Israel Bombardir Gaza usai Bantai 10 Warga Palestina di Jenin

GAZA - Israel membombardir area yang diklaim sebagai "situs militer" di Jalur Gaza, Palestina , Jumat (27/1/2023). Militer Zionis mengatakan serangan udara ini sebagai respons atas serangan sejumlah roket dari wilayah tersebut ke negara Yahudi.

Para pejabat Palestina menuduh pasukan Israel melakukan pembantaian 10 warga Palestina di Jenin, Tepi Barat yang diduduki pada hari Kamis, di mana kelompok-kelompok militan Gaza bersumpah untuk membalas.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan serangan udara pada Jumat pagi, dengan mengatakan pihaknya menargetkan fasilitas "bawah tanah" yang digunakan untuk memproduksi roket untuk Hamas, faksi politik dan bersenjata yang telah memerintah Gaza sejak 2007.



“Serangan ini dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran roket tadi malam [Jumat dini hari] dari Jalur Gaza ke Israel, yang dicegat oleh sistem pertahanan udara,” kata IDF dalam sebuah pernyataan.

"Serangan ini mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada [situs] yang memperkuat dan mempersenjatai Hamas," lanjut pernyataan IDF.

Menurut IDF, setidaknya lima roket ditembakkan ke arah Israel, dengan tiga dicegat, satu mendarat di area terbuka dan satu lagi gagal di dalam wilayah Gaza.



Serangan roket itu memicu sirene serangan udara di permukiman yang berbatasan dengan kantong Palestina, termasuk kota Ashkelon di utara Gaza.

Salvo roket sebagai respons kelompok perlawanan Palestina terhadap serangan pasukan khusus Israel di sebuah kamp pengungsi di Jenin, Tepi Barat, yang berakhir dengan baku tembak dengan kelompok militan.

Menurut otoritas Palestina, 10 orang tewas termasuk wanita berusia 61 tahun.

IDF berdalih operasi di Jenin menargetkan faksi teroris Jihad Islam Palestina dan membagikan rekaman yang dimaksudkan untuk menunjukkan orang-orang bersenjata menembakkan senapan dan melemparkan bom molotov ke pasukan Israel.

Pemerintah Otoritas Palestina marah atas serangan IDF.

“Koordinasi keamanan dengan pemerintah pendudukan [Israel] tidak ada lagi sampai sekarang,” kata Wakil Perdana Menteri Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh.

"Keputusan dibuat mengingat agresi berulang terhadap rakyat kami, dan merusak perjanjian yang ditandatangani, sebagai referensi komitmen dari proses perdamaian Oslo pada 1990-an.”