Menteri Sayap Kanan Israel Ancam Mundur Jika Perang di Gaza Berhenti

TEL AVIV - Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel , Itamar Ben-Gvir, mengancam akan keluar dari koalisi pemerintahan jika perang Israel di Jalur Gaza berhenti.

“Menghentikan perang = menghancurkan pemerintah,” tulisnya di X pada hari Selasa seperti dikutip dari The New Arab, Kamis (30/11/2023).

Israel telah membombardir Jalur Gaza sejak 7 Oktober dan telah menewaskan sekitar 15.000 orang, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan.




Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir. Foto/Days of Palestine

Gencatan senjata sebagian besar telah dilaksanakan sejak Jumat 24 November, yang membuat Hamas dan Israel menukar puluhan tawanan dan tahanan, serta mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan terbatas ke Jalur Gaza.

Hanya partai sayap kanan Otzma Yehudit pimpinan Ben-Gvir yang menentang gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Amerika Serikat (AS), dan Mesir.

Tidak jelas apakah keluarnya partai tersebut dari kabinet akan mengakibatkan runtuhnya koalisi yang berkuasa.

Selain Ben-Gvir sendiri, Otzma Yehudit memiliki dua menteri lain di kabinet Netanyahu yang beranggotakan 38 orang, termasuk Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu, yang awal bulan ini menyerukan serangan nuklir ke Gaza, dengan mengatakan bahwa itu adalah “sebuah pilihan.”



Ben-Gvir sendiri sering melontarkan pernyataan yang menghasut terhadap warga Palestina dan menyerukan agar pemukim ilegal Yahudi Israel dipersenjatai.

Israel telah bersumpah untuk memusnahkan Hamas setelah serangan mendadak pada 7 Oktober di perbatasan dengan Gaza, yang menyebabkan kelompok militan Palestina itu membunuh sekitar 1.200 orang – menurut Israel, dan menawan lebih dari 200 orang.

Kelompok Hamas mengatakan serangannya itu sebagai pembalasan atas pengepungan selama lebih dari satu setengah dekade di Gaza, dan melanjutkan pendudukan serta agresi Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan.

Israel telah dikecam oleh beberapa negara dan kelompok hak asasi manusia atas kampanye udara dan daratnya di Gaza. Mereka juga dituduh melakukan kejahatan perang, yang bisa dianggap sebagai genosida.