Dibayangi Perang Gaza, Mesir Gelar Pemilu Presiden

KAIRO - Warga Mesir menuju tempat pemungutan suara pada Minggu (10/12/2023) untuk pemilihan presiden di mana Abdel Fattah al-Sisi siap memenangkan masa jabatan ketiga ketika negara tersebut bergulat dengan krisis ekonomi dan perang Gaza di perbatasan dengan Mesir.

Kemenangan ini akan memberi Sisi masa jabatan enam tahun dengan prioritas utama adalah mengendalikan inflasi yang hampir mencapai rekor tertinggi, mengelola kekurangan mata uang asing yang kronis, dan mencegah meluasnya konflik antara Israel dan penguasa Hamas di Gaza.

Pemungutan suara yang berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dilaksanakan selama tiga hari, dan hasilnya akan diumumkan pada 18 Desember.

Ketika pemungutan suara dimulai pada Minggu pagi, sejumlah kecil orang berkumpul di tempat pemungutan suara di Kairo, di mana foto-foto Sisi telah tersebar luas dalam beberapa minggu menjelang pemilu. Polisi anti huru hara dikerahkan di pintu masuk Lapangan Tahrir di pusat ibu kota.

Kritikus melihat pemilu ini sebagai sebuah kepalsuan setelah tindakan keras selama satu dekade terhadap perbedaan pendapat. Badan media pemerintah menyebutnya sebagai langkah menuju pluralisme politik.

Tiga kandidat yang memenuhi syarat untuk melawan Sisi dalam pemilu, tidak satupun dari mereka adalah tokoh terkemuka. Calon penantang yang paling menonjol ini menghentikan pencalonannya pada bulan Oktober, dengan mengatakan para pejabat dan preman telah menargetkan para pendukungnya – tuduhan yang dibantah oleh otoritas pemilu nasional.



Pihak berwenang dan komentator di media lokal yang dikontrol ketat telah mendesak masyarakat Mesir untuk ikut memilih, meskipun beberapa orang mengatakan mereka tidak mengetahui kapan pemilu tersebut berlangsung pada hari-hari sebelum pemilu. Ada pula yang mengatakan bahwa pemungutan suara tidak akan membawa banyak perbedaan.

"Saya mengetahui ada pemilu yang akan diadakan, namun saya tidak tahu kapan. Saya hanya mengetahui hal tersebut karena adanya kampanye besar-besaran Sisi di jalanan," kata Aya Mohamed, seorang eksekutif pemasaran berusia 35 tahun, dilansir Reuters.

“Saya merasa acuh terhadap pemilu karena tidak akan ada perubahan nyata,” ujarnya.

Sebagai panglima militer, Sisi memimpin penggulingan presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis pada tahun 2013, Mohamed Mursi dari Ikhwanul Muslimin, sebelum terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya dengan 97% suara.

Sejak itu ia mengawasi tindakan keras yang melanda aktivis liberal dan sayap kiri serta kelompok Islam. Kelompok hak asasi manusia mengatakan puluhan ribu orang telah dipenjara.

Sisi dan para pendukungnya mengatakan tindakan keras tersebut diperlukan untuk menstabilkan Mesir dan melawan ekstremisme Islam. Dia telah menampilkan dirinya sebagai benteng stabilitas ketika konflik meletus di perbatasan Mesir di Libya, dan awal tahun ini di Sudan dan Gaza.

Sisi terpilih kembali pada tahun 2018, sekali lagi dengan 97% suara.

Namun, tekanan ekonomi telah menjadi isu dominan bagi penduduk Mesir yang jumlahnya mencapai 104 juta jiwa. Beberapa orang mengeluh bahwa pemerintah memprioritaskan proyek-proyek besar yang memakan banyak biaya, sementara negara menanggung lebih banyak utang dan warga kesulitan menghadapi harga-harga yang melambung tinggi.

“Cukup banyak proyek dan infrastruktur, kami ingin harga turun, kami ingin masyarakat miskin bisa makan dan masyarakat punya penghidupan,” kata Imad Atef, seorang penjual sayur di Kairo.

Kampanye pemilu berlangsung sederhana, dengan Sisi mengikuti program yang biasa dilakukannya dengan membuka pameran perdagangan senjata, memeriksa jalan-jalan, dan mengikuti ujian bagi para kandidat untuk bergabung dengan akademi militer dan kepolisian pada minggu menjelang pemungutan suara.

Beberapa analis mengatakan pemilu, yang semula diharapkan pada awal tahun 2024, dimajukan agar perubahan ekonomi – termasuk devaluasi mata uang yang sudah melemah – dapat dilaksanakan setelah pemungutan suara.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada hari Kamis mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan Mesir untuk menyetujui pembiayaan tambahan di bawah program pinjaman senilai $3 miliar yang telah terhenti karena penundaan penjualan aset negara dan janji peralihan ke arah nilai tukar yang lebih fleksibel.

“Semua indikator menunjukkan bahwa kita akan bergerak cukup cepat setelah pemilu dalam rangka melanjutkan reformasi IMF,” kata Hany Genena, kepala ekonom di Cairo Financial Holding, sebuah bank investasi.