghapusan Sudan dari daftar teror dan menerima dukungan pemerintah AS.
"Saya terus menantikan langkah nyata yang positif dalam mendukung kejayaan revolusi Sudan," tulis Hamdok.
Pengumuman itu merupakan kemunduran serangan pesona oleh AS dan Israel untuk menjalin lebih banyak hubungan antara negara Yahudi dan dunia Arab menyusul perjanjian 13 Agustus yang ditengahi AS antara Israel dan Uni Emirat Arab .(Baca: Promosikan Normalisasi Hubungan Israel-Arab, Menlu AS Sambangi Sudan )
Israel secara teknis tetap berperang dengan Sudan, yang tetap masuk dalam daftar hitam pendukung terorisme Departemen Luar Negeri AS.
Koalisi yang memimpin gerakan protes Sudan, Pasukan Kebebasan dan Perubahan, sebelumnya juga telah berargumen bahwa pemerintah tidak memiliki mandat untuk menormalkan hubungan dengan Israel, mencatat hak warga Palestina atas tanah mereka dan atas kehidupan yang bebas dan bermartabat.
Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengatakan kepada Pompeo bahwa pemerintah transisi Sudan - yang menggantikan presiden yang digulingkan Omar al-Bashir tahun lalu dan akan berkuasa hingga pemilu 2022 - tidak memiliki "mandat" untuk mengambil langkah yang begitu berat.
"Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa masa transisi di Sudan dipimpin oleh aliansi yang luas dengan agenda khusus - untuk menyelesaikan transisi, mencapai perdamaian dan stabilitas di negara itu dan mengadakan pemilihan yang bebas," kata juru bicara pemerintah Faisal Saleh seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Rabu (26/8/2020).
Hamdok telah mengatakan kepada Pompeo bahwa pemerintahan sementara tidak memiliki mandat di luar tugas-tugas ini atau untuk memutuskan normalisasi dengan Israel.
Hamdok juga mendesak AS untuk tidak menghubungkan topik pencabutan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme dengan subjek normalisasi dengan Israel.
Hamdok menulis di Twitter bahwa dia dan Pompeo melakukan percakapan langsung & transparan mengenai penghapusan Sudan dari daftar teror dan menerima dukungan pemerintah AS.
"Saya terus menantikan langkah nyata yang positif dalam mendukung kejayaan revolusi Sudan," tulis Hamdok.
Pengumuman itu merupakan kemunduran serangan pesona oleh AS dan Israel untuk menjalin lebih banyak hubungan antara negara Yahudi dan dunia Arab menyusul perjanjian 13 Agustus yang ditengahi AS antara Israel dan Uni Emirat Arab .(Baca: Promosikan Normalisasi Hubungan Israel-Arab, Menlu AS Sambangi Sudan )
Israel secara teknis tetap berperang dengan Sudan, yang tetap masuk dalam daftar hitam pendukung terorisme Departemen Luar Negeri AS.
Koalisi yang memimpin gerakan protes Sudan, Pasukan Kebebasan dan Perubahan, sebelumnya juga telah berargumen bahwa pemerintah tidak memiliki mandat untuk menormalkan hubungan dengan Israel, mencatat hak warga Palestina atas tanah mereka dan atas kehidupan yang bebas dan bermartabat.
Lihat Juga :
