AS Tolak Klaim China di Laut China Selatan, Taiwan Semringah
loading...
Laut China Selatan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
TAIPEI - Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut baik penolakan Amerika Serikat (AS)terhadap klaim maritim China di Laut China Selatan . Taiwan juga menegaskan kembali hak kedaulatan negara itu atas pulau-pulau di Laut China Selatan sambil mendukung tatanan internasional berbasis aturan.
"Taiwan menentang upaya negara yang mencoba untuk menyelesaikan perselisihan di laut melalui intimidasi, paksaan atau kekerasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou, dalam jumpa pers seperti dikutip dari Taipei Times, Rabu (15/7/2020).
Mengulangi prinsip-prinsip Taipei dalam menangani masalah LCS, Ou mengatakan bahwa Taiwan harus dimasukkan dalam mekanisme multilateral untuk menyelesaikan sengketa wilayah.
"Negara-negara terkait wajib menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan," katanya.
"Berdasarkan negosiasi yang setara, negara ini bersedia untuk bergabung dengan negara-negara lain dalam memelihara perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan, serta melindungi dan mengembangkan sumber daya kawasan," tukasnya.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan bahwa Washington akan menganggap perburuan sumber daya yang dilakukan Beijing di LCS ilegal.
Itu adalah pernyataan kuat terbaru oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menantang China, yang semakin ia jadikan sebagai musuh menjelang pemilihan presiden AS pada November mendatang.
"Klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikan mereka," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.
"Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya," sambungnya.
AS telah lama menolak klaim Beijing di Laut China Selatan, yang merupakan rumah bagi simpanan minyak dan gas yang berharga, dan jalur air yang vital untuk perdagangan dunia.
"Taiwan menentang upaya negara yang mencoba untuk menyelesaikan perselisihan di laut melalui intimidasi, paksaan atau kekerasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou, dalam jumpa pers seperti dikutip dari Taipei Times, Rabu (15/7/2020).
Mengulangi prinsip-prinsip Taipei dalam menangani masalah LCS, Ou mengatakan bahwa Taiwan harus dimasukkan dalam mekanisme multilateral untuk menyelesaikan sengketa wilayah.
"Negara-negara terkait wajib menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan," katanya.
"Berdasarkan negosiasi yang setara, negara ini bersedia untuk bergabung dengan negara-negara lain dalam memelihara perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan, serta melindungi dan mengembangkan sumber daya kawasan," tukasnya.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan bahwa Washington akan menganggap perburuan sumber daya yang dilakukan Beijing di LCS ilegal.
Itu adalah pernyataan kuat terbaru oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menantang China, yang semakin ia jadikan sebagai musuh menjelang pemilihan presiden AS pada November mendatang.
"Klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikan mereka," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.
"Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya," sambungnya.
AS telah lama menolak klaim Beijing di Laut China Selatan, yang merupakan rumah bagi simpanan minyak dan gas yang berharga, dan jalur air yang vital untuk perdagangan dunia.
Lihat Juga :
