Sejarah Pisahnya China dan Taiwan, dari Dinasti Qing hingga Era Modern
loading...
Bidak catur di depan bendera Taiwan dan China. Foto/REUTERS
A
A
A
BEIJING - Sejarah pisahnya China dan Taiwan membentang melalui berbagai tahap signifikan, menjadi narasi kompleks yang mencerminkan dinamika perubahan politik dan geopolitik di Asia Timur.
Pada awal abad ke-20, Dinasti Qing yang melemah menjadi latar belakang bagi munculnya gerakan reformasi yang bertujuan mengatasi imperialisme Barat dan ketidakpuasan internal.
Revolusi Xinhai pada 1911 mengguncang fondasi Dinasti Qing, membuka jalan bagi pendirian Republik China pada 1912.
Sun Yat-sen memainkan peran penting dalam Revolusi Xinhai yang berujung pada penggulingan Dinasti Qing dan pendirian Republik China pada 1 Januari 1912.
Penggulingan Kaisar Puyi dari Dinasti Qing menandai akhir dari lebih dari dua ribu tahun era monarki di China.
Setelah Dinasti Qing runtuh, Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden pertama Republik China, tetapi masa kepemimpinannya singkat.
Setelah itu terjadi perebutan kekuasaan dalam Perang Saudara China yang berlangsung sejak 1927 hingga 1949.
Ini menjadi periode ketegangan antara Partai Kuomintang (KMT) yang dipimpin Chiang Kai-shek dan Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin Mao Zedong.
Konflik ini terhenti sementara oleh invasi Jepang pada 1937, yang memaksa KMT dan PKC bersatu dalam perlawanan bersama.
Namun, setelah Perang Dunia II, perang saudara kembali memuncak, dan PKC akhirnya memenangkan konflik pada 1949, memaksa KMT melarikan diri ke Taiwan untuk mendirikan Republik China (ROC).
Sejak saat itu, Taiwan mengalami isolasi diplomatik, dengan mayoritas negara-negara di dunia hanya mengakui satu pemerintahan China yang berpusat di Beijing.
Dinamika kontemporer antara China dan Taiwan menggambarkan perubahan yang berangsur-angsur sejak akhir 1970-an.
Pada tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengubah perwakilan China dari ROC (Republik of China) ke RRC (Republik Rakyat China).
Ini sejalan dengan Resolusi 2758 yang diadopsi pada 25 Oktober 1971, yang memberikan kursi China di PBB kepada perwakilan dari RRC dan mengakui RRC sebagai satu-satunya wakil resmi China di lembaga dunia itu.
Meskipun tetap ada ketegangan antara China dan Taiwan, hubungan ekonomi dan kontak antarpenduduk semakin meningkat, seiring dengan upaya Taiwan mempertahankan kedaulatannya de facto.
Status politik Taiwan tetap menjadi isu sensitif, dengan tekanan dari Beijing untuk reunifikasi, sementara Taipei terus menjaga identitas dan kedaulatannya.
Hubungan antar-rakyat, meskipun diwarnai perbedaan politik, tetap terjalin melalui turisme, bisnis, dan pertukaran budaya.
Pisahnya China dan Taiwan menjadi kisah panjang dan kompleks yang membutuhkan pendekatan diplomatis dan dialog untuk meredakan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pada awal abad ke-20, Dinasti Qing yang melemah menjadi latar belakang bagi munculnya gerakan reformasi yang bertujuan mengatasi imperialisme Barat dan ketidakpuasan internal.
Revolusi Xinhai pada 1911 mengguncang fondasi Dinasti Qing, membuka jalan bagi pendirian Republik China pada 1912.
Sun Yat-sen memainkan peran penting dalam Revolusi Xinhai yang berujung pada penggulingan Dinasti Qing dan pendirian Republik China pada 1 Januari 1912.
Penggulingan Kaisar Puyi dari Dinasti Qing menandai akhir dari lebih dari dua ribu tahun era monarki di China.
Setelah Dinasti Qing runtuh, Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden pertama Republik China, tetapi masa kepemimpinannya singkat.
Setelah itu terjadi perebutan kekuasaan dalam Perang Saudara China yang berlangsung sejak 1927 hingga 1949.
Ini menjadi periode ketegangan antara Partai Kuomintang (KMT) yang dipimpin Chiang Kai-shek dan Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin Mao Zedong.
Konflik ini terhenti sementara oleh invasi Jepang pada 1937, yang memaksa KMT dan PKC bersatu dalam perlawanan bersama.
Namun, setelah Perang Dunia II, perang saudara kembali memuncak, dan PKC akhirnya memenangkan konflik pada 1949, memaksa KMT melarikan diri ke Taiwan untuk mendirikan Republik China (ROC).
Sejak saat itu, Taiwan mengalami isolasi diplomatik, dengan mayoritas negara-negara di dunia hanya mengakui satu pemerintahan China yang berpusat di Beijing.
Dinamika kontemporer antara China dan Taiwan menggambarkan perubahan yang berangsur-angsur sejak akhir 1970-an.
Pada tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengubah perwakilan China dari ROC (Republik of China) ke RRC (Republik Rakyat China).
Ini sejalan dengan Resolusi 2758 yang diadopsi pada 25 Oktober 1971, yang memberikan kursi China di PBB kepada perwakilan dari RRC dan mengakui RRC sebagai satu-satunya wakil resmi China di lembaga dunia itu.
Meskipun tetap ada ketegangan antara China dan Taiwan, hubungan ekonomi dan kontak antarpenduduk semakin meningkat, seiring dengan upaya Taiwan mempertahankan kedaulatannya de facto.
Status politik Taiwan tetap menjadi isu sensitif, dengan tekanan dari Beijing untuk reunifikasi, sementara Taipei terus menjaga identitas dan kedaulatannya.
Hubungan antar-rakyat, meskipun diwarnai perbedaan politik, tetap terjalin melalui turisme, bisnis, dan pertukaran budaya.
Pisahnya China dan Taiwan menjadi kisah panjang dan kompleks yang membutuhkan pendekatan diplomatis dan dialog untuk meredakan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
(sya)
Lihat Juga :
