Warga Gaza Anggap ICC Tak Adil Samakan Para Pemimpin Hamas dengan Netanyahu

JALUR GAZA - Warga Jalur Gaza mengkritik keputusan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengupayakan penangkapan para pemimpin Hamas.

Mereka mengatakan keputusan tersebut secara salah menyamakan mereka dengan para pemimpin Israel yang mengobarkan perang di daerah kantong Palestina sejak Oktober, menurut laporan Reuters.

Jaksa ICC Karim Khan telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, komandan sayap militer kelompok tersebut, Mohammed Deif, dan kepala Biro Politiknya, Ismail Haniyeh, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel.

“Dunia ini tidak adil, mereka melihat dengan satu mata. Kenapa mereka bisa menyamakan antara kita dan Pendudukan?” ungkap Um Samed, ibu dari enam anak yang menjadi pengungsi akibat perang di lingkungan berbeda di Kota Gaza.

“Apakah Hamas menggunakan pesawat untuk mengebom Tel Aviv? Apakah mereka membunuh 35.000 orang dan masih ada ribuan lainnya yang hilang? Ini gila,” ujar dia kepada Reuters melalui aplikasi perpesanan.

Warga Kota Gaza lainnya, Mohammad Farouq, 25 tahun, mengatakan ICC meminta surat perintah penangkapan terhadap Deif, bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, adalah “lelucon”.

“Biarkan mereka menangkap Netanyahu dan Gallant, dalam perjalanan pertama mereka ke luar negeri. Dan jika mereka bisa datang ke Gaza untuk menangkap Deif, yang tidak pernah pergi dan sibuk melawan penjajahan, biarkan mereka melakukannya,” papar dia.

Israel telah membunuh lebih dari 35.000 warga Palestina sejak Oktober, menurut Kementerian Kesehatan daerah kantong tersebut.

Jaksa ICC, Khan, mengatakan dia punya alasan untuk meyakini bahwa kelima orang tersebut memikul “tanggung jawab pidana” atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tujuh Bulan Terlambat

Ketika ditanya tentang serangan tanggal 7 Oktober, warga Gaza mengatakan penyebab konflik saat ini bermula dari perang yang terjadi sejak Israel didirikan di tanah Palestina pada 1948.

Saat itu ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah mereka pada tahun 1948.

“Tindakan Jaksa ICC menyamakan korban dan pembantai,” ungkap Sameeh, akuntan berusia 45 tahun dari Kota Gaza yang mengungsi bersama keluarganya ke Khan Yunis.

“Ketidakadilan dan pembantaian terhadap warga Palestina tidak dimulai pada tanggal 7 Oktober, melainkan dimulai pada tahun 1948, dan tanggal 7 Oktober merupakan respons terhadap semua kejahatan yang dilakukan penjajah,” tegas dia.

Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan kepada Reuters bahwa, “Keputusan ICC mewakili dorongan kepada Pendudukan untuk melakukan perang pemusnahan.”

Dalam pernyataan, kelompok pejuang Palestina mengecam tindakan ICC terhadap para petinggi Hamas. Hamas menyatakan, surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant datang terlambat tujuh bulan.

Di Israel, para politisi dan anggota masyarakat bereaksi dengan kemarahan yang sama besarnya terhadap tindakan Khan.

Sebagian warga Israel melihat surat perintah yang dikeluarkan ICC terhadap Netanyahu sebagai serangan terhadap seluruh negeri.

Di pihak Palestina, bahkan mereka yang mungkin kritis terhadap Hamas menolak gagasan untuk menempatkan Hamas setara dengan Israel.

Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang merupakan saingan politik Hamas, mengatakan para pejabat Israel melakukan kejahatan genosida di Jalur Gaza.

“Rakyat Palestina mempunyai hak untuk membela diri,” tegas dia kepada Reuters dari Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Warga Gaza lainnya, Rabah Abuelias, 65 tahun, mengatakan masyarakat di wilayah tersebut telah membayar mahal atas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, namun Israel yang harus disalahkan atas serangan yang terjadi selanjutnya dan ICC seharusnya juga menargetkan para pendukung Israel di Barat.

“Kami mengkritik Hamas karena mungkin sejauh ini tidak mencapai gencatan senjata, atau karena tidak mampu mendukung masyarakat dengan makanan dan tempat tinggal yang cukup, namun kami tidak akan pernah menyalahkan mereka karena menentang Pendudukan,” ungkap dia.