Tegaskan Dukungan pada Ukraina, Jepang Lanjutkan Sanksi untuk Rusia

TOKYO - Jepang berencana untuk memperkuat interaksi dengan mitranya di Kelompok Tujuh (G7) dan negara-negara Global South sebagai bagian dari kebijakan sanksi terhadap Rusia dan dukungan untuk Ukraina. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, Senin (23/1/2023).

“Untuk memastikan komunitas internasional bekerja sama dalam menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi dunia, G7 akan bersatu dan memperkuat interaksinya dengan apa yang disebut Global South,” kata Kishida, seperti dikutip dari TASS.



“Untuk itu, kita akan bekerja sama mengatasi krisis energi dan pangan krisis dalam ekonomi global. Selain itu, kami akan secara aktif mempromosikan sanksi terhadap Rusia dan dukungan untuk Ukraina," katanya dalam pidato di majelis rendah parlemen.

Ketika berbicara tentang kepemimpinan G7 Jepang, Kishida mencatat bahwa pada KTT Hiroshima, Tokyo bermaksud menunjukkan tekadnya untuk memimpin upaya internasional untuk menciptakan dunia yang bebas dari senjata nuklir.

Jepang, yang memimpin G7 tahun ini, akan menjadi tuan rumah KTT kelompok tersebut di kota Hiroshima pada bulan Mei. Kota itu dibom oleh Angkatan Udara AS pada 6 Agustus 1945, dengan bom nuklir lainnya dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945.



Kishida, yang daerah pemilihannya termasuk Hiroshima, menjelaskan keputusan untuk mengadakan KTT G7 di kota itu dengan mengatakan bahwa pertemuan seperti itu akan mengirimkan sinyal kuat ke dunia, menekankan perlunya meninggalkan senjata nuklir.

Sebelumnya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan cemoohan keras pada Kishida. Menurut Medvedev, Kishida telah menodai ingatan ratusan ribu orang yang tewas dalam serangan bom atom Amerika Serikat (AS) di Hiroshima dan Nagasaki.

Pernyataan Medvedev pada Sabtu (14/1/2023) itu sebagai tanggapan atas peringatan yang dikeluarkan perdana menteri Jepang dan Presiden AS Joe Biden, yang mengatakan, “Jika Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina, itu akan menjadi tindakan permusuhan terhadap kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan." Kedua pemimpin mengeluarkan pernyataan itu setelah pembicaraan di Washington DC pada Jumat.