Gagal Perpanjang Embargo Senjata, AS Bersiap Aktifkan Klausul 'Snapback'
loading...
AS bersiap untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran yang dicabut berdasarkan perjanjian nuklir 2015. Foto/Ilustrasi/Sindonews
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengatakan akan bertindak dalam beberapa hari mendatang untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang akan segera berakhir. Sebelumnya, upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran kandas di Dewan Keamanan (DK) PBB .
"Amerika Serikat telah bertindak dengan itikad baik selama proses ini dan menjelaskan kepada semua pihak bahwa kegagalan bukanlah pilihan," kata Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft dalam sebuah pernyataan kepada DK PBB, seperti dikutip dari Fox News, Minggu (16/8/2020).
AS sebelumnya telah mengajukan resolusi untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang telah berjalan 13 tahun. Namun upaya itu gagal setelah 11 negara anggota DK PBB, termasuk sekutu Eropa AS, memilih untuk abstein. Duo China - Rusia , yang memiliki hak veto, menolak resolusi tersebut. Hanya Republik Dominika yang mendukung AS. (Baca: PBB Tolak Perpanjang Embargo Senjata Iran )
Embargo senjata Iran akan berakhir pada 18 Oktober sebagai bagian dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPoA) 2015 - yang dikenal sebagai perjanjian nuklir Iran . AS sendiri telah meninggalkan perjanjian itu pada 2018 dan mengkampanyekan "tekanan maksimum" terhadap Teheran yang mencakup sanksi terhadap pejabat dan ekonomi Iran.
Sementara AS meninggalkan kesepakatan itu, negara itu mengklaim masih mempunyai hak untuk menghidupkan klausul "snapback" berdasarkan resolusi PBB nomor 2231. Klausul ini memungkinkan suatu negara untuk memberlakukan kembali semua sanksi terhadap Iran, termasuk embargo senjata.
Dalam pernyataannya, Craft mengindikasikan bahwa itulah yang ingin dilakukan AS.
“Berdasarkan Resolusi 2231, Amerika Serikat memiliki hak untuk memulai perubahan pada ketentuan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya,” ujarnya.
"Dalam beberapa hari mendatang, Amerika Serikat akan menindaklanjuti janji itu untuk tidak berhenti memperpanjang embargo senjata," sambungnya.
Berbicara beberapa saat setelah pemungutan suara DK PBB, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Trump Robert O’Brien mengatakan bahwa itu adalah hasil yang mengecewakan namun tidak mengejutkan.
O'Brien memperingatkan bahwa AS memiliki alat lain dan akan mengambil beberapa tindakan berat di PBB. Ia juga mengatakan bahwa dia memperkirakan sanksi snapback akan mulai berlaku.
Dia mencatat bahwa itu belum berakhir. "Kami kalah hari ini, tapi ini belum berakhir," tegasnya.
Langkah "snapback" kemungkinan akan memicu perlawanan sengit dari China, Rusia dan mungkin anggota DK PBB lainnya. Negara-negara itu berpendapat bahwa dengan menarik diri dari perjanjian nuklir Iran, AS tidak dapat menggunakan sebagian klausul perjanjian itu untuk keuntungannya.
"Setelah keluar dari JCPoA, AS tidak lagi menjadi peserta JCPoA dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk menuntut Dewan Keamanan meminta snapback," kata Duta Besar China Zhang Jun dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara.
“Mayoritas anggota Dewan Keamanan percaya bahwa upaya AS tidak memiliki dasar hukum,” imbuhnya. "Jika AS bersikeras terlepas dari opini internasional, itu pasti gagal seperti hari ini," cetusnya.
Diplomat China tersebut kemudian menuduh AS telah meninggalkan kewajiban internasionalnya, dan menarik diri dari perjanjian multilateral serta organisasi internasional, menghancurkan kredibilitasnya sendiri.
Pejabat AS telah memperingatkan bahwa berakhirnya embargo akan memungkinkan Iran untuk membeli jet tempur, helikopter serang, tank, kapal selam, dan rudal dengan jangkauan hingga 300 km.
Negara lain, bahkan sekutu AS, khawatir penerapan kembali embargo senjata akan mengakibatkan Iran meninggalkan kesepakatan nuklir sama sekali.
Penjabat Duta Besar Inggris Jonathan Allen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sementara Inggris telah menyatakan keprihatinannya atas perilaku destabilisasi Iran di kawasan itu, Inggris memilih abstain karena jelas bahwa resolusi itu tidak akan menarik dukungan Dewan dan tidak akan mewakili sebuah dasar untuk mencapai konsensus serta karena resolusi itu tidak akan berkontribusi pada stabilitas kawasan.
“Meski demikian, kami siap bekerja sama dengan Anggota Dewan dan peserta JCPoA untuk mencari jalan ke depan yang dapat mengamankan dukungan Dewan,” ujarnya.
Sementara itu, Rusia menyerukan pertemuan para pemimpin dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, bersama dengan Jerman dan Iran, dalam apa yang disebut Kremlin sebagai upaya untuk menghindari eskalasi.
"Jika para pemimpin pada dasarnya siap untuk pembicaraan, kami mengusulkan untuk segera mengkoordinasikan agenda," kata Presiden Rusia Vladimir Putin. (Baca: PBB Tolak Perpanjang Embargo Senjata Iran, Rusia: Kami Punya Rencana Sendiri )
"Amerika Serikat telah bertindak dengan itikad baik selama proses ini dan menjelaskan kepada semua pihak bahwa kegagalan bukanlah pilihan," kata Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft dalam sebuah pernyataan kepada DK PBB, seperti dikutip dari Fox News, Minggu (16/8/2020).
AS sebelumnya telah mengajukan resolusi untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang telah berjalan 13 tahun. Namun upaya itu gagal setelah 11 negara anggota DK PBB, termasuk sekutu Eropa AS, memilih untuk abstein. Duo China - Rusia , yang memiliki hak veto, menolak resolusi tersebut. Hanya Republik Dominika yang mendukung AS. (Baca: PBB Tolak Perpanjang Embargo Senjata Iran )
Embargo senjata Iran akan berakhir pada 18 Oktober sebagai bagian dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPoA) 2015 - yang dikenal sebagai perjanjian nuklir Iran . AS sendiri telah meninggalkan perjanjian itu pada 2018 dan mengkampanyekan "tekanan maksimum" terhadap Teheran yang mencakup sanksi terhadap pejabat dan ekonomi Iran.
Sementara AS meninggalkan kesepakatan itu, negara itu mengklaim masih mempunyai hak untuk menghidupkan klausul "snapback" berdasarkan resolusi PBB nomor 2231. Klausul ini memungkinkan suatu negara untuk memberlakukan kembali semua sanksi terhadap Iran, termasuk embargo senjata.
Dalam pernyataannya, Craft mengindikasikan bahwa itulah yang ingin dilakukan AS.
“Berdasarkan Resolusi 2231, Amerika Serikat memiliki hak untuk memulai perubahan pada ketentuan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya,” ujarnya.
"Dalam beberapa hari mendatang, Amerika Serikat akan menindaklanjuti janji itu untuk tidak berhenti memperpanjang embargo senjata," sambungnya.
Berbicara beberapa saat setelah pemungutan suara DK PBB, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Trump Robert O’Brien mengatakan bahwa itu adalah hasil yang mengecewakan namun tidak mengejutkan.
O'Brien memperingatkan bahwa AS memiliki alat lain dan akan mengambil beberapa tindakan berat di PBB. Ia juga mengatakan bahwa dia memperkirakan sanksi snapback akan mulai berlaku.
Dia mencatat bahwa itu belum berakhir. "Kami kalah hari ini, tapi ini belum berakhir," tegasnya.
Langkah "snapback" kemungkinan akan memicu perlawanan sengit dari China, Rusia dan mungkin anggota DK PBB lainnya. Negara-negara itu berpendapat bahwa dengan menarik diri dari perjanjian nuklir Iran, AS tidak dapat menggunakan sebagian klausul perjanjian itu untuk keuntungannya.
"Setelah keluar dari JCPoA, AS tidak lagi menjadi peserta JCPoA dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk menuntut Dewan Keamanan meminta snapback," kata Duta Besar China Zhang Jun dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara.
“Mayoritas anggota Dewan Keamanan percaya bahwa upaya AS tidak memiliki dasar hukum,” imbuhnya. "Jika AS bersikeras terlepas dari opini internasional, itu pasti gagal seperti hari ini," cetusnya.
Diplomat China tersebut kemudian menuduh AS telah meninggalkan kewajiban internasionalnya, dan menarik diri dari perjanjian multilateral serta organisasi internasional, menghancurkan kredibilitasnya sendiri.
Pejabat AS telah memperingatkan bahwa berakhirnya embargo akan memungkinkan Iran untuk membeli jet tempur, helikopter serang, tank, kapal selam, dan rudal dengan jangkauan hingga 300 km.
Negara lain, bahkan sekutu AS, khawatir penerapan kembali embargo senjata akan mengakibatkan Iran meninggalkan kesepakatan nuklir sama sekali.
Penjabat Duta Besar Inggris Jonathan Allen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sementara Inggris telah menyatakan keprihatinannya atas perilaku destabilisasi Iran di kawasan itu, Inggris memilih abstain karena jelas bahwa resolusi itu tidak akan menarik dukungan Dewan dan tidak akan mewakili sebuah dasar untuk mencapai konsensus serta karena resolusi itu tidak akan berkontribusi pada stabilitas kawasan.
“Meski demikian, kami siap bekerja sama dengan Anggota Dewan dan peserta JCPoA untuk mencari jalan ke depan yang dapat mengamankan dukungan Dewan,” ujarnya.
Sementara itu, Rusia menyerukan pertemuan para pemimpin dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, bersama dengan Jerman dan Iran, dalam apa yang disebut Kremlin sebagai upaya untuk menghindari eskalasi.
"Jika para pemimpin pada dasarnya siap untuk pembicaraan, kami mengusulkan untuk segera mengkoordinasikan agenda," kata Presiden Rusia Vladimir Putin. (Baca: PBB Tolak Perpanjang Embargo Senjata Iran, Rusia: Kami Punya Rencana Sendiri )
(ber)
Explore More