Dikecam Keras, Keputusan Turki Blokir Akses Twitter Selama 12 Jam
loading...
A
A
A
ANKARA - Keputusan otoritas Turki untuk memblokir akses ke Twitter selama sekitar 12 jam sejak Rabu (8/2/2023) sore hingga Kamis (9/2/2023) dini hari karena orang-orang berebut untuk menemukan orang yang dicintai setelah gempa bumi dahsyat, telah menambah frustrasi publik terhadap kecepatan upaya bantuan.
Para pemimpin oposisi dan pengguna media sosial mengkritik pelarangan platform tersebut, yang telah membantu orang berbagi informasi tentang kedatangan bantuan dan lokasi mereka yang masih terjebak dalam puing-puing setelah gempa awal pada Senin (6/2/2023).
Di masa lalu, pemerintah Presiden Tayyip Erdogan telah memblokir media sosial dan fokus dalam beberapa bulan terakhir untuk memerangi apa yang disebutnya "disinformasi". Hal ini diduga mendorong pemblokiran Twitter pada hari Rabu.
Otoritas Turki memulihkan akses penuh ke Twitter pada Kamis pagi, ketika korban tewas akibat gempa di Turki dan negara tetangga Suriah melampaui 17.000.
“Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan kehilangan akal sehatnya dan hasilnya adalah teriakan minta tolong yang kurang terdengar. Kami tahu semua yang Anda coba sembunyikan," kata pemimpin oposisi utama CHP, Kemal Kilicdaroglu, seperti dikutip dari Reuters.
Seorang pejabat pemerintah yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, langkah itu untuk sementara menghentikan permintaan bantuan yang sebenarnya, tetapi tindakan itu diambil dengan cepat dan layanan kembali normal.
"Ini harus dilakukan karena di beberapa akun ada klaim tidak benar, fitnah, penghinaan, dan postingan dengan tujuan penipuan," kata pejabat itu kepada Reuters. Ia juga mengutip upaya mencuri uang dengan dalih mengumpulkan bantuan.
“Pejabat Turki mengadakan pembicaraan dengan Twitter pada hari Rabu dan mengatakan mereka mengharapkan kerja sama dalam memerangi disinformasi selama pekerjaan bantuan,” kata Wakil Menteri Transportasi Omer Fatih Sayan.
Para pemimpin oposisi dan pengguna media sosial mengkritik pelarangan platform tersebut, yang telah membantu orang berbagi informasi tentang kedatangan bantuan dan lokasi mereka yang masih terjebak dalam puing-puing setelah gempa awal pada Senin (6/2/2023).
Di masa lalu, pemerintah Presiden Tayyip Erdogan telah memblokir media sosial dan fokus dalam beberapa bulan terakhir untuk memerangi apa yang disebutnya "disinformasi". Hal ini diduga mendorong pemblokiran Twitter pada hari Rabu.
Otoritas Turki memulihkan akses penuh ke Twitter pada Kamis pagi, ketika korban tewas akibat gempa di Turki dan negara tetangga Suriah melampaui 17.000.
“Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan kehilangan akal sehatnya dan hasilnya adalah teriakan minta tolong yang kurang terdengar. Kami tahu semua yang Anda coba sembunyikan," kata pemimpin oposisi utama CHP, Kemal Kilicdaroglu, seperti dikutip dari Reuters.
Seorang pejabat pemerintah yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, langkah itu untuk sementara menghentikan permintaan bantuan yang sebenarnya, tetapi tindakan itu diambil dengan cepat dan layanan kembali normal.
"Ini harus dilakukan karena di beberapa akun ada klaim tidak benar, fitnah, penghinaan, dan postingan dengan tujuan penipuan," kata pejabat itu kepada Reuters. Ia juga mengutip upaya mencuri uang dengan dalih mengumpulkan bantuan.
“Pejabat Turki mengadakan pembicaraan dengan Twitter pada hari Rabu dan mengatakan mereka mengharapkan kerja sama dalam memerangi disinformasi selama pekerjaan bantuan,” kata Wakil Menteri Transportasi Omer Fatih Sayan.