AS Lobi Inggris Cegah ICC Rilis Surat Perintah Penangkapan Netanyahu
loading...
A
A
A
Lobi AS dilakukan saat mereka menjamu Inggris dan sekutu lainnya untuk peringatan 75 tahun aliansi NATO di KTT NATO 2024 di Washington DC.
Pemerintahan Biden tidak merahasiakan keberatannya terhadap keputusan ICC untuk meminta surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, bersama pejabat senior Hamas di Jalur Gaza.
"Permohonan jaksa ICC untuk surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan. Dan izinkan saya tegaskan: apa pun yang mungkin disiratkan jaksa ini, tidak ada kesetaraan, tidak ada, antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanannya," ungkap pernyataan Gedung Putih setelah ICC mengumumkan pihaknya meminta surat perintah penangkapan tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS "pada dasarnya menolak pengumuman tersebut", menyebutnya sebagai kesetaraan palsu antara pejabat Israel dan Hamas.
Dia juga menambahkan, “Amerika Serikat telah menjelaskan sejak jauh sebelum konflik saat ini bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini."
MEE menghubungi Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri untuk memberikan komentar dan diarahkan ke pernyataan Blinken.
MEE juga menghubungi kantor kabinet Starmer dan Kantor Luar Negeri Inggris tetapi tidak menerima balasan hingga saat berita ini dipublikasikan.
Kasus ICC telah menempatkan pemerintahan Biden dalam posisi diplomatik yang sulit karena dukungan vokal yang diberikannya kepada ICC dalam penyelidikannya terhadap Rusia.
Pada sidang Senat bulan Mei, Blinken mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia akan "menyambut baik kerja sama dengan Anda" untuk memberikan sanksi kepada ICC.
Di tengah reaksi keras dari kelompok hak asasi manusia dan anggota Partai Demokrat, pemerintahan terpaksa mengubah arah sanksi.
Pemerintahan Biden tidak merahasiakan keberatannya terhadap keputusan ICC untuk meminta surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, bersama pejabat senior Hamas di Jalur Gaza.
"Permohonan jaksa ICC untuk surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan. Dan izinkan saya tegaskan: apa pun yang mungkin disiratkan jaksa ini, tidak ada kesetaraan, tidak ada, antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanannya," ungkap pernyataan Gedung Putih setelah ICC mengumumkan pihaknya meminta surat perintah penangkapan tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS "pada dasarnya menolak pengumuman tersebut", menyebutnya sebagai kesetaraan palsu antara pejabat Israel dan Hamas.
Dia juga menambahkan, “Amerika Serikat telah menjelaskan sejak jauh sebelum konflik saat ini bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini."
MEE menghubungi Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri untuk memberikan komentar dan diarahkan ke pernyataan Blinken.
MEE juga menghubungi kantor kabinet Starmer dan Kantor Luar Negeri Inggris tetapi tidak menerima balasan hingga saat berita ini dipublikasikan.
Tekanan AS saat KTT NATO
Kasus ICC telah menempatkan pemerintahan Biden dalam posisi diplomatik yang sulit karena dukungan vokal yang diberikannya kepada ICC dalam penyelidikannya terhadap Rusia.
Pada sidang Senat bulan Mei, Blinken mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia akan "menyambut baik kerja sama dengan Anda" untuk memberikan sanksi kepada ICC.
Di tengah reaksi keras dari kelompok hak asasi manusia dan anggota Partai Demokrat, pemerintahan terpaksa mengubah arah sanksi.
Lihat Juga :
