Vladimir Putin: Israel Punya Hak untuk Membela Diri
Jum'at, 13 Oktober 2023 - 20:25 WIB
loading...
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Israel tentu saja mempunyai hak untuk membela diri terhadap kebrutalan Hamas. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Israel tentu saja mempunyai hak untuk membela diri terhadap kebrutalan Hamas . Namun ia yakin bahwa hanya hidup berdampingan secara damai dengan negara Palestina, seperti yang diusulkan oleh PBB, yang dapat menyelesaikan konflik dalam jangka panjang.
Pemimpin Rusia tersebut menegaskan kembali keprihatinan Moskow atas meningkatnya kekerasan di Timur Tengah, dan menekankan bahwa ribuan warga sipil Israel dan Palestina telah terbunuh atau terluka sejak Sabtu lalu ketika Hamas melancarkan serangan mendadak keluar dari Gaza.
"Israel menjadi sasaran serangan yang kebrutalannya belum pernah terjadi sebelumnya, dan Israel tentunya mempunyai hak untuk mempertahankan diri, untuk memastikan keberadaannya yang damai,” kata pemimpin Rusia tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (13/10/2023).
Baca Juga: Dianggap Mendukung Hamas, Iran Tidak Dapat Mengakses Dana Pertukaran Tahanan Senilai Rp94,4 Triliun
Putin menegaskan kembali posisinya bahwa krisis yang sedang berlangsung disebabkan oleh kegagalan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS).
Pemimpin Rusia tersebut menegaskan kembali keprihatinan Moskow atas meningkatnya kekerasan di Timur Tengah, dan menekankan bahwa ribuan warga sipil Israel dan Palestina telah terbunuh atau terluka sejak Sabtu lalu ketika Hamas melancarkan serangan mendadak keluar dari Gaza.
"Israel menjadi sasaran serangan yang kebrutalannya belum pernah terjadi sebelumnya, dan Israel tentunya mempunyai hak untuk mempertahankan diri, untuk memastikan keberadaannya yang damai,” kata pemimpin Rusia tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (13/10/2023).
Baca Juga: Dianggap Mendukung Hamas, Iran Tidak Dapat Mengakses Dana Pertukaran Tahanan Senilai Rp94,4 Triliun
Putin menegaskan kembali posisinya bahwa krisis yang sedang berlangsung disebabkan oleh kegagalan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS).
Lihat Juga :
