Presiden Korsel: Dialog dengan Korut Seharusnya Bukan untuk Pertunjukan Politik
Rabu, 17 Agustus 2022 - 14:31 WIB
Presiden Korsel: Dialog dengan Korut Seharusnya Bukan untuk Pertunjukan Politik. FOTO/Reuters
SEOUL - Pembicaraan dengan Korea Utara (Korut) seharusnya bukan untuk pertunjukan politik, tetapi berkontribusi untuk membangun perdamaian. Hal itu diungkapkan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk-yeol, pada konferensi pers untuk menandai 100 hari pertamanya menjabat, Rabu (17/8/2022).
Yoon mengulangi kesediaannya untuk memberikan bantuan ekonomi bertahap ke Korut, jika itu mengakhiri pengembangan senjata nuklir dan memulai denuklirisasi. Ia juga mencatat, bahwa pihaknya telah menyerukan dialog dengan Pyongyang.
"Setiap dialog antara para pemimpin Selatan dan Utara, atau negosiasi antara pejabat tingkat kerja utama, tidak boleh menjadi pertunjukan politik, tetapi harus berkontribusi untuk membangun perdamaian substantif di semenanjung Korea dan di Asia Timur Laut," kata Suk-yeol, seperti dikutip dari Reuters.
Komentar itu merupakan kritik nyata terhadap serangkaian pertemuan puncak yang melibatkan pendahulunya Moon Jae-in, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dan Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu Donald Trump.
Terlepas dari pertemuan itu, pembicaraan denuklirisasi terhenti pada 2019 dan Korut mengatakan tidak akan memperdagangkan pertahanan diri, meskipun telah menyerukan diakhirinya sanksi. Korut telah diamati sedang mempersiapkan kemungkinan uji coba nuklir, yang akan menjadi yang pertama sejak 2017.
“Korea Selatan tidak dalam posisi untuk menjamin keamanan Korea Utara jika menyerahkan senjata nuklirnya, tetapi Seoul tidak menginginkan perubahan paksa dalam status quo di Utara,” lanjut Suk-Yeol.
Uji coba rudal dan pengembangan nuklir Korea Utara baru-baru ini telah menghidupkan kembali perdebatan mengenai apakah Selatan harus mengejar senjata nuklirnya sendiri.
Suk-Yeol juga mengatakan, dia berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan bekerja dengan AS untuk meningkatkan "pencegahan yang diperpanjang" untuk Korea Selatan. "NPT tidak boleh ditinggalkan dan saya akan mematuhinya sampai akhir," katanya.
Menghadapi penurunan jumlah jajak pendapat dan kontroversi atas pemilihannya sebagai menteri utama, Suk-Yeol ditekan oleh media tentang berbagai masalah termasuk reformasi tenaga kerja, kekurangan perumahan, dan pemulihan dari banjir baru-baru ini.
Sejak Suk-Yeol menjabat pada Mei, dua pemogokan telah merugikan industri lebih dari USD1,6 miliar, menurut perkiraan kementerian tenaga kerja dan pembuat kapal, meskipun tidak ada yang melibatkan penindasan pemerintah sebelum berakhir.
Yoon mengulangi kesediaannya untuk memberikan bantuan ekonomi bertahap ke Korut, jika itu mengakhiri pengembangan senjata nuklir dan memulai denuklirisasi. Ia juga mencatat, bahwa pihaknya telah menyerukan dialog dengan Pyongyang.
"Setiap dialog antara para pemimpin Selatan dan Utara, atau negosiasi antara pejabat tingkat kerja utama, tidak boleh menjadi pertunjukan politik, tetapi harus berkontribusi untuk membangun perdamaian substantif di semenanjung Korea dan di Asia Timur Laut," kata Suk-yeol, seperti dikutip dari Reuters.
Komentar itu merupakan kritik nyata terhadap serangkaian pertemuan puncak yang melibatkan pendahulunya Moon Jae-in, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dan Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu Donald Trump.
Terlepas dari pertemuan itu, pembicaraan denuklirisasi terhenti pada 2019 dan Korut mengatakan tidak akan memperdagangkan pertahanan diri, meskipun telah menyerukan diakhirinya sanksi. Korut telah diamati sedang mempersiapkan kemungkinan uji coba nuklir, yang akan menjadi yang pertama sejak 2017.
“Korea Selatan tidak dalam posisi untuk menjamin keamanan Korea Utara jika menyerahkan senjata nuklirnya, tetapi Seoul tidak menginginkan perubahan paksa dalam status quo di Utara,” lanjut Suk-Yeol.
Uji coba rudal dan pengembangan nuklir Korea Utara baru-baru ini telah menghidupkan kembali perdebatan mengenai apakah Selatan harus mengejar senjata nuklirnya sendiri.
Suk-Yeol juga mengatakan, dia berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan bekerja dengan AS untuk meningkatkan "pencegahan yang diperpanjang" untuk Korea Selatan. "NPT tidak boleh ditinggalkan dan saya akan mematuhinya sampai akhir," katanya.
Menghadapi penurunan jumlah jajak pendapat dan kontroversi atas pemilihannya sebagai menteri utama, Suk-Yeol ditekan oleh media tentang berbagai masalah termasuk reformasi tenaga kerja, kekurangan perumahan, dan pemulihan dari banjir baru-baru ini.
Sejak Suk-Yeol menjabat pada Mei, dua pemogokan telah merugikan industri lebih dari USD1,6 miliar, menurut perkiraan kementerian tenaga kerja dan pembuat kapal, meskipun tidak ada yang melibatkan penindasan pemerintah sebelum berakhir.
(esn)
Lihat Juga :
tulis komentar anda