Termasuk Israel, Negara-negara Ini Menolak Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Sabtu, 11 November 2023 - 13:55 WIB
loading...
Termasuk Israel, sejumlah negara menolak gencatan senjata di Jalur Gaza. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah negara diketahui menolak untuk diberlakukannya gencatan senjata di Jalur Gaza, yang menjadi titik konflik sengit antara Hamas dan Israel.
Penolakan atas gencatan senjata itu bahkan terlihat dalam forum internasional yaitu Majelis Umum PBB pada awal November lalu. Setidaknya ada 14 negara yang tercatat menolak gencatan senjata. Sebaliknya, mereka mendorong diberlakukannya jeda kemanusiaan agar bisa memberikan bantuan kepada warga sipil di Jalur Gaza.
Berikut adalah sejumlah negara yang menolak gencatan senjata antara Hamas-Israel
Sebagai salah satu pihak yang berkonflik, Israel menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang semakin menguat. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menutut agar 240 sandera yang ditawan Hamas dalam serangan pada 7 Oktober lalu dibebaskan terlebih dahulu.
"Tidak akan ada gencatan senjata tanpa kembalinya para sandera. Hal ini harus dihilangkan sepenuhnya dari leksikon," kata Netanyahu kepada kru di pangkalan angkatan udara Ramon di Israel selatan, menegaskan kembali posisi lama pemerintah Zionis.
“Kami mengatakan ini kepada teman-teman kami dan musuh-musuh kami. Kami akan terus melanjutkannya sampai kami mengalahkan mereka. Kami tidak punya alternatif lain.”
Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang menolak gencatan senjata di Gaza. Baik Presiden Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah mengunjungi Israel dan berulang kali menegaskan kembali “hak untuk membela diri”.
AS adalah salah satu negara anggota PBB yang menolak resolusi gencatan senjata, dan juru bicara keamanan nasional John Kirby mengatakan resolusi tersebut "bukan jawaban yang tepat saat ini". Sebaliknya, Biden mengatakan “kita perlu jeda”.
Para pejabat Amerika mengatakan mereka tidak dapat mendukung gencatan senjata sampai Hamas membebaskan semua sandera Israel.
AS telah lama berpandangan bahwa solusi dua negara adalah jawaban terhadap konflik Arab-Israel dan membantu menengahi Perjanjian Oslo tahun 1993 pada masa pemerintahan Clinton, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai titik terdekat dalam sejarah untuk mencapai tujuan tersebut.
Penolakan atas gencatan senjata itu bahkan terlihat dalam forum internasional yaitu Majelis Umum PBB pada awal November lalu. Setidaknya ada 14 negara yang tercatat menolak gencatan senjata. Sebaliknya, mereka mendorong diberlakukannya jeda kemanusiaan agar bisa memberikan bantuan kepada warga sipil di Jalur Gaza.
Berikut adalah sejumlah negara yang menolak gencatan senjata antara Hamas-Israel
1. Israel
Sebagai salah satu pihak yang berkonflik, Israel menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang semakin menguat. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menutut agar 240 sandera yang ditawan Hamas dalam serangan pada 7 Oktober lalu dibebaskan terlebih dahulu.
"Tidak akan ada gencatan senjata tanpa kembalinya para sandera. Hal ini harus dihilangkan sepenuhnya dari leksikon," kata Netanyahu kepada kru di pangkalan angkatan udara Ramon di Israel selatan, menegaskan kembali posisi lama pemerintah Zionis.
“Kami mengatakan ini kepada teman-teman kami dan musuh-musuh kami. Kami akan terus melanjutkannya sampai kami mengalahkan mereka. Kami tidak punya alternatif lain.”
2. Amerika Serikat
Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang menolak gencatan senjata di Gaza. Baik Presiden Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah mengunjungi Israel dan berulang kali menegaskan kembali “hak untuk membela diri”.
AS adalah salah satu negara anggota PBB yang menolak resolusi gencatan senjata, dan juru bicara keamanan nasional John Kirby mengatakan resolusi tersebut "bukan jawaban yang tepat saat ini". Sebaliknya, Biden mengatakan “kita perlu jeda”.
Para pejabat Amerika mengatakan mereka tidak dapat mendukung gencatan senjata sampai Hamas membebaskan semua sandera Israel.
AS telah lama berpandangan bahwa solusi dua negara adalah jawaban terhadap konflik Arab-Israel dan membantu menengahi Perjanjian Oslo tahun 1993 pada masa pemerintahan Clinton, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai titik terdekat dalam sejarah untuk mencapai tujuan tersebut.
Lihat Juga :
