PM Netanyahu Pecat Menhan Israel karena Berani Melawannya

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant. Musababnya, Gallant telah berbicara menentang reformasi peradilan yang direncanakan pemimpin rezim Zionis tersebut.

Gallant, anggota senior Partai Likud pimpinan Netanyahu, menjadi orang pertama yang menentang upaya reformasi peradilan oleh bosnya. Dia pada Sabtu malam lalu menyerukan agar undang-undang untuk merombak sistem peradilan Israel dibekukan.

Dalam pernyataan singkat yang dilansir Al Jazeera, Senin (27/3/2023), kantor PM Netanyahu mengatakan perdana menteri telah memberhentikan Gallant. Netanyahu kemudian men-tweet: "Kita semua harus berdiri teguh melawan penolakan".

Gallant juga men-tweet tak lama setelah pengumuman pemecatannya diumumkan: "Keamanan negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya".



Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan Tel Aviv pada hari Minggu, memblokir jalan raya utama, mengikuti pengumuman pemecatan Gallant.

Langkah tersebut mengisyaratkan bahwa Netanyahu akan melanjutkan minggu ini dengan rencana reformasi, yang telah memicu protes massal, membuat marah para pemimpin militer dan bisnis, serta menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Israel.

Pemerintah Netanyahu mendorong pemungutan suara Parlemen minggu ini pada inti dari reformasi peradilan—sebuah undang-undang yang akan memberikan koalisi pemerintahan ekstrem kanan keputusan akhir atas semua penunjukan yudisial.

Gallant dilaporkan telah menyuarakan keprihatinan bahwa perpecahan dalam masyarakat merusak moral militer dan memperkuat musuh Israel di seluruh wilayah.

“Saya melihat bagaimana sumber kekuatan kita terkikis,” kata Gallant pada hari Sabtu.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan bahwa pemecatan Gallant adalah kerendahan baru bagi pemerintah yang membahayakan keamanan nasional dan mengabaikan peringatan dari semua pejabat pertahanan.

"Perdana Menteri Israel adalah ancaman bagi keamanan negara Israel," tulis Lapid di Twitter.

Ribuan orang Israel turun ke jalan sebagai protes setelah pengumuman Netanyahu, memblokir arteri utama Tel Aviv, mengubah jalan raya Ayalon menjadi lautan bendera Israel biru-putih. Demonstrasi juga terjadi di Yerusalem, Bersyeba, dan Haifa.

Reformasi yudisial yang direncanakan juga berupaya mengesahkan undang-undang yang akan memberi Parlemen wewenang untuk mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung dengan mayoritas dasar dan membatasi peninjauan kembali undang-undang.

Netanyahu dan sekutunya mengatakan rencana itu akan mengembalikan keseimbangan antara cabang yudisial dan eksekutif dan mengendalikan apa yang mereka lihat sebagai pengadilan intervensionis dengan simpati liberal.

Tetapi para kritikus mengatakan konstelasi undang-undang akan menghilangkan "check and balances" dalam sistem demokrasi Israel dan memusatkan kekuasaan di tangan koalisi pemerintahan.

Selama tiga bulan terakhir, puluhan ribu demonstran telah turun ke jalan bersama dengan para pemimpin militer dan bisnis, yang menentang proposal tersebut.

Para pemimpin industri teknologi tinggi Israel mengatakan reformasi itu akan menakut-nakuti investor. Sekutu-sekutu utama Israel, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, juga menyuarakan keprihatinan.