Mengapa Yahudi Ortodoks Menolak Wajib Militer Israel?
Senin, 08 Juli 2024 - 12:53 WIB
loading...
A
A
A
Mengingat pengaruh Haredi yang kuat dalam politik, masalah ini masih belum terselesaikan hingga 28 Maret, ketika hakim melarang negara untuk melanjutkan pembayaran tunjangan kepada siswa yeshiva yang memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer.
Pihak berwenang telah menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan wajib militer massal, namun diperkirakan 55.000 Haredi di lebih dari 1.200 yeshiva akan kehilangan dana.
Baru-baru ini, kelompok Haredi melakukan protes terhadap perintah pengadilan di luar Bnei Brak. Mereka memegang poster bertuliskan “Ke penjara dan bukan tentara”, “Kami akan mati daripada wajib militer”, dan “Stalin ada di sini.”
Aryeh Deri, ketua Shas, partai politik ultra-Ortodoks dalam koalisi pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan pekan lalu bahwa hakim Mahkamah Agung melakukan segalanya “untuk menciptakan perang saudara”.
“Putusan Pengadilan Tinggi menghancurkan fondasi identitas Yahudi di Negara Israel,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera.
Perdebatan ini hampir menyebabkan koalisi Netanyahu berantakan.
Meskipun jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung bergabungnya kelompok Ortodoks, pemerintahan Netanyahu mencakup dua partai Ortodoks dan penarikan diri mereka dapat memicu pemilihan umum baru, yang menurut jajak pendapat menunjukkan bahwa Netanyahu akan kalah.
Sementara itu, Benny Gantz, ketua Persatuan Nasional yang berhaluan tengah dan anggota kabinet perang, mengatakan partainya akan mundur dari pemerintahan jika undang-undang disahkan yang mengizinkan pengecualian wajib militer bagi kelompok Ortodoks.
Pihak berwenang telah menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan wajib militer massal, namun diperkirakan 55.000 Haredi di lebih dari 1.200 yeshiva akan kehilangan dana.
Baru-baru ini, kelompok Haredi melakukan protes terhadap perintah pengadilan di luar Bnei Brak. Mereka memegang poster bertuliskan “Ke penjara dan bukan tentara”, “Kami akan mati daripada wajib militer”, dan “Stalin ada di sini.”
Aryeh Deri, ketua Shas, partai politik ultra-Ortodoks dalam koalisi pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan pekan lalu bahwa hakim Mahkamah Agung melakukan segalanya “untuk menciptakan perang saudara”.
“Putusan Pengadilan Tinggi menghancurkan fondasi identitas Yahudi di Negara Israel,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera.
Perdebatan ini hampir menyebabkan koalisi Netanyahu berantakan.
Meskipun jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung bergabungnya kelompok Ortodoks, pemerintahan Netanyahu mencakup dua partai Ortodoks dan penarikan diri mereka dapat memicu pemilihan umum baru, yang menurut jajak pendapat menunjukkan bahwa Netanyahu akan kalah.
Sementara itu, Benny Gantz, ketua Persatuan Nasional yang berhaluan tengah dan anggota kabinet perang, mengatakan partainya akan mundur dari pemerintahan jika undang-undang disahkan yang mengizinkan pengecualian wajib militer bagi kelompok Ortodoks.
(mas)
Lihat Juga :
