9 Negara yang Kacau dan Hancur setelah Terapkan Sistem Demokrasi

TRIPOLI - Sistem demokrasi, dengan fokus pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, telah menjadi model pemerintahan yang dipromosikan Barat ke penjuru dunia.

Meski dipuji banyak negara di seluruh dunia, namun di beberapa kasus, sejumlah negara yang telah menerapkan sistem demokrasi mengalami kekacauan dan ketidakstabilan.

Berikut ini beberapa contoh negara yang mengalami kekacauan atau bahkan keruntuhan setelah menerapkan sistem demokrasi. Simak juga sebab-sebab yang mungkin mempengaruhi kegagalan mereka.

1. Ukraina

Setelah Revolusi Oranye pada tahun 2004, Ukraina beralih ke sistem demokrasi. Namun, negara ini menghadapi ketegangan politik yang berkepanjangan antara faksi-faksi pro-Eropa dan pro-Rusia.

Krisis politik, korupsi, dan perang di wilayah Timur Ukraina (Donbass) telah menghambat kemajuan demokratisasi dan mengakibatkan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan.

Kini Ukraina justru terlibat perang melawan Rusia. Negara-negara Barat terus mendukung Kiev dengan mengirim berbagai persenjataan berat untuk mengalahkan Moskow.

Inggris dan Amerika Serikat juga menentang sejumlah inisiatif perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina yang diusulkan berbagai pihak seperti China, PBB, dan Paus Fransiskus.

2. Mesir

Setelah revolusi tahun 2011 yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak, Mesir mengadopsi sistem demokrasi. Namun, peralihan tersebut diikuti oleh ketidakstabilan politik yang signifikan.

Pemerintahan yang dipimpin tokoh Ikhwanul Muslim setelah menang pemilu, berakhir dengan kudeta militer pada tahun 2013. Sejak itu, negara ini telah menghadapi represi politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembatasan kebebasan sipil.

3. Venezuela

Meskipun Venezuela telah lama mengadopsi sistem demokrasi, negara ini mengalami krisis politik dan ekonomi yang parah dalam beberapa tahun terakhir.

Pergeseran di era pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, kegagalan ekonomi yang meluas, inflasi yang tinggi, dan pembatasan kebebasan politik telah menyebabkan kekacauan sosial dan ketidakstabilan politik yang signifikan.

4. Myanmar

Setelah beberapa dekade pemerintahan militer, Myanmar melakukan transisi menuju sistem demokrasi pada tahun 2011.

Namun, proses tersebut diikuti oleh kekerasan antara kelompok etnis, konflik bersenjata, dan perlambatan dalam reformasi demokratis.

Militer Myanmar melakukan kudeta pada tahun 2021 dan menghancurkan perjalanan demokrasi di negara tersebut.

5. Somalia

Somalia adalah salah satu contoh negara yang mengalami kekacauan setelah transisi menuju demokrasi. Setelah pemerintahan otoriter runtuh pada tahun 1991, Somalia berusaha menerapkan sistem demokrasi, tetapi proses tersebut terbukti rumit dan sulit.

Berbagai faksi politik dan kelompok bersenjata bersaing untuk kekuasaan, yang menghasilkan konflik dan ketidakstabilan yang berkepanjangan.

Seiring waktu, negara ini terperosok ke dalam anarki, ketidakstabilan politik, dan kegagalan institusi, membuatnya sulit untuk memulihkan pemerintahan yang efektif.

6. Libya

Setelah penggulingan rezim Muammar Gaddafi pada tahun 2011, Libya mengalami kekacauan politik dan ketidakstabilan yang berkepanjangan.

Berbagai kelompok bersenjata dan faksi politik saling bertempur untuk merebut kekuasaan, menyebabkan kevakuman keamanan dan lemahnya otoritas pemerintah pusat.

Konflik internal yang berlarut-larut, campur tangan asing, dan kurangnya konsolidasi politik telah membuat proses demokratisasi Libya sangat kompleks.

7. Irak

Pasca-invasi Amerika Serikat tahun 2003 yang menggulingkan rezim Saddam Hussein, Irak beralih ke sistem demokrasi.

Namun, negara ini terperangkap dalam konflik sektarian, kekerasan terorisme, dan korupsi yang meluas. Ketidakstabilan politik dan ketegangan antar kelompok etnis dan agama telah menghambat proses demokratisasi dan pemulihan negara.

8. Yaman

Setelah revolusi tahun 2011 yang menggulingkan presiden Ali Abdullah Saleh, Yaman mengalami krisis politik dan konflik bersenjata yang kompleks.

Perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk pemberontak Houthi dan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi, telah menyebabkan kehancuran infrastruktur, kelaparan, dan krisis kemanusiaan yang parah.

Upaya demokratisasi terhenti dan negara ini terperosok ke dalam kekacauan dan ketidakstabilan.

9. Republik Demokratik Kongo

Meskipun Kongo mencapai kemerdekaannya pada tahun 1960, negara ini terus menderita konflik bersenjata dan kekacauan politik.

Walaupun pemilihan umum diadakan, korupsi yang meluas, perjuangan kekuasaan, dan eksploitasi sumber daya alam telah merusak upaya demokratisasi.

Konflik bersenjata yang berkepanjangan dan kehadiran kelompok bersenjata membuat sistem demokrasi Kongo rentan terhadap ketidakstabilan.

Penting untuk dicatat bahwa peralihan menuju sistem demokrasi adalah proses yang kompleks dan tidak ada jaminan keberhasilan.

Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ini dapat melibatkan faktor-faktor seperti konflik etnis, korupsi, ketidakstabilan ekonomi, atau intervensi eksternal.

Berbagai sebab kegagalan negara-negara itu dalam menerapkan demokrasi antara lain:

1. Ketidakstabilan Ekonomi

Pemulihan ekonomi yang lemah atau tidak ada, dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Dalam beberapa kasus, negara-negara yang baru mengadopsi sistem demokrasi tidak mampu mengatasi masalah ekonomi yang kompleks, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya sumber daya.

Ketidakpuasan ekonomi ini dapat memicu ketegangan sosial dan politik yang dapat melemahkan institusi demokrasi.

2. Konflik Etnis dan Agama

Negara-negara dengan sejarah konflik etnis atau agama yang kuat sering menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga stabilitas politik setelah transisi menuju demokrasi.

Ketegangan dan persaingan antar kelompok etnis atau agama dapat menghalangi proses demokratisasi yang harmonis dan menciptakan konflik yang merusak stabilitas negara.

3. Kurangnya Pengalaman Demokrasi

Beberapa negara yang baru-baru ini mengadopsi sistem demokrasi mungkin belum membangun fondasi yang kuat untuk mengelola proses politik yang demokratis.

Kurangnya pengalaman demokrasi, kurangnya kapasitas institusi, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dapat menyebabkan keruntuhan sistem demokrasi.

4. Korupsi dan Kejahatan Terorganisir

Korupsi yang merajalela dan kehadiran kejahatan terorganisir dapat merusak integritas sistem politik dan mempengaruhi stabilitas negara.

Perlu ditekankan bahwa kegagalan dalam menerapkan sistem demokrasi tidak berarti bahwa demokrasi itu sendiri tidak berhasil.

Setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, dan faktor-faktor lain, seperti faktor eksternal, perang saudara, atau intervensi asing, juga dapat berkontribusi pada kekacauan yang terjadi setelah transisi menuju demokrasi.