Seteru dengan Rusia Memanas, Inggris Akan Tambah Bom Nuklir Jadi 260
Selasa, 16 Maret 2021 - 11:05 WIB
Direktur eksekutif Kampanye Internasional untuk Menghapus Senjata Nuklir (ICAN), Beatrice Fihn, menuduh Inggris mendorong perlombaan senjata nuklir baru yang berbahaya.
"Itu tidak bertanggung jawab, berbahaya dan melanggar hukum internasional," ujarnya, seperti dikutip AFP. "Ini adalah maskulinitas beracun yang dipamerkan."
Perdana Menteri Boris Johnson akan menyampaikan kesimpulan dari tinjauan selama setahun—bertajuk "Global Britain in a Competitive Age"—kepada parlemen pada hari Selasa.
Kantornya di Downing Street menyebut laporan setebal 100 halaman itu sebagai "artikulasi paling komprehensif dari pemerintah tentang kebijakan luar negeri dan pendekatan keamanan nasional" dalam beberapa dekade.
Itu terjadi ketika London berupaya memposisikan dirinya kembali pasca-Brexit, mengubah merek dirinya menjadi "Global Britain" dan mengamati peluang baru di luar Uni Eropa.
Kantor Johnson mengatakan rekomendasinya termasuk "kemiringan" strategis terhadap kawasan Indo-Pasifik, mengingat semakin pentingnya dalam geopolitik global.
Inggris telah mengajukan status mitra di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sementara Johnson akan melakukan kunjungan pertamanya pasca-UE ke India pada bulan April.
Bidang utama lainnya yang akan dibahas dalam tinjauan tersebut mencakup rencana bagi militer untuk mengadopsi teknologi mutakhir seperti drone dan kecerdasan buatan.
Lihat Juga: Masih Disubsidi Negara, Padahal Keluarga Kerajaan Inggris Raih Rp470 Miliar dari Bisnis Properti
"Itu tidak bertanggung jawab, berbahaya dan melanggar hukum internasional," ujarnya, seperti dikutip AFP. "Ini adalah maskulinitas beracun yang dipamerkan."
Perdana Menteri Boris Johnson akan menyampaikan kesimpulan dari tinjauan selama setahun—bertajuk "Global Britain in a Competitive Age"—kepada parlemen pada hari Selasa.
Kantornya di Downing Street menyebut laporan setebal 100 halaman itu sebagai "artikulasi paling komprehensif dari pemerintah tentang kebijakan luar negeri dan pendekatan keamanan nasional" dalam beberapa dekade.
Itu terjadi ketika London berupaya memposisikan dirinya kembali pasca-Brexit, mengubah merek dirinya menjadi "Global Britain" dan mengamati peluang baru di luar Uni Eropa.
Kantor Johnson mengatakan rekomendasinya termasuk "kemiringan" strategis terhadap kawasan Indo-Pasifik, mengingat semakin pentingnya dalam geopolitik global.
Inggris telah mengajukan status mitra di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sementara Johnson akan melakukan kunjungan pertamanya pasca-UE ke India pada bulan April.
Bidang utama lainnya yang akan dibahas dalam tinjauan tersebut mencakup rencana bagi militer untuk mengadopsi teknologi mutakhir seperti drone dan kecerdasan buatan.
Lihat Juga: Masih Disubsidi Negara, Padahal Keluarga Kerajaan Inggris Raih Rp470 Miliar dari Bisnis Properti
(min)
tulis komentar anda