Putra Mahkota Bahrain Perintahkan Sekolah Hapus Pelajaran Tentang Israel

MANAMA - Putra Mahkota Kerajaan Bahrain Salman Al Khalifa memerintahkan sekolah untuk menghapus pelajaran tentang Israel dan kesepakatan normalisasi.

Perintah itu muncul setelah kerajaan bersiap menjalankan amandemen yang dibuat untuk mata pelajaran di Sekolah Dasar (SD) termasuk pelajaran tentang normalisasi hubungan Bahrain dan Israel.

Sekadar diketahui, kedua negara sepakat melakukan normaliasi hubungan pada 15 September 2020. Kesepakatan yang dinamai sebagai "Abraham Accords" itu ditengahi Amerika Serikat (AS) di era Presiden Donald Trump.

Kedua negara telah bertukar diplomat dan menandatangani perjanjian dalam keamanan dan perdagangan.

Namun, normalisasi Manama dengan Tel Aviv terbukti tidak populer secara luas di kalangan warga Bahrain, yang secara rutin mengadakan aksi unjuk rasa menentang keputusan tahun 2020 tersebut.



Menurut perintah Putra Mahkota, institusi pendidikan jangan menerapkan amandemen kurikulum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai nasional Bahrain yang dirancang untuk melindungi agama dan pilar utamanya.

Mengutip Al Arabiya, perintahitu keluar menyusul isu yang diangkat oleh para kritikus mengenai masuknya Israel dalam kurikulum sekolah dan perubahan pada peta wilayah Israel-Palestina yang diperebutkan.

Sebuah pernyataan dari pemerintah kerajaan, yang dibagikan secara online, berbunyi: "Yang Mulia memerintahkan Menteri Pendidikan untuk memastikan kurikulum pendidikan mengikuti ajaran Islam, sejalan dengan Piagam Aksi Nasional dan Konstitusi."

"Yang Mulia menegaskan kembali bahwa agama Islam tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati dan dilindungi dengan segala cara," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (13/5/2023).

Amandemen yang dibuat untuk mata pelajaran di SD termasuk pelajaran tentang normalisasi hubungan antara Bahrain dan Israel dan penghapusan pelajaran tentang orang Yahudi.

Amandemen tersebut memprovokasi para pengkhotbah dan cendekiawan, mengeluarkan pernyataan yang meminta Kementerian Pendidikan untuk mempertimbangkan kembali amandemen tersebut, yang mengakibatkan perintah dari Putra Mahkota untuk menangguhkan kurikulum tentang Israel dan kesepakatan normalisasi.