2 Negara Anggota NATO Ingin Buka Kembali Kedubes di Korea Utara

SEOUL - Dua negara NATO ingin membuka kedutaan besar (Kedubes) di Korea Utara. Meskipun hubungan NATO dan Korea Utara kerap mengalami banyak masalah.

Tapi, ketersediaan perwakilan diplomatik menjadi hal yang signifikan untuk mendukung komunikasi yang kerap terhalang.

2 Negara Anggota NATO Ingin Buka Kembali Kedubes di Korea Utara

1. Jerman

Delegasi diplomat Jerman mengunjungi ibu kota Korea Utara, Pyongyang untuk pertama kalinya sejak kedutaan besarnya ditutup selama pandemi. Itu terjadi ketika negara-negara Eropa lainnya bersiap untuk kepulangan mereka.

Sebuah tim dari Kementerian Luar Negeri Jerman saat ini berada di Pyongyang dalam perjalanan inspeksi teknis. “Mereka sedang memeriksa lokasi kedutaan Jerman selama beberapa hari,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia mencatat masih belum ada keputusan untuk membuka kembali kedutaan tersebut, yang ditutup pada Maret 2020.

Banyak kedutaan besar di Pyongyang tutup karena mereka tidak dapat merotasi staf atau mengirimkan pasokan selama krisis COVID-19.

Karena sudah berada di bawah kendali otoriter, Korea Utara memberlakukan beberapa tindakan pandemi yang paling ketat di dunia, termasuk larangan perjalanan total dan tembok perbatasan berskala besar, dan baru-baru ini mulai mengurangi pembatasan internasional.

2. Inggris

Inggris, yang menutup kedutaan besarnya dan menarik semua staf diplomatiknya dari Korea Utara pada Mei 2020, juga berupaya mengirimkan tim, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri kepada Reuters.

“Kami senang bahwa beberapa diplomat kembali ke Pyongyang dan menyambut baik langkah DPRK untuk membuka kembali perbatasan,” kata juru bicara tersebut, menggunakan inisial nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea.

“Kami sedang berdiskusi dengan pemerintah Korea Utara melalui Kedutaan Besarnya di London mengenai pengaturan kunjungan tim teknis-diplomatik Inggris dalam waktu dekat.”

Inggris meminta Korea Utara untuk mengizinkan komunitas internasional, termasuk semua diplomat dan badan-badan PBB serta LSM kemanusiaan, untuk memasuki negara tersebut, tambah juru bicara tersebut.