Atasi Konflik Israel-Palestina, Negara-negara Arab dan UE Sepakat Mewujudkan Solusi 2 Negara

GAZA - Negara-negara Arab dan Uni Eropa (UE) sepakat pada pertemuan di Spanyol pada Senin (10/11/2023) bahwa solusi dua negara adalah jawaban terhadap konflik Palestina -Israel. Selain itu, Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Otoritas Palestina harus menguasai Gaza.

Borrell mengatakan seluruh anggota UE menghadiri pertemuan negara-negara Mediterania di Barcelona dan hampir semua peserta telah sepakat mengenai perlunya solusi dua negara.

Otoritas Palestina harus menyelenggarakan pemilu sesegera mungkin untuk mendapatkan legitimasi lebih lanjut dan meningkatkan fungsinya, sebagai satu-satunya “solusi yang layak” bagi kepemimpinan masa depan Gaza, yang saat ini dipimpin oleh kelompok Islam Hamas.

“Saya yakin ini adalah satu-satunya solusi yang layak, namun akan bisa dilakukan jika komunitas internasional mendukungnya. Jika tidak, kita akan melihat kekosongan kekuasaan yang akan menjadi lahan subur bagi semua jenis organisasi kekerasan,” kata Borrell pada konferensi pers, dilansir Reuters.

Gencatan senjata awal selama empat hari telah diperpanjang dua hari, kata mediator Qatar, dalam penghentian pertama pertempuran dalam tujuh minggu sejak Hamas menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 orang di Gaza.

Menanggapi serangan itu, Israel membombardir daerah kantong tersebut dan melancarkan serangan darat di utara. Sekitar 14.800 warga Palestina telah terbunuh, kata otoritas kesehatan Gaza, dan ratusan ribu lainnya mengungsi.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan setiap pembicaraan mengenai pemerintahan Gaza setelah konflik harus fokus pada Tepi Barat dan Gaza sebagai satu kesatuan dan bahwa rakyat Palestina harus memutuskan siapa yang memerintah mereka.



Solusi dua negara membayangkan sebuah negara untuk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza berdampingan dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan Otoritas Palestina, yang kehilangan kendali atas Jalur Gaza dalam perebutan kekuasaan dengan Hamas pada tahun 2007, tidak perlu kembali ke Gaza. “Kami telah berada di sana sepanjang waktu, kami memiliki 60.000 warga sipil. pekerja di sana," katanya.