Netanyahu: Tidak Akan Ada Pemerintahan Otoritas Palestina di Jalur Gaza

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel , Benjamin Netanyahu , telah mengesampingkan kemungkinan adanya otoritas Palestina untuk memerintah Jalur Gaza setelah perang.

“Tidak hanya tidak akan ada lagi Otoritas Palestina (mengacu pada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas di Ramalla) di Gaza setelah perang; tidak akan ada otoritas Palestina di Gaza sama sekali,” kata Benjamin Netanyahu kepada anggota Knesset, menurut media Israel Kan 11, seperti dikutip dari The New Arab, Selasa (5/12/2023).

Kan 11 melaporkan pernyataannya itu telah disampaikan kepada pejabat senior Amerika Serikat (AS).



Komentarnya tampaknya merupakan tanggapan terhadap pernyataan Presiden AS Joe Biden bulan lalu, yang mengatakan bahwa Gaza dan Tepi Barat yang diduduki pada akhirnya harus “disatukan kembali” di bawah Otoritas Palestina (PA) yang baru.

Netanyahu telah menentang rencana Biden, dengan mengatakan bahwa Otoritas Palestina dalam bentuknya saat ini tidak mampu menerima tanggung jawab atas Gaza.

Perdana Menteri Israel – yang memimpin pemerintahan paling sayap kanan Israel – sebelumnya mengatakan militer Israel harus memiliki “kendali keamanan tanpa batas” di Gaza, namun kemudian dilaporkan setuju untuk mengizinkan pasukan internasional dikerahkan di wilayah tersebut, menyusul tekanan AS.

Hamas telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007, menyusul konflik sengit dengan Fatah, yang mendominasi Otoritas Palestina. Kontrol Otoritas Palestina sekarang terbatas pada sebagian wilayah Tepi Barat.



Terdapat kekhawatiran regional dan internasional mengenai bagaimana kondisi Jalur Gaza setelah perang tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel di wilayah tersebut, yang telah menewaskan hampir 15.600 orang, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.