Terkonfirmasi, Biden Akan Perpanjang Perjanjian New START
Jum'at, 22 Januari 2021 - 05:59 WIB
Gedung Putih mengkonfirmasi jika Presiden AS Joe Biden akan memperpanjang perjanjian New START dengan Rusia. Foto/Ilustrasi/Sindonews
WASHINGTON - Gedung Putih mengkonfirmasi laporan yang menyatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden , akan mengupayakan perpanjangan perjanjian senjata New START dengan Rusia selama lima tahun. Ini adalah salah satu keputusan kebijakan luar negeri utama pertama dari pemerintahan baru menjelang berakhirnya perjanjian itu pada awal Februari nanti.
“Presiden telah lama menegaskan bahwa perjanjian New START adalah untuk kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Dan perpanjangan ini menjadi lebih masuk akal ketika hubungan dengan Rusia bermusuhan seperti saat ini,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah briefing seperti dikutip dari Reuters, Jumat (22/1/2021).
Dia juga mengatakan Biden telah menugaskan komunitas intelijen AS untuk penilaian penuh atas pelanggaran siber Solar Winds, campur tangan Rusia dalam pemilu 2020, penggunaan senjata kimia oleh Rusia terhadap pemimpin oposisi Alexei Navalny, dan dugaan pemberian hadiah pada tentara AS di Afghanistan.
“Bahkan saat kami bekerja dengan Rusia untuk memajukan kepentingan AS, kami juga berupaya meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakan sembrono dan permusuhannya,” ujar Psaki.
Sebelumnya, Washington Post telah melaporkan kemungkinan Biden akan memperpanjang perjanjian New START dengan mengutip sebuah sumber dari pemerintahan. Keputusan tersebut harus dibuat dengan cepat karena perjanjian yang membatasi AS dan Rusia untuk mengerahkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis akan berakhir pada 5 Februari mendatang.
Perjanjian pengendalian senjata nuklir, yang akan berakhir pada 5 Februari mendatang, membatasi Amerika Serikat dan Rusia untuk mengerahkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis.
Selain membatasi jumlah senjata nuklir strategis yang dikerahkan ke level terendah dalam beberapa dekade, New START juga membatasi rudal dan pembom darat dan kapal selam yang mengirimkannya.
Berakhirnya perjanjian itu akan mengakhiri semua pembatasan pada penyebaran hulu ledak nuklir strategis AS dan Rusia dan sistem pengiriman yang membawanya. Para ahli kebijakan menilai kegagalan memperpanjang perjanjian itu berpotensi memicu perlombaan senjata baru.
“Presiden telah lama menegaskan bahwa perjanjian New START adalah untuk kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Dan perpanjangan ini menjadi lebih masuk akal ketika hubungan dengan Rusia bermusuhan seperti saat ini,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah briefing seperti dikutip dari Reuters, Jumat (22/1/2021).
Dia juga mengatakan Biden telah menugaskan komunitas intelijen AS untuk penilaian penuh atas pelanggaran siber Solar Winds, campur tangan Rusia dalam pemilu 2020, penggunaan senjata kimia oleh Rusia terhadap pemimpin oposisi Alexei Navalny, dan dugaan pemberian hadiah pada tentara AS di Afghanistan.
“Bahkan saat kami bekerja dengan Rusia untuk memajukan kepentingan AS, kami juga berupaya meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakan sembrono dan permusuhannya,” ujar Psaki.
Sebelumnya, Washington Post telah melaporkan kemungkinan Biden akan memperpanjang perjanjian New START dengan mengutip sebuah sumber dari pemerintahan. Keputusan tersebut harus dibuat dengan cepat karena perjanjian yang membatasi AS dan Rusia untuk mengerahkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis akan berakhir pada 5 Februari mendatang.
Perjanjian pengendalian senjata nuklir, yang akan berakhir pada 5 Februari mendatang, membatasi Amerika Serikat dan Rusia untuk mengerahkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis.
Selain membatasi jumlah senjata nuklir strategis yang dikerahkan ke level terendah dalam beberapa dekade, New START juga membatasi rudal dan pembom darat dan kapal selam yang mengirimkannya.
Berakhirnya perjanjian itu akan mengakhiri semua pembatasan pada penyebaran hulu ledak nuklir strategis AS dan Rusia dan sistem pengiriman yang membawanya. Para ahli kebijakan menilai kegagalan memperpanjang perjanjian itu berpotensi memicu perlombaan senjata baru.
Lihat Juga :
tulis komentar anda