Arab Saudi Lirik Jet Tempur Inggris-Jepang-Italia yang Bakal Lebih Canggih dari F-35 AS

RIYADH - Arab Saudi gencar melobi Inggris, Jepang, dan Italia untuk bergabung dalam kemitraan yang akan memberikannya akses ke proyek jet tempur generasi berikutnya dengan menawarkan kontribusi keuangan yang signifikan untuk program tersebut.

Inggris dan Italia mendukung tawaran Arab Saudi, tetapi Jepang menentang. Itu diungkap pertama kali oleh Financial Times, yang menerbitkannya laporannya pada Jumat lalu.

Jepang, Inggris, dan Italia mengumumkan pada bulan Desember bahwa mereka akan bekerja sama untuk membuat jet tempur yang lebih canggih daripada jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat dan Eurofighter, dengan sensor dan teknologi canggih.

Upaya lobi Riyadh telah dipercepat dalam beberapa minggu terakhir.



Pada bulan Juli, menurut laporan Financial Times, pemerintah Arab Saudi mengajukan permintaan langsung ke Tokyo untuk bergabung dalam kemitraan tersebut selama pertemuan antara Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman di Jeddah.

Selain bantuan keuangan, Arab Saudi telah menawarkan untuk menyumbangkan keahlian teknik untuk proyek tersebut.

Ketiga negara tersebut bertujuan untuk mengirimkan jet tempur canggih pada tahun 2035, tetapi Jepang khawatir masuknya Arab Saudi ke dalam grup tersebut dapat menunda peluncuran.

Tawaran Arab Saudi untuk bergabung dengan kelompok tersebut menggarisbawahi bagaimana Riyadh ingin memperkuat industri pertahanan dalam negerinya dan memperluas hubungan keamanan di luar aliansinya dengan AS, yang secara historis menjadi pemasok senjata utama kerajaan.

AS memiliki sekitar USD126 miliar dalam kesepakatan senjata aktif dengan Arab Saudi di bawah sistem Penjualan Militer Asing (FMS).

Tetapi Arab Saudi sedang mencari mitra pertahanan baru di tengah kekhawatiran bahwa AS dapat membatasi aksesnya ke persenjataan atas masalah hak asasi manusia (HAM) di dalam negeri dan keterlibatannya dalam perang di Yaman.

Arab Saudi, bagaimanapun, melihat jendela peluang dengan AS. Ia menawarkan hubungan yang dinormalisasi ke Israel sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang lebih dalam dari Washington, bantuan dalam mengembangkan program nuklir sipil, dan lebih sedikit pembatasan penjualan senjata.

Namun, beberapa orang di Kongres Amerika menentang penjualan senjata yang lebih banyak. Pada bulan Maret, Senator Demokrat Chris Murphy dan Republikan Mike Lee memperkenalkan resolusi yang mengharuskan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk melaporkan catatan HAM Arab Saudi dan mungkin menghentikan semua bantuan keamanan AS ke kerajaan tersebut.

Sementara itu, Jerman telah menghalangi upaya Arab Saudi untuk memperoleh jet tempur Eurofighter dengan menghubungkan penjualan tersebut dengan berakhirnya perang Yaman.

Jerman awalnya menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi setelah pembunuhan kolumnis Washington Post dan Middle East Eye; Jamal Khashoggi, di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada 2018.

Pada Juli, Berlin melonggarkan beberapa pembatasan penjualan senjata, tetapi mengatakan akan terus memblokir pengiriman Eurofighter.

Bersama dengan kekuatan regional seperti Turki dan Uni Emirat Arab, Arab Saudi mendorong untuk mengembangkan industri senjata domestiknya sendiri, sebuah langkah yang dapat mengurangi ketergantungannya pada penjualan senjata negara-negara Barat.

Pada Maret 2022, kepala eksekutif Industri Militer Arab Saudi mengungkapkan bahwa kerajaan berencana memproduksi drone buatan Saudi dan mendirikan salah satu pabrik amunisi terbesar di dunia. Riyadh juga beralih ke China untuk bantuan teknologi.

Tetapi Inggris, Jepang, dan Italia telah menyuarakan keprihatinan tentang seberapa besar kehebatan teknologi yang dapat dibawa Arab Saudi ke dalam proyek tersebut.

Pergantian senjata Arab Saudi ke Eropa dan Asia juga menggarisbawahi perubahan sifat ikatan pertahanan luar negeri di wilayah tersebut.

Menurut Middle East Eye (MEE), mengutip para analis, selama bertahun-tahun, Rusia telah mencoba mengambil langkah di Teluk Arab—pasar senjata paling menguntungkan di Timur Tengah—tetapi upaya itu telah digagalkan oleh kinerja buruknya dalam perang Ukraina.

Sementara hubungan antara Riyadh dan Washington berada di bawah tekanan karena masalah HAM, negara-negara NATO Eropa menawarkan alternatif yang menarik kepada negara-negara Teluk.

"Senjata dari anggota NATO masih memiliki interoperabilitas dengan peralatan AS...sementara tidak memberi penghargaan kepada AS atas apa yang mereka [negara-negara Teluk] lihat sebagai penganiayaan,” kata Kirsten Fontenrose, mantan direktur senior untuk urusan Teluk di Dewan Keamanan Nasional administrasi Trump yang sekarang menjadi dengan Atlantic Council, kepada MEE, Minggu (13/8/2023).