Pimpin Presidensi DK PBB, Indonesia Angkat Masalah Palestina
Pimpin Presidensi DK PBB, Indonesia Angkat Masalah Palestina
A
A
A
JAKARTA - Indonesia akan memegang Presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB mulai Mei 2019 hingga pertengahan 2020. Masalah Palestina akan tetap diangkat Indonesia di dewan tersebut.
Komitmen itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Perhatian politik luar negeri, kata dia, akan tercurah pada keanggotaan Indonesia di DK PBB. Selain isu Palestina, Indonesia juga akan mengangkat masalah keamanan, terorisme dan sinergi antara organisasi kawasan dengan PBB.
"Tim DK PBB telah diperkuat sejak Oktober 2018. Indonesia akan memegang presidensi DK pada Mei 2019 dan pertengahan 2020," kata Retno.
"Isu terkait pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme; sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina, antara lain akan menjadi perhatian Indonesia (di DK PBB)," ujarnya.
Dia menuturkan selain DK PBB, pada tahun ini juga Indonesia akan mencoba menggagas beberapa pertemuan internasional untuk memperkuat kerja sama di kawasan. Hal ini menjadikan tahun 2019, menjadi tahun yang amat sibuk bagi diplomat Indonesia.
"Bagi Indonesia, peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik," ujarnya.
"Di tahun 2019, Indonesia akan juga menggagas beberapa inisiatif, antara lain, Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, Indonesia-South Pacific Forum, Indo-Pacific Maritime Dialogue, Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum, Pacific Expo dan Indonesia-Visegrad Countries Forum," imbuh dia.
Retno menambahkan, Indonesia terus mengedepankan peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian. "Dalam kaitan ini, Indonesia antara lain akan berinisatif menyelenggarakan pertemuan 'women and peace' dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN," katanya.
Komitmen itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Perhatian politik luar negeri, kata dia, akan tercurah pada keanggotaan Indonesia di DK PBB. Selain isu Palestina, Indonesia juga akan mengangkat masalah keamanan, terorisme dan sinergi antara organisasi kawasan dengan PBB.
"Tim DK PBB telah diperkuat sejak Oktober 2018. Indonesia akan memegang presidensi DK pada Mei 2019 dan pertengahan 2020," kata Retno.
"Isu terkait pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme; sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina, antara lain akan menjadi perhatian Indonesia (di DK PBB)," ujarnya.
Dia menuturkan selain DK PBB, pada tahun ini juga Indonesia akan mencoba menggagas beberapa pertemuan internasional untuk memperkuat kerja sama di kawasan. Hal ini menjadikan tahun 2019, menjadi tahun yang amat sibuk bagi diplomat Indonesia.
"Bagi Indonesia, peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik," ujarnya.
"Di tahun 2019, Indonesia akan juga menggagas beberapa inisiatif, antara lain, Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, Indonesia-South Pacific Forum, Indo-Pacific Maritime Dialogue, Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum, Pacific Expo dan Indonesia-Visegrad Countries Forum," imbuh dia.
Retno menambahkan, Indonesia terus mengedepankan peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian. "Dalam kaitan ini, Indonesia antara lain akan berinisatif menyelenggarakan pertemuan 'women and peace' dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN," katanya.
(mas)
Explore More