Gedung Putih Ketakutan Trump Bisa Kalahkan Biden di Pemilu 2024

WASHINGTON - Dakwaan terhadap Donald Trump menunjukkan pemerintahan Joe Biden berusaha mencegah presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 itu berkampanye secara efektif dalam pemilihan umum 2024.

Para pengamat menjelaskan hal itu kepada Sputnik. Mantan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (3/8/2023) mengaku tidak bersalah atas empat dakwaan federal terkait dugaan upayanya membatalkan hasil pemilu 2020. Sidang pertama untuk persidangan dijadwalkan pada 28 Agustus.

Mantan Presiden AS didakwa awal pekan ini sebagai bagian dari penyelidikan Penasihat Khusus Jack Smith terhadap dugaan dorongan Trump untuk membalikkan hasil pemilu, yang diikuti penyerbuan US Capitol pada 6 Januari 2021.

“Kasus yang diajukan terhadap Trump pada hari Kamis adalah contoh lain dari intervensi yudisial dalam proses pemilu,” ungkap Dr Harvey Schantz, profesor ilmu politik di Universitas Negeri New York di Plattsburgh.

Dia menambahkan, “Dakwaan presiden AS ke-45 memasuki inti dari sistem politik Amerika karena melibatkan pengalihan kekuasaan dari presiden Partai Republik ke presiden Partai Demokrat.”

Menurut Schantz, “Perubahan seperti itu lebih penting dari sebelumnya karena kedua partai memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kebijakan publik dan pendukung yang sangat berbeda.”

Ilmuwan politik berpendapat, “Dakwaan Trump membagi orang berdasarkan afiliasi partai, memperburuk perbedaan antara Demokrat dan Republik dan antara pemilih Trump dan Biden."



Schantz menunjukkan “berbagai kasus” terhadap mantan presiden Amerika “telah memperkuat cengkeramannya pada pencalonan presiden dari Partai Republik, dan bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional, belum merugikan Trump dalam kontes pemilihan umum 2024, di mana jajak pendapat memiliki Trump dan Biden berlari kencang.

Nicholas Waddy, analis politik dan Associate Professor of History di SUNY Alfred State College, pada bagiannya, mengatakan kepada Sputnik bahwa, “Dakwaan terhadap Trump pada hari Kamis merupakan titik terendah baru untuk Pemerintahan Biden, progresif, dan Deep State, yang sebenarnya berusaha mengkriminalkan perbedaan pendapat, kritik, perbedaan pendapat, dan oposisi politik.”