4 Alasan Mohammad Shtayyeh Lepas Jabatan PM Palestina

GAZA - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh mengumumkan pengunduran dirinya. Itu terjadi ketika Otoritas Palestina berupaya membangun dukungan untuk memperluas perannya setelah perang Israel melawan kelompok Islam Hamas di Gaza.

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan AS terhadap Presiden Mahmoud Abbas untuk menggoyahkan Otoritas ketika upaya internasional semakin intensif untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan mulai bekerja pada struktur politik untuk memerintah wilayah tersebut setelah perang.

Abbas menerima pengunduran diri Shtayyeh dan memintanya untuk tetap menjabat sebagai pejabat sementara sampai pengganti permanen ditunjuk.

Otoritas Palestina, yang dibentuk sekitar 30 tahun lalu sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara Oslo, telah dirusak oleh tuduhan ketidakefektifan dan korupsi dan perdana menteri hanya mempunyai sedikit kekuasaan efektif.

4 Alasan Mohammad Shtayyeh Lepas Jabatan PM Palestina

1. Ingin Menciptakan Palestina Berdampingan dengan Israel

Namun kepergian Shtayyeh menandai perubahan simbolis yang menggarisbawahi tekad Abbas untuk memastikan Otoritas mempertahankan klaimnya atas kepemimpinan seiring meningkatnya tekanan internasional untuk menghidupkan kembali upaya untuk menciptakan negara Palestina berdampingan dengan Israel.

2. Membangun Konsensus Politik

Foto/Reuters

Dalam sebuah pernyataan kepada kabinet, Shtayyeh, seorang akademisi ekonom yang menjabat pada tahun 2019, mengatakan pemerintahan berikutnya perlu mempertimbangkan kenyataan yang muncul di Gaza, yang telah hancur akibat pertempuran sengit selama hampir lima bulan.

Dia mengatakan tahap selanjutnya akan “membutuhkan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas yang muncul di Jalur Gaza, perundingan persatuan nasional, dan kebutuhan mendesak akan konsensus antar-Palestina”.

Selain itu, diperlukan “perluasan kewenangan Otoritas atas seluruh tanah Palestina”.

3. Memberikan Kesempatan untuk Membangun Pemerintahan yang Efektif

Para pemimpin Palestina mengatakan kemampuannya untuk menjalankan pemerintahan yang efektif telah dihalangi oleh pembatasan yang dilakukan Israel, termasuk pemotongan pendapatan pajak berdasarkan perjanjian Oslo.

Selama berbulan-bulan, Otoritas Israel tidak mampu membayar gaji sektor publik secara penuh karena perselisihan mengenai penolakan Kementerian Keuangan Israel untuk mengeluarkan sebagian dana tersebut.

Israel telah lama menuduh Otoritas Palestina mendukung terorisme dengan menawarkan dukungan keuangan kepada keluarga militan yang dibunuh oleh pasukan Israel dan mengizinkan materi antisemit dimasukkan dalam buku pelajaran sekolah.

4. Mengurangi Ketegangan dengan Hamas

Foto/Reuters

Fatah, faksi yang mengendalikan Otoritas, dan Hamas, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah melakukan upaya untuk menjembatani perbedaan mereka dan mencapai kesepakatan mengenai pemerintahan persatuan dan akan bertemu di Moskow pada hari Rabu. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan langkah tersebut harus diikuti dengan kesepakatan yang lebih luas mengenai pemerintahan bagi Palestina.

“Pengunduran diri pemerintahan Shtayyeh hanya masuk akal jika dilakukan dalam konteks konsensus nasional mengenai pengaturan untuk tahap berikutnya,” kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri kepada Reuters.

Israel telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan mengatakan bahwa demi alasan keamanan, mereka tidak akan menerima pemerintahan Otoritas Palestina atas Gaza setelah perang, yang pecah setelah serangan pimpinan Hamas terhadap Israel selatan pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing. , menurut penghitungan Israel.
Sejauh ini, menurut otoritas kesehatan Palestina, hampir 30.000 warga Palestina telah tewas dalam pertempuran di Gaza, dan hampir seluruh penduduk telah diusir dari rumah mereka.