Bebani Pembayar Pajak, Republik Dorong AS Setop Bantuan untuk Ukraina

Jum'at, 10 Februari 2023 - 17:23 WIB
loading...
Bebani Pembayar Pajak,...
Anggota parlemen dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene dan lainnya berteriak saat Presiden AS Joe Biden berpidato. Foto/independent
A A A
WASHINGTON - Partai Republik di Kongres memperkenalkan resolusi yang berusaha menghentikan bantuan Amerika Serikat (AS) ke Ukraina.

Republik menyebut biaya besar untuk pembayar pajak, risiko eskalasi dengan Rusia, dan kerugian pada gudang senjata Amerika sendiri setelah transfer senjata sekitar USD30 miliar.

Dipimpin oleh anggota DPR AS dari Florida Matt Gaetz, 11 angota parlemen Republik mengajukan "Resolusi Kelelahan Ukraina" pada Kamis (9/2/2023).

Resolusi itu menyatakan Washington "harus mengakhiri bantuan militer dan keuangannya ke Ukraina" sambil mendesak "semua pejuang untuk mencapai kesepakatan damai."

“Presiden Joe Biden pasti telah melupakan prediksinya dari Maret 2022, yang menyatakan mempersenjatai Ukraina dengan peralatan militer akan meningkatkan konflik menjadi ‘Perang Dunia III’,” ujar Gaetz dalam siaran pers yang mengumumkan resolusi tersebut.

Baca juga: Seismolog: Gempa Lain Berkekuatan 7 SR Segera Guncang Turki Barat Kapan Saja

Dia menjelaskan, “Kita harus menangguhkan semua bantuan asing untuk perang di Ukraina dan menuntut agar semua pejuang dalam konflik ini segera mencapai kesepakatan damai.”

Dengan alasan Amerika Serikat berada dalam periode "penurunan yang terkelola", Gaetz mengatakan masalah hanya akan bertambah buruk jika pemerintah terus "mengucurkan uang pembayar pajak" dalam konflik luar negeri.

Resolusi tersebut mencakup daftar yang menguraikan sumbangan militer Amerika yang mengejutkan untuk pasukan Ukraina sejak tahun lalu, yang menyatakan, “Amunisi yang disumbangkan ke Ukraina telah sangat menguras persediaan Amerika Serikat, melemahkan kesiapan Amerika Serikat jika terjadi konflik.”

Baca juga: China: Jika Laporan Jurnalis Investigasi Soal Nord Stream Benar, AS Harus Jelaskan Sendiri

Mereka kemudian mengutip laporan terbaru dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang menemukan, pada tingkat produksi saat ini, akan memakan waktu lebih dari 12 tahun untuk mengisi kembali stok rudal Javelin AS, menggarisbawahi tekanan pada persenjataan Amerika.

Selain itu, anggota parlemen berpendapat dukungan militer ke Kiev "secara tidak sengaja berkontribusi pada korban sipil" di semua sisi.

Pernyataan itu menggemakan komentar sebelumnya dari Gaetz, yang mengatakan senjata hanya akan "memperpanjang pembunuhan".

Lama menjadi kritikus vokal bantuan AS ke Ukraina, resolusi Gaetz diikuti 10 co-sponsor Republik, di antaranya anggota parlemen Republik Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Andy Biggs, Paul Gosar, Anna Paulina Luna, Mary Miller, Barry Moore , Ralph Norman dan Matt Rosendale.

Meskipun semakin banyak anggota Partai Republik yang semakin mewaspadai bantuan tersebut, di antaranya Ketua DPR Kevin McCarthy, para anggota parlemen senior di Senat lebih mendukung.

Pada bulan Desember, Pemimpin Republik di Senat Mitch McConnell menyatakan, "Memberikan bantuan bagi Ukraina untuk mengalahkan Rusia adalah prioritas nomor satu bagi Amerika Serikat saat ini." Dia mengklaim pandangan tersebut didukung secara luas di Partai Republik.
(sya)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Menhan Negara NATO Salahkan...
Menhan Negara NATO Salahkan Trump atas Penutupan Selat Hormuz
AS Kerahkan Sistem Rudal...
AS Kerahkan Sistem Rudal Canggih Typhon ke Jepang, Dapat Menargetkan China
Gunakan Mode Autopilot,...
Gunakan Mode Autopilot, Mobil Tesla Ini Malah Tabrak Rumah dan Tewaskan Penghuninya
Mengejutkan, 92% Warga...
Mengejutkan, 92% Warga Israel Yakin Iran Telah Menang Perang
Perundingan Iran-AS...
Perundingan Iran-AS Hasilkan 4 Kesepakatan Utama, Negosiator Teheran Sempat Walkout
Jenderal Iran Peringatkan...
Jenderal Iran Peringatkan Pasukan Israel: Tinggalkan Lebanon atau Diusir Secara Memalukan!
Janji Manis Investasi...
Janji Manis Investasi Rp5.323 Triliun di Balik Kesepakatan Damai AS-Iran
PM Inggris Keir Starmer...
PM Inggris Keir Starmer Dilaporkan Akan Mengundurkan Diri pada Senin
Wapres AS Blak-blakan:...
Wapres AS Blak-blakan: Trump Tak Akur dengan Netanyahu soal Perang Iran
Rekomendasi
Raja Charles III Dikabarkan...
Raja Charles III Dikabarkan Akan Bertemu Archie dan Lilibet, Isyarat Damai Keluarga Kerajaan?
Tak Punya Izin, DPRD...
Tak Punya Izin, DPRD Kota Bogor Desak Pembangunan Hotel Prima Katulampa Dihentikan
IHSG Hari Ini Berakhir...
IHSG Hari Ini Berakhir Ambles ke 6.116, Transaksi Cetak Rp13,4 Triliun
Berita Terkini
Tuntut Menteri Pendidikan...
Tuntut Menteri Pendidikan Mundur, Pendukung Partai Kecoa Berkemah di Jalanan
4 Pemicu PM Inggris...
4 Pemicu PM Inggris Keir Starmer Mundur, dari Pemberontakan Internal hingga Terlalu Banyak Janji
Iran dan AS Berdamai,...
Iran dan AS Berdamai, Upacara Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Digelar selama 6 Hari
PM Inggris Keir Starmer...
PM Inggris Keir Starmer Mundur, Krisis Politik Berlanjut
Iran Menang Banyak!...
Iran Menang Banyak! Sanksi Dicabut dan Diizinkan Ekspor Minyak
Profil Abelardo De La...
Profil Abelardo De La Espriella, Pengacara Berjam Tangan Mewah yang Jadi Presiden Baru Kolombia
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved