Malaysia Luncurkan Diplomasi Orang Utan

KUALA LUMPUR - Malaysia bermaksud memberikan hadiah orang utan kepada negara-negara pembeli minyak sawit sebagai bagian dari inisiatif serupa dengan diplomasi panda yang diusung China.

Menteri Komoditas Malaysia Johari Abdul Ghani mengatakan strategi “diplomasi orang utan” akan memberikan kera besar yang terancam punah kepada negara-negara perdagangan minyak sawit, terutama wilayah pengimpor utama seperti Uni Eropa dan India.

Orang utan sangat terancam punah, menurut World Wide Fund for Nature (WWF), dengan hilangnya habitat “akibat penebangan hutan, perluasan pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur” yang merupakan ancaman terbesar.

Jumlah mereka yang tersisa kurang dari 105.000 di Malaysia. Spesies ini dibedakan dari bulunya yang berwarna merah dan mendapatkan namanya dari ungkapan Melayu "manusia hutan".



“Dengan memperkenalkan ‘diplomasi orangutan’, ini akan menunjukkan kepada dunia, bahwa Malaysia selalu berkomitmen terhadap konservasi keanekaragaman hayati,” ujarnya dalam postingan di platform media sosial X, dilansir CNA.

Ia mendesak perusahaan kelapa sawit untuk berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah untuk membantu melestarikan dan memberikan keahlian teknis mengenai satwa liar di Malaysia.

Beijing telah lama menggunakan diplomasi panda sebagai bentuk soft power.

Pemerintah hanya meminjamkan panda ke kebun binatang di luar negeri, yang biasanya harus mengembalikan keturunan panda dalam waktu beberapa tahun setelah kelahirannya agar dapat mengikuti program pembiakan di negara tersebut.

Minyak kelapa sawit dipersalahkan oleh para pemerhati lingkungan karena memicu kerusakan hutan hujan di Malaysia dan Indonesia, yang keduanya menghasilkan sebagian besar produksi global.

Minyak nabati digunakan dalam makanan seperti kue, coklat dan margarin, serta kosmetik, sabun dan sampo.

Uni Eropa tahun lalu menyetujui larangan impor komoditas yang terkait dengan deforestasi, yang dapat merugikan minyak sawit.

Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, mengatakan undang-undang tersebut diskriminatif dan bertujuan melindungi pasar biji minyak UE.