Biden Hapus Kebijakan Anti Migran, Trump Mencak-mencak
Kamis, 03 Juni 2021 - 13:26 WIB
Mantan Presiden AS Donald Trump menyebut penerusnya, Joe Biden, tidak menginginkan Amerika menjadi bangsa setelah mencabut kebijakan anti migran pemerintahannya. Foto/Poynter
WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meningkatkan retorikanya terhadap kebijakan Presiden Joe Biden terkait migran. Trump mengatakan tujuan presiden baru AS ituadalah menghapus perbatasan dan membanjiri negara dengan begitu banyak orang asing ilegal sehingga setiap komunitas kewalahan.
"Joe Biden adalah presiden Amerika pertama yang sama sekali tidak menginginkan Amerika menjadi sebuah bangsa," kata Trump dalam sebuah pernyataan.
"Negara kita sedang dihancurkan di depan mata kita sendiri," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (3/6/2021).
Pernyataan itu muncul satu hari setelah pemerintahan Biden secara resmi mengakhiri program "Tetap di Meksiko " era Trump. Kebijakan ini memaksa pencari suaka yang tiba di perbatasan selatan AS untuk tinggal di Meksiko sambil menunggu kasus mereka diadili di pengadilan imigrasi. Trump memuji inisiatif tersebut, yang juga disebut Migrant Protection Protocols (MPP), sebagai salah satu program keamanan perbatasan paling sukses yang pernah diterapkan di mana pun.
Tetapi kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Alejandro Mayorkas mengatakan dalam sebuah memo pada hari Selasa bahwa MPP tidak secara memadai atau berkelanjutan meningkatkan manajemen perbatasan dan mempertahankan program itu tidak akan konsisten dengan visi dan nilai-nilai pemerintahan Biden. Dia sebelumnya mengutuk "kekejaman" kebijakan perbatasan Trump.
Pemerintahan baru AS menghentikan MPP ketika Biden menjabat pada Januari, menunggu tinjauan DHS tentang apakah akan menghentikan atau memodifikasi program, dan mengizinkan 11.200 pencari suaka yang sedang menunggu kasus imigrasi mereka untuk memasuki AS.
Trump berpendapat bahwa seiring dengan reformasi suaka, prosedur pemindahan yang dipercepat, dan perjanjian kerja sama dengan negara-negara Amerika Tengah, MPP membantu mengamankan perbatasan dan mengakhiri praktik "tangkap-dan-lepaskan."
Setelah Biden mulai membongkar kebijakan Trump segera setelah menjabat, penyeberangan perbatasan melonjak ke rekor tertinggi. Meskipun perbatasan secara resmi ditutup di tengah pandemi Covid-19, dalam praktiknya, sekitar 65 persen keluarga dan 15% orang dewasa lajang masih dibebaskan ke AS untuk menunggu kasus imigrasi mereka, menurut angka Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada bulan April.
"Joe Biden adalah presiden Amerika pertama yang sama sekali tidak menginginkan Amerika menjadi sebuah bangsa," kata Trump dalam sebuah pernyataan.
"Negara kita sedang dihancurkan di depan mata kita sendiri," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (3/6/2021).
Pernyataan itu muncul satu hari setelah pemerintahan Biden secara resmi mengakhiri program "Tetap di Meksiko " era Trump. Kebijakan ini memaksa pencari suaka yang tiba di perbatasan selatan AS untuk tinggal di Meksiko sambil menunggu kasus mereka diadili di pengadilan imigrasi. Trump memuji inisiatif tersebut, yang juga disebut Migrant Protection Protocols (MPP), sebagai salah satu program keamanan perbatasan paling sukses yang pernah diterapkan di mana pun.
Tetapi kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Alejandro Mayorkas mengatakan dalam sebuah memo pada hari Selasa bahwa MPP tidak secara memadai atau berkelanjutan meningkatkan manajemen perbatasan dan mempertahankan program itu tidak akan konsisten dengan visi dan nilai-nilai pemerintahan Biden. Dia sebelumnya mengutuk "kekejaman" kebijakan perbatasan Trump.
Pemerintahan baru AS menghentikan MPP ketika Biden menjabat pada Januari, menunggu tinjauan DHS tentang apakah akan menghentikan atau memodifikasi program, dan mengizinkan 11.200 pencari suaka yang sedang menunggu kasus imigrasi mereka untuk memasuki AS.
Trump berpendapat bahwa seiring dengan reformasi suaka, prosedur pemindahan yang dipercepat, dan perjanjian kerja sama dengan negara-negara Amerika Tengah, MPP membantu mengamankan perbatasan dan mengakhiri praktik "tangkap-dan-lepaskan."
Setelah Biden mulai membongkar kebijakan Trump segera setelah menjabat, penyeberangan perbatasan melonjak ke rekor tertinggi. Meskipun perbatasan secara resmi ditutup di tengah pandemi Covid-19, dalam praktiknya, sekitar 65 persen keluarga dan 15% orang dewasa lajang masih dibebaskan ke AS untuk menunggu kasus imigrasi mereka, menurut angka Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada bulan April.
tulis komentar anda