Rusia Tuding Sekjen PBB Menyalahgunakan Otoritas
Jum'at, 30 September 2022 - 15:52 WIB
Sekjen PBB Antonio Guterres dituding telah menyalahgunakan otoritas karena turut mengomentari hasil referendum 4 wilayah Ukraina yang bergabung ke Rusia. Foto/BBC
NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB seharusnya tidak mempengaruhi sikap anggota organisai. Hal itu diungkapkan delegasi Rusia untuk PBB, setelah Antonio Guterres mencap referendum di Donbass, dan Wilayah Kherson serta Zaporozhye atau Zaporozhia ilegal.
Sebelumnya Guterres mengklaim bahwa referendum, di mana orang-orang memilih untuk bergabung dengan Rusia, tidak dapat disebut sebagai ekspresi asli dari kehendak rakyat karena diadakan di daerah-daerah di bawah pendudukan Rusia.
Dia menggambarkan prosedur aksesi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang akan datang, dan negara bagian Kherson dan Zaporozhia yang memproklamirkan diri sebagai proses pencaplokan wilayah Ukraina.
"Langkah Moskow tidak dapat didamaikan dengan kerangka hukum internasional karena Piagam PBB dan Deklarasi Hubungan Persahabatan tahun 1970 melarang akuisisi teritorial yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan,” kata Sekjen PBB.
Misi Diplomatik Rusia untuk PBB mengatakan bahwa mereka menyesali kata-kata Guterres, yang dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
Dalam sebuah pernyataan, Misi Diplomatik Rusia mengingatkan, dokumen utama PBB mengidentifikasi sekretaris jenderal sebagai Kepala pejabat administrasi Organisasi.
“Fungsi administratif tidak memberikan sekretaris jenderal hak untuk membuat pernyataan politik atas nama PBB secara keseluruhan – karena itu milik negara-negara anggotanya – apalagi eorang diri menyampaikan interpretasi norma-norma Piagam dan dokumen-dokumen Majelis Umum,” kata Misi Diplomatik Rusia di PBB.
"Piagam PBB juga mengatakan bahwa sekretaris jenderal dan sekretariat harus selalu bertindak dengan cara yang tidak memihak dan menahan diri dari tindakan apa pun, yang mungkin mencerminkan posisi mereka sebagai pejabat internasional yang hanya bertanggung jawab kepada Organisasi,” tambah para diplomat Rusia seperti dilansir dari Russia Today, Jumat (30/9/2022).
Sebelumnya Guterres mengklaim bahwa referendum, di mana orang-orang memilih untuk bergabung dengan Rusia, tidak dapat disebut sebagai ekspresi asli dari kehendak rakyat karena diadakan di daerah-daerah di bawah pendudukan Rusia.
Dia menggambarkan prosedur aksesi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang akan datang, dan negara bagian Kherson dan Zaporozhia yang memproklamirkan diri sebagai proses pencaplokan wilayah Ukraina.
"Langkah Moskow tidak dapat didamaikan dengan kerangka hukum internasional karena Piagam PBB dan Deklarasi Hubungan Persahabatan tahun 1970 melarang akuisisi teritorial yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan,” kata Sekjen PBB.
Misi Diplomatik Rusia untuk PBB mengatakan bahwa mereka menyesali kata-kata Guterres, yang dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
Dalam sebuah pernyataan, Misi Diplomatik Rusia mengingatkan, dokumen utama PBB mengidentifikasi sekretaris jenderal sebagai Kepala pejabat administrasi Organisasi.
“Fungsi administratif tidak memberikan sekretaris jenderal hak untuk membuat pernyataan politik atas nama PBB secara keseluruhan – karena itu milik negara-negara anggotanya – apalagi eorang diri menyampaikan interpretasi norma-norma Piagam dan dokumen-dokumen Majelis Umum,” kata Misi Diplomatik Rusia di PBB.
"Piagam PBB juga mengatakan bahwa sekretaris jenderal dan sekretariat harus selalu bertindak dengan cara yang tidak memihak dan menahan diri dari tindakan apa pun, yang mungkin mencerminkan posisi mereka sebagai pejabat internasional yang hanya bertanggung jawab kepada Organisasi,” tambah para diplomat Rusia seperti dilansir dari Russia Today, Jumat (30/9/2022).
tulis komentar anda