PM Belanda Minta Maaf kepada Indonesia Atas Kekerasan Ekstrem Selama Perang Kemerdekaan
Jum'at, 18 Februari 2022 - 17:18 WIB
PM Belanda meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan ekstrem selama perang kemerdekaan. Foto/Al Jazeera
AMSTERDAM - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte telah meminta maaf kepada Indonesia setelah sebuah penelitian menemukan tentara Belanda menggunakan “kekerasan sistematis dan ekstrim” dalam upaya sia-sia untuk mendapatkan kembali kendali atas Indonesia pada akhir Perang Dunia Kedua .
Kesimpulan sebuah penelitian Belanda dan Indonesia setelah penyelidikan selama empat setengah tahun menyatakan pasukan Belanda membakar desa-desa dan melakukan penahanan massal, penyiksaan dan eksekusi selama konflik 1945-49, seringkali dengan dukungan diam-diam dari pemerintah.
Temuan itu menghancurkan garis resmi yang telah lama dipegang Belanda bahwa hanya ada insiden-insiden kekerasan berlebihan yang terpencil oleh pasukannya ketika koloni yang telah didiaminya selama 300 tahun berjuang untuk kemerdekaannya.
"Kami harus menerima fakta yang memalukan," kata Rutte dalam konferensi pers pada hari Kamis kemarin setelah temuan itu dipublikasikan.
“Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia hari ini atas nama pemerintah Belanda,” imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat (18/2/2022).
Para peneliti sebelumnya telah mempresentasikan temuan penelitian mereka, yang dimulai pada 2017 dan didanai oleh Belanda sebagai bagian dari perhitungan yang lebih luas dengan masa lalu kolonial yang brutal di Indonesia.
Sejarawan Ben Schoenmaker dari Institut Sejarah Militer Belanda, salah satu dari lebih dari dua lusin akademisi yang berpartisipasi dalam penelitian ini, mengatakan kekerasan oleh militer Belanda, termasuk tindakan seperti penyiksaan yang sekarang akan dianggap sebagai kejahatan perang, “sering dan meluas”.
“Para politisi yang bertanggung jawab menutup mata terhadap kekerasan ini, seperti halnya otoritas militer, sipil dan hukum. Mereka membantunya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menghukumnya sedikit atau tidak sama sekali,” katanya.
Kesimpulan sebuah penelitian Belanda dan Indonesia setelah penyelidikan selama empat setengah tahun menyatakan pasukan Belanda membakar desa-desa dan melakukan penahanan massal, penyiksaan dan eksekusi selama konflik 1945-49, seringkali dengan dukungan diam-diam dari pemerintah.
Temuan itu menghancurkan garis resmi yang telah lama dipegang Belanda bahwa hanya ada insiden-insiden kekerasan berlebihan yang terpencil oleh pasukannya ketika koloni yang telah didiaminya selama 300 tahun berjuang untuk kemerdekaannya.
"Kami harus menerima fakta yang memalukan," kata Rutte dalam konferensi pers pada hari Kamis kemarin setelah temuan itu dipublikasikan.
“Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia hari ini atas nama pemerintah Belanda,” imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat (18/2/2022).
Para peneliti sebelumnya telah mempresentasikan temuan penelitian mereka, yang dimulai pada 2017 dan didanai oleh Belanda sebagai bagian dari perhitungan yang lebih luas dengan masa lalu kolonial yang brutal di Indonesia.
Sejarawan Ben Schoenmaker dari Institut Sejarah Militer Belanda, salah satu dari lebih dari dua lusin akademisi yang berpartisipasi dalam penelitian ini, mengatakan kekerasan oleh militer Belanda, termasuk tindakan seperti penyiksaan yang sekarang akan dianggap sebagai kejahatan perang, “sering dan meluas”.
“Para politisi yang bertanggung jawab menutup mata terhadap kekerasan ini, seperti halnya otoritas militer, sipil dan hukum. Mereka membantunya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menghukumnya sedikit atau tidak sama sekali,” katanya.
tulis komentar anda