Sidang Umum PBB: Biden Diminta Tidak Keluarkan Visa untuk Raisi
Kamis, 29 Juli 2021 - 12:08 WIB
Presiden terpilih Iran diduga menjadi bagian dari apa yang disebut Komisi Kematian dari tahun 1988, yang dituduh memerintahkan penangkapan dan eksekusi ribuan lawan politik Teheran pada saat itu sesuatu yang dibantah keras oleh republik Islam itu.
Raisi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden ke-13 Iran pada bulan Juni, yang legalitasnya dengan cepat dipertanyakan oleh AS. Teheran, bagaimanapun, mencap kritik AS terhadap pemilu Iran sebagai campur tangan, mencatat bahwa Washington tidak memiliki wewenang untuk mengungkapkan pandangannya tentang pemilu di negara lain.
Raisi, yang merupakan mantan hakim ketua yang memiliki hubungan dengan ulama dan Pemimpin Tertinggi agama negara itu, dijadwalkan akan menjabat pada 5 Agustus.
Baca juga: Pakar PBB Dukung Penyelidikan Peran Raisi dalam Pembantaian Ribuan Tapol
Para senator Republik mencatat bahwa ada preseden bagi AS dalam menolak visa bagi pejabat asing yang mencoba menghadiri acara-acara diplomatik, khususnya di PBB, meskipun pertemuan-pertemuan PBB diadakan dengan tujuan menyediakan platform bagi para pemimpin dunia untuk menemukan kesamaan bahasa pada berbagai isu global yang penting.
Pada tahun 2014, Duta Besar Iran Hamid Aboutalebi, yang diklaim oleh anggota parlemen Partai Republik terlibat dalam penyanderaan diplomat Amerika pada tahun 1979, tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat oleh pemerintahan Obama.
Pada tahun 2020, AS metolak visa untuk Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, yang diperkirakan akan berpidato di Dewan Keamanan PBB pada saat itu.
Diplomat Rusia yang ditugaskan di PBB juga menghadapi masalah visa ketika mencoba menghadiri acara-acara PBB, seperti yang dilakukan kepala delegasi Rusia, Konstantin Vorontsov ketika ia akan mengambil bagian dalam pertemuan Komite Perlucutan Senjata PBB.
Raisi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden ke-13 Iran pada bulan Juni, yang legalitasnya dengan cepat dipertanyakan oleh AS. Teheran, bagaimanapun, mencap kritik AS terhadap pemilu Iran sebagai campur tangan, mencatat bahwa Washington tidak memiliki wewenang untuk mengungkapkan pandangannya tentang pemilu di negara lain.
Raisi, yang merupakan mantan hakim ketua yang memiliki hubungan dengan ulama dan Pemimpin Tertinggi agama negara itu, dijadwalkan akan menjabat pada 5 Agustus.
Baca juga: Pakar PBB Dukung Penyelidikan Peran Raisi dalam Pembantaian Ribuan Tapol
Para senator Republik mencatat bahwa ada preseden bagi AS dalam menolak visa bagi pejabat asing yang mencoba menghadiri acara-acara diplomatik, khususnya di PBB, meskipun pertemuan-pertemuan PBB diadakan dengan tujuan menyediakan platform bagi para pemimpin dunia untuk menemukan kesamaan bahasa pada berbagai isu global yang penting.
Pada tahun 2014, Duta Besar Iran Hamid Aboutalebi, yang diklaim oleh anggota parlemen Partai Republik terlibat dalam penyanderaan diplomat Amerika pada tahun 1979, tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat oleh pemerintahan Obama.
Pada tahun 2020, AS metolak visa untuk Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, yang diperkirakan akan berpidato di Dewan Keamanan PBB pada saat itu.
Diplomat Rusia yang ditugaskan di PBB juga menghadapi masalah visa ketika mencoba menghadiri acara-acara PBB, seperti yang dilakukan kepala delegasi Rusia, Konstantin Vorontsov ketika ia akan mengambil bagian dalam pertemuan Komite Perlucutan Senjata PBB.
Lihat Juga :