Taliban Ungkap Rencana untuk Bekas Pangkalan Militer AS di Afghanistan
Senin, 20 Februari 2023 - 19:27 WIB
loading...
Kendaraan yang diparkir terlihat di bekas pangkalan udara AS Bagram, Provinsi Parwan, Afghanistan, 5 Juli 2021. Foto/REUTERS/Mohammad Ismail
A
A
A
KABUL - Kepemimpinan Taliban di Afghanistan akan menggunakan pangkalan militer yang ditinggalkan Amerika Serikat (AS) pada 2021 sebagai “zona ekonomi khusus” untuk bisnis.
Langkah ini sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada ekonomi, menurut seorang pejabat tinggi pemerintah Taliban pada Minggu (19/2/2023).
“Setelah diskusi menyeluruh, diputuskan bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus secara progresif mengambil kendali atas pangkalan militer yang tersisa dari pasukan asing dengan maksud mengubahnya menjadi zona ekonomi khusus,” ungkap Wakil Perdana Menteri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.
Ini terjadi setelah penjabat Menteri Perdagangan Haji Nooruddin Azizi mengatakan awal tahun ini bahwa pemerintah Taliban bermaksud meluncurkan “program swasembada nasional” untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Kami akan mendukung barang apa pun yang dapat membantu kami untuk swasembada,” papar dia, seraya menambahkan, “Pesan ini akan didorong (kepada) orang-orang melalui masjid.”
Baca juga: Diam-diam Biden Tiba di Ukraina, Kunjungan Pertama Sejak Perang
Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi krisis kemanusiaan yang parah ketika ekonomi Afghanistan berjuang di bawah kekuasaan Taliban setelah pengambilalihannya usai pasukan asing meninggalkan negara itu setelah hampir 20 tahun perang.
Kelompok fundamentalis itu hanya mengalami sedikit perlawanan dari pasukan Presiden Ashraf Ghani ketika merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 15 Agustus 2021.
Taliban pun kembali berkuasa setelah AS menggulingkan rezimnya dua dekade sebelumnya.
Baca juga: Hongaria Ungkap Musuh Sejati Uni Eropa
Perebutan kekuasaan menyebabkan pembekuan aset bank sentral yang disimpan di luar negeri, serta sanksi yang dikenakan pada sektor perbankannya.
Negara ini juga sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan. Namun, Bank Dunia baru-baru ini menyampaikan penilaian urusan fiskal Afghanistan yang lebih baik dari perkiraan, mengatakan ekspor yang tinggi dan nilai tukar yang stabil telah dicatat di era pemerintahan Taliban.
Taliban mengatakan mereka tetap berkomitmen meningkatkan ekonominya melalui perdagangan dan investasi.
Meski demikian, investor asing cemas dengan gagasan membangun hubungan perdagangan setelah serangkaian serangan di negara itu.
Pada bulan Desember, orang-orang bersenjata melepaskan tembakan ke satu hotel yang sering digunakan pengusaha China, yang dianggap sebagai peringatan bagi investor asing yang mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan pemerintah pimpinan Taliban.
Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris tersebut.
Langkah ini sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada ekonomi, menurut seorang pejabat tinggi pemerintah Taliban pada Minggu (19/2/2023).
“Setelah diskusi menyeluruh, diputuskan bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus secara progresif mengambil kendali atas pangkalan militer yang tersisa dari pasukan asing dengan maksud mengubahnya menjadi zona ekonomi khusus,” ungkap Wakil Perdana Menteri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.
Ini terjadi setelah penjabat Menteri Perdagangan Haji Nooruddin Azizi mengatakan awal tahun ini bahwa pemerintah Taliban bermaksud meluncurkan “program swasembada nasional” untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Kami akan mendukung barang apa pun yang dapat membantu kami untuk swasembada,” papar dia, seraya menambahkan, “Pesan ini akan didorong (kepada) orang-orang melalui masjid.”
Baca juga: Diam-diam Biden Tiba di Ukraina, Kunjungan Pertama Sejak Perang
Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi krisis kemanusiaan yang parah ketika ekonomi Afghanistan berjuang di bawah kekuasaan Taliban setelah pengambilalihannya usai pasukan asing meninggalkan negara itu setelah hampir 20 tahun perang.
Kelompok fundamentalis itu hanya mengalami sedikit perlawanan dari pasukan Presiden Ashraf Ghani ketika merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 15 Agustus 2021.
Taliban pun kembali berkuasa setelah AS menggulingkan rezimnya dua dekade sebelumnya.
Baca juga: Hongaria Ungkap Musuh Sejati Uni Eropa
Perebutan kekuasaan menyebabkan pembekuan aset bank sentral yang disimpan di luar negeri, serta sanksi yang dikenakan pada sektor perbankannya.
Negara ini juga sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan. Namun, Bank Dunia baru-baru ini menyampaikan penilaian urusan fiskal Afghanistan yang lebih baik dari perkiraan, mengatakan ekspor yang tinggi dan nilai tukar yang stabil telah dicatat di era pemerintahan Taliban.
Taliban mengatakan mereka tetap berkomitmen meningkatkan ekonominya melalui perdagangan dan investasi.
Meski demikian, investor asing cemas dengan gagasan membangun hubungan perdagangan setelah serangkaian serangan di negara itu.
Pada bulan Desember, orang-orang bersenjata melepaskan tembakan ke satu hotel yang sering digunakan pengusaha China, yang dianggap sebagai peringatan bagi investor asing yang mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan pemerintah pimpinan Taliban.
Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris tersebut.
(sya)
Lihat Juga :
