Soal Laut China Selatan, Malaysia Tak Mau Terseret Konflik AS vs China
loading...
Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa China dan negara-negara Asia Tenggara. Foto/REUTERS
A
A
A
KUALA LUMPUR - Malaysia harus memastikan tidak terseret dan terjebak dalam pergolakan geopolitik antara negara-negara adidaya, Amerika Serikat (AS) dan China dalam upayanya menyelesaikan sengketa Laut China Selatan . Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Hishammuddin Hussein.
Hishammuddin menyampaikan sikap Malaysia itu ketika menjawab pertanyaan dari Anggota Parlemen tentang status klaim China untuk wilayah di Laut China Selatan dan bagaimana hal itu berdampak pada keamanan dan kedaulatan Malaysia.
Dia menggarisbawahi bahwa kementeriannya ingin menyelesaikan sengketa secara konstruktif melalui negosiasi diplomatik yang tepat, dan menyoroti dua masalah utama yang dihadapi Malaysia.
"Pertama-tama saya tidak ingin Malaysia diseret dan terjebak dalam pergolakan geopolitik antara negara-negara adidaya," kata Hishammuddin. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
“Kita harus mencegah insiden yang tidak diinginkan terjadi di perairan teritorial kita. Kita juga harus mencegah bentrokan militer di perairan antara pihak-pihak terkait," ujarnya pada hari Rabu.
Kedua, lanjut Hishammuddin, sengketa Laut China Selatan tidak dapat digunakan sebagai masalah yang akan menyebabkan perpecahan antara negara-negara ASEAN.
“Jika kita mengikuti narasi dan menyerah pada tekanan adidaya, potensi bagi negara-negara ASEAN untuk membungkuk dan memihak negara-negara tertentu akan tinggi. Saat menghadapi adidaya besar, kita harus bersatu, sebagai satu blok, sehingga kekuatan kita akan disinergikan secara efektif," ujarnya.
Hishammuddin mencatat bahwa sengketa wilayah Malaysia di Laut China Selatan tidak hanya dengan China tetapi ada juga klaim yang tumpang tindih dengan sesama negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam dan Brunei.
“Jika ASEAN pecah, dan Malaysia sendiri tidak mampu melawan AS dan China, peluang terbaik kami adalah jika ASEAN tetap solid. Untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan China, kita harus memastikan bahwa solidaritas ASEAN kuat dan kita tetap bersatu sebagai satu blok," imbuh dia yang dilansir Channel News Asia.
Dia menambahkan bahwa dia akan mengangkat masalah ini pada panggilan telepon yang dijadwalkan dengan rekannya dari China pada Rabu malam, dan kemudian dalam sebuah diskusi dengan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo pada hari Kamis (6/8/2020).
China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan , tetapi ada juga klaim yang tumpang tindih oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
Washington dan sekutunya juga menentang klaim teritorial Beijing. (Baca juga: Jet-jet Tempur China Berkeliaran 10 Jam di Atas Laut China Selatan )
Washington telah meminta Beijing untuk menghentikan "taktik intimidasi" di Laut China Selatan dan menuduh Beijing mendorong kehadirannya di perairan yang disengketakan ketika para pengklaim lainnya sibuk dengan pertempuran melawan pandemi Covid-19.
Pada bulan Desember 2019, Malaysia mengajukan pengajuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, berusaha untuk menetapkan batas landas kontinen Malaysia di bagian utara daerah yang disengketakan.
Di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), negara mana pun dapat mengklaim zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pantai mereka.
Pada bulan April lalu, Hishammuddin menyerukan ketenangan di Laut China Selatan dan menegaskan kembali komitmen Malaysia untuk perdamaian di perairan yang disengketakan.
Ini terjadi setelah laporan bahwa kapal survei pemerintah China "menandai" kapal eksplorasi yang dioperasikan oleh perusahaan minyak negara Malaysia, Petronas, di Laut China Selatan .
Mengenai insiden ini, Hishamuddin mengatakan pada hari Rabu kemarin bahwa dia bangga dengan upaya kementeriannya, yang di bawah kepemimpinannya, telah berhasil menyelesaikan pertikaian antara kapal China dan kapal perang AS dan Australia.
Hishammuddin menyampaikan sikap Malaysia itu ketika menjawab pertanyaan dari Anggota Parlemen tentang status klaim China untuk wilayah di Laut China Selatan dan bagaimana hal itu berdampak pada keamanan dan kedaulatan Malaysia.
Dia menggarisbawahi bahwa kementeriannya ingin menyelesaikan sengketa secara konstruktif melalui negosiasi diplomatik yang tepat, dan menyoroti dua masalah utama yang dihadapi Malaysia.
"Pertama-tama saya tidak ingin Malaysia diseret dan terjebak dalam pergolakan geopolitik antara negara-negara adidaya," kata Hishammuddin. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
“Kita harus mencegah insiden yang tidak diinginkan terjadi di perairan teritorial kita. Kita juga harus mencegah bentrokan militer di perairan antara pihak-pihak terkait," ujarnya pada hari Rabu.
Kedua, lanjut Hishammuddin, sengketa Laut China Selatan tidak dapat digunakan sebagai masalah yang akan menyebabkan perpecahan antara negara-negara ASEAN.
“Jika kita mengikuti narasi dan menyerah pada tekanan adidaya, potensi bagi negara-negara ASEAN untuk membungkuk dan memihak negara-negara tertentu akan tinggi. Saat menghadapi adidaya besar, kita harus bersatu, sebagai satu blok, sehingga kekuatan kita akan disinergikan secara efektif," ujarnya.
Hishammuddin mencatat bahwa sengketa wilayah Malaysia di Laut China Selatan tidak hanya dengan China tetapi ada juga klaim yang tumpang tindih dengan sesama negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam dan Brunei.
“Jika ASEAN pecah, dan Malaysia sendiri tidak mampu melawan AS dan China, peluang terbaik kami adalah jika ASEAN tetap solid. Untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan China, kita harus memastikan bahwa solidaritas ASEAN kuat dan kita tetap bersatu sebagai satu blok," imbuh dia yang dilansir Channel News Asia.
Dia menambahkan bahwa dia akan mengangkat masalah ini pada panggilan telepon yang dijadwalkan dengan rekannya dari China pada Rabu malam, dan kemudian dalam sebuah diskusi dengan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo pada hari Kamis (6/8/2020).
China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan , tetapi ada juga klaim yang tumpang tindih oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
Washington dan sekutunya juga menentang klaim teritorial Beijing. (Baca juga: Jet-jet Tempur China Berkeliaran 10 Jam di Atas Laut China Selatan )
Washington telah meminta Beijing untuk menghentikan "taktik intimidasi" di Laut China Selatan dan menuduh Beijing mendorong kehadirannya di perairan yang disengketakan ketika para pengklaim lainnya sibuk dengan pertempuran melawan pandemi Covid-19.
Pada bulan Desember 2019, Malaysia mengajukan pengajuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, berusaha untuk menetapkan batas landas kontinen Malaysia di bagian utara daerah yang disengketakan.
Di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), negara mana pun dapat mengklaim zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pantai mereka.
Pada bulan April lalu, Hishammuddin menyerukan ketenangan di Laut China Selatan dan menegaskan kembali komitmen Malaysia untuk perdamaian di perairan yang disengketakan.
Ini terjadi setelah laporan bahwa kapal survei pemerintah China "menandai" kapal eksplorasi yang dioperasikan oleh perusahaan minyak negara Malaysia, Petronas, di Laut China Selatan .
Mengenai insiden ini, Hishamuddin mengatakan pada hari Rabu kemarin bahwa dia bangga dengan upaya kementeriannya, yang di bawah kepemimpinannya, telah berhasil menyelesaikan pertikaian antara kapal China dan kapal perang AS dan Australia.
(min)
Lihat Juga :
