Israel Tolak Otoritas Palestina Berperan Operasikan Perlintasan Rafah
loading...
Truk-truk bantuan tak bisa masuk Gaza dari perlintasan Rafah karena masih ditutup Israel. Foto/REUTERS
A
A
A
KAIRO - Israel menolak mengizinkan Otoritas Palestina berperan dalam mengoperasikan perlintasan Rafah di Jalur Gaza selatan.
Kabar itu diungkap situs berita Axios, mengutip empat pejabat Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Hal ini menyusul pertemuan antara pejabat AS, Mesir, dan Israel di Kairo. Axios melaporkan pada Jumat, menambahkan bahwa pertemuan tersebut diadakan sebagai hasil dari panggilan telepon dua pekan lalu antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
Sisi dilaporkan menyetujui permintaan Biden untuk melanjutkan aliran truk bantuan ke Gaza melalui Israel, menurut laporan itu.
Hal ini terjadi setelah pengiriman bantuan dihentikan dua pekan lalu sebagai protes atas pengambilalihan Israel atas sisi Palestina di perlintasan Rafah.
Dua sumber mengatakan kepada Axios bahwa selama pertemuan kabinet keamanan Israel menjelang pembicaraan di Mesir, "Netanyahu mengatakan dia tidak setuju dengan peran apa pun bagi Otoritas Palestina di perlintasan Rafah."
"Hal ini bertentangan dengan kebijakan yang disetujui dalam kabinet perang beberapa hari sebelumnya yang menyatakan Israel akan setuju penyeberangan Rafah dioperasikan entitas pemerintah mana pun selain Hamas," ungkap situs berita tersebut.
Pejabat AS dan Israel mengatakan, “Selama pertemuan Kairo, AS dan Mesir mengangkat kemungkinan membuka kembali penyeberangan dengan warga Palestina dari Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas dan akan menjadi perwakilan Otoritas Palestina."
Israel mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa mereka siap memeriksa warga Palestina yang ada dalam daftar, yang disiapkan Otoritas Palestina, sekitar 300 warga Palestina dari Gaza yang "telah diperiksa dan siap bekerja di penyeberangan," menurut pejabat AS.
Mereka mengatakan, “Israel tidak memiliki masalah dengan warga Palestina yang berafiliasi dengan Fatah, partai Presiden (Otoritas) Palestina Mahmoud Abbas dan saingan politik Hamas, yang mengoperasikan penyeberangan, tetapi mereka tidak akan setuju untuk melakukannya sebagai perwakilan resmi Otoritas Palestina."
Kabar itu diungkap situs berita Axios, mengutip empat pejabat Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Hal ini menyusul pertemuan antara pejabat AS, Mesir, dan Israel di Kairo. Axios melaporkan pada Jumat, menambahkan bahwa pertemuan tersebut diadakan sebagai hasil dari panggilan telepon dua pekan lalu antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
Sisi dilaporkan menyetujui permintaan Biden untuk melanjutkan aliran truk bantuan ke Gaza melalui Israel, menurut laporan itu.
Hal ini terjadi setelah pengiriman bantuan dihentikan dua pekan lalu sebagai protes atas pengambilalihan Israel atas sisi Palestina di perlintasan Rafah.
Dua sumber mengatakan kepada Axios bahwa selama pertemuan kabinet keamanan Israel menjelang pembicaraan di Mesir, "Netanyahu mengatakan dia tidak setuju dengan peran apa pun bagi Otoritas Palestina di perlintasan Rafah."
"Hal ini bertentangan dengan kebijakan yang disetujui dalam kabinet perang beberapa hari sebelumnya yang menyatakan Israel akan setuju penyeberangan Rafah dioperasikan entitas pemerintah mana pun selain Hamas," ungkap situs berita tersebut.
Daftar 300 Orang yang Diperiksa
Pejabat AS dan Israel mengatakan, “Selama pertemuan Kairo, AS dan Mesir mengangkat kemungkinan membuka kembali penyeberangan dengan warga Palestina dari Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas dan akan menjadi perwakilan Otoritas Palestina."
Israel mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa mereka siap memeriksa warga Palestina yang ada dalam daftar, yang disiapkan Otoritas Palestina, sekitar 300 warga Palestina dari Gaza yang "telah diperiksa dan siap bekerja di penyeberangan," menurut pejabat AS.
Mereka mengatakan, “Israel tidak memiliki masalah dengan warga Palestina yang berafiliasi dengan Fatah, partai Presiden (Otoritas) Palestina Mahmoud Abbas dan saingan politik Hamas, yang mengoperasikan penyeberangan, tetapi mereka tidak akan setuju untuk melakukannya sebagai perwakilan resmi Otoritas Palestina."
Lihat Juga :
