Netanyahu Kutuk Kunjungan Gantz ke AS, Pemerintahan Israel Retak

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengutuk kunjungan anggota penting kabinet perangnya ke Amerika Serikat (AS).

Kecaman Netanyahu itu menunjukkan semakin meningkatnya keretakan dalam kepemimpinan Israel di tengah perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Benny Gantz, mantan panglima militer dan menteri pertahanan yang merupakan saingan politik Netanyahu sebelum bergabung dengan kabinet masa perang perdana menteri pada 7 Oktober, dilaporkan telah tiba di ibu kota AS, Washington.

Dia akan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Amerika mengenai operasi militer Israel yang sedang berlangsung dan pengepungan di Gaza.

Menurut Partai Persatuan Nasional yang dipimpinnya, Gantz dijadwalkan bertemu Wakil Presiden AS Kamala Harris, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, yang dikutip kantor berita Associated Press, menyatakan kunjungan Gantz dimaksudkan memperkuat hubungan dengan AS, meningkatkan dukungan terhadap perang Israel di Gaza dan lebih lanjut mendorong pembebasan sandera Israel dari Jalur Gaza.

Bukannya merupakan langkah memperkuat dan menyatukan kepemimpinan Israel pada masa perang, kunjungan tersebut dilaporkan dikutuk Perdana Menteri Netanyahu.



Pejabat Israel lainnya yang tidak disebutkan namanya dari partai Likud Netanyahu membenarkan bahwa perjalanan Gantz direncanakan tanpa izin Perdana Menteri.

Netanyahu yang dilaporkan melakukan “pembicaraan alot” dengan Gantz, menyatakan Israel “hanya memiliki satu perdana menteri”.

Pengungkapan ini semakin memperjelas keretakan yang semakin besar di antara para pemimpin Israel di tengah serangan yang sedang berlangsung di Gaza.

Para pejabat dan anggota kabinet perang semakin berselisih mengenai cara menangani jalannya perang, masa depan Gaza pascaperang, dan sejauh mana kerja sama dengan AS.

AS saat ini semakin mendorong Israel menghentikan serangannya terhadap Jalur Gaza dan lebih dari dua juta penduduk Palestina.