Ikut Upacara Yahudi, Emmanuel Macron Dituduh Mengkhianati Sekuralisme Prancis

PARIS - Emmanuel Macron dituduh mengkhianati Republik Prancis setelah ia mengambil bagian dalam upacara Yahudi di dalam kediaman resminya, Istana Elysée.

Kenapa?

Di negara yang menganggap pemisahan agama sebagai sebuah agama, penyalaan lilin Hanukkah di dalam Salle des Fêtes yang bersejarah pada hari Kamis langsung dikecam oleh politisi sayap kanan dan kiri.

Presiden telah mengundang Kepala Rabi Haïm Korsia di Perancis untuk menyalakan lilin pertama dari delapan lilin di Hanukkiah, atau tempat lilin, yang menandai dimulainya festival cahaya Yahudi. Kesempatan tersebut merupakan pemberian hadiah kepada Presiden Macron atas upayanya melawan antisemitisme.

Namun ketika video upacara tersebut muncul tak lama kemudian di media sosial, terjadi kehebohan.

Bagi para pembentuk opini di Prancis, presiden telah melakukan kecerobohan besar dengan membiarkan agama masuk ke dalam urusan sekuler kepresidenan.

"Sejauh yang saya tahu, ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Ini merupakan pelanggaran terhadap sekularisme," kata David Lisnard, tokoh oposisi sayap kanan terkemuka yang juga Wali Kota Cannes, dilansir BBC.

“Elysée bukanlah tempat keagamaan. Anda tidak dapat berkompromi dengan sekularisme,” kata presiden Sosialis wilayah Occitania, Carole Delga.

Baca Juga: Macron: Tujuan Israel Hancurkan Hamas Berisiko Picu Perang 1 Dekade

"Apakah Macron sekarang akan melakukan hal yang sama terhadap agama lain? Ada yang ya, ada yang tidak? Ini adalah spiral yang berbahaya," kata Alexis Corbière dari sayap kiri France Unbowed.

Bahkan beberapa orang Yahudi Prancis pun bingung. “Ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi lagi,” kata Yonathan Arfi yang mengepalai Dewan Perwakilan Lembaga Yahudi Prancis (Crif).

“Orang Yahudi Prancis selalu menganggap sekularisme sebagai hukum perlindungan dan kebebasan. Apa pun yang melemahkan sekularisme berarti melemahkan orang Yahudi,” katanya.

Gagasan "sekularisme" dimasukkan ke dalam undang-undang Prancis tahun 1905, setelah perjuangan bertahun-tahun antara negara dan Gereja Katolik Roma. Perjanjian ini mengabadikan kebebasan berkeyakinan, namun mengakhiri keterlibatan negara dalam Gereja dan menghapus semua tanda-tanda agama dari gedung-gedung publik.

Undang-undang tersebut kemudian dianggap sebagai landasan Perancis modern, yang menjamin netralitas ketat antara agama Kristen, Islam, dan Yudaisme, dan menjamin bahwa warga negara dipandang sebagai individu dalam suatu negara dan bukan sebagai anggota dalam suatu komunitas.

Presiden Macron, saat berkunjung ke lokasi pembangunan di Notre-Dame, kemudian mengatakan dia tidak menyesali penyalaan lilin tersebut.

Tindakan Emmanuel Macron yang melanggar doktrin Partai Republik yang telah berusia seabad akan dianggap oleh para kritikus sebagai konfirmasi atas rasa percaya diri yang berlebihan dan hak “Jupiterian”.

Berbicara pada hari Jumat ketika dia melihat pekerjaan renovasi di katedral Notre-Dame, presiden mengatakan dia tidak menyesal, dan bahwa undangannya kepada kepala rabbi dibuat “dalam semangat Republik dan kerukunan”.

“Kalau presiden memang melakukan tindakan keagamaan, atau ikut upacara, itu memang pelanggaran sekularisme. Tapi bukan itu yang terjadi,” ujarnya.

Tindakan ini muncul di akhir rangkaian politik panjang di Gaza di mana Presiden Macron mendapat serangan karena melakukan improvisasi kebijakan.

Para pengkritik mengatakan bahwa ia gagal memberikan garis yang konsisten mengenai perang tersebut, malah berliku-liku dari kedekatannya yang terlalu dekat dengan pihak Israel pada satu saat, hingga pendekatan yang intens terhadap opini Arab pada saat berikutnya: selalu dengan tujuan menenangkan populasi besar Yahudi dan Muslim di negara tersebut. Perancis.

Tak lama setelah tanggal 7 Oktober, Macron mengunjungi Israel dan mengusulkan koalisi internasional melawan Hamas, seperti koalisi yang mengalahkan ISIS.

Dituduh mengabaikan dukungan tradisional Perancis terhadap Palestina, ia kemudian menyelenggarakan konferensi bantuan internasional mengenai Gaza namun Israel tidak diundang.

Dia kemudian membuat marah beberapa orang Yahudi karena menolak menghadiri unjuk rasa menentang antisemitisme, dan dalam wawancara dengan BBC dia berbicara tentang "bayi" yang dibom.

Beberapa orang telah mendeteksi bahwa gerakan terbaru di Elysee ini merupakan sentuhan baru dengan satu tangan terhadap penggarap negara.



Di Kementerian Luar Negeri Prancis, yang sebagian besar dikesampingkan oleh Presiden Macron, wawancara yang dilakukan secara off-the-record memperjelas rasa frustrasi di kalangan diplomat profesional.

“Suatu hari Macron hampir mengumumkan bahwa dia akan membantu tentara Israel memusnahkan Gaza. Dua minggu kemudian dia muncul di BBC menyebut Israel sebagai pembunuh bayi,” kata seorang mantan diplomat kepada surat kabar Libération.

"Oke, kita tahu ini semua soal politik dalam negeri. Tapi di sini, dia mengasingkan umat Islam terlebih dahulu, baru kemudian Yahudi."