Turki Sebut AS Kini Dikucilkan dalam Masalah Gaza setelah Veto Resolusi DK PBB
loading...
Warga Palestina menggelar salat jenazah di dekat rumah sakit di Deir al Balah, Jalur Gaza, 8 Desember 2023. Foto/AP
A
A
A
ANKARA - Amerika Serikat (AS) kini dibiarkan sendirian dalam masalah Gaza setelah negara itu memblokir pengesahan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Turki Fidan menjelaskan hal itu pada Jumat (8/12/2023).
“Teman-teman kami sekali lagi menyatakan Amerika kini sendirian dalam masalah ini, terutama dalam pemungutan suara yang diadakan di PBB hari ini,” tegas Fidan kepada Anadolu dan stasiun televisi nasional Turki TRT dalam wawancara eksklusif di AS.
Fidan berada di ibu kota AS, Washington DC, bersama para menlu negara sahabat setelah mereka ditugaskan dalam pertemuan puncak luar biasa gabungan Arab-Islam bulan lalu untuk mendesak gencatan senjata di Gaza, yang telah diserang Israel selama lebih dari dua bulan.
KTT tersebut mengamanatkan para menteri luar negeri Turki, Palestina, Arab Saudi, Indonesia, Mesir, Yordania, Qatar dan Nigeria untuk mengambil tindakan internasional guna menghentikan perang di Gaza dan mencapai perdamaian abadi.
Komite tersebut bertemu secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, serta lembaga think tank, organisasi media, dan politisi.
Dalam pertemuannya dengan Blinken, Fidan mengatakan kelompok tersebut, yang “hampir menjadi juru bicara dan penafsir” opini publik dunia, “terus terang” mengungkapkan tragedi di Gaza dan dampaknya.
Beralih ke veto AS terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza, Fidan mengatakan, "Seperti yang kami ungkapkan dalam pertemuan kami hari ini, sistem politik Amerika sekarang tidak berdaya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Oleh karena itu, Israel bertindak ceroboh dalam isu ini dan melanjutkan tindakan penindasannya."
AS pada Jumat memveto resolusi tersebut, yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) dan didukung oleh lebih dari 90 negara anggota. Ada 13 suara yang mendukung dan Inggris abstain.
Mengingat kelompok kontak tersebut akan melanjutkan pekerjaannya di Gaza "tanpa gangguan", Fidan mengatakan kelompok tersebut akan terus menjadi juru bicara opini publik dunia mengenai masalah ini.
Menteri Luar Negeri Turki Fidan menjelaskan hal itu pada Jumat (8/12/2023).
“Teman-teman kami sekali lagi menyatakan Amerika kini sendirian dalam masalah ini, terutama dalam pemungutan suara yang diadakan di PBB hari ini,” tegas Fidan kepada Anadolu dan stasiun televisi nasional Turki TRT dalam wawancara eksklusif di AS.
Fidan berada di ibu kota AS, Washington DC, bersama para menlu negara sahabat setelah mereka ditugaskan dalam pertemuan puncak luar biasa gabungan Arab-Islam bulan lalu untuk mendesak gencatan senjata di Gaza, yang telah diserang Israel selama lebih dari dua bulan.
KTT tersebut mengamanatkan para menteri luar negeri Turki, Palestina, Arab Saudi, Indonesia, Mesir, Yordania, Qatar dan Nigeria untuk mengambil tindakan internasional guna menghentikan perang di Gaza dan mencapai perdamaian abadi.
Komite tersebut bertemu secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, serta lembaga think tank, organisasi media, dan politisi.
Dalam pertemuannya dengan Blinken, Fidan mengatakan kelompok tersebut, yang “hampir menjadi juru bicara dan penafsir” opini publik dunia, “terus terang” mengungkapkan tragedi di Gaza dan dampaknya.
Amerika Tak Berdaya Hadapi Isu Israel
Beralih ke veto AS terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza, Fidan mengatakan, "Seperti yang kami ungkapkan dalam pertemuan kami hari ini, sistem politik Amerika sekarang tidak berdaya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Oleh karena itu, Israel bertindak ceroboh dalam isu ini dan melanjutkan tindakan penindasannya."
AS pada Jumat memveto resolusi tersebut, yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) dan didukung oleh lebih dari 90 negara anggota. Ada 13 suara yang mendukung dan Inggris abstain.
Mengingat kelompok kontak tersebut akan melanjutkan pekerjaannya di Gaza "tanpa gangguan", Fidan mengatakan kelompok tersebut akan terus menjadi juru bicara opini publik dunia mengenai masalah ini.
Explore More