Minta Biden Kembali ke Perjanjian Nuklir, Rouhani: Era Tirani Telah Berakhir
Rabu, 20 Januari 2021 - 18:37 WIB
Presiden Iran Hassan Rouhani. Foto/Al Jazeera
TEHERAN - Presiden Iran , Hassan Rouhani, meminta Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015 yang ditanggalkan oleh pendahulunya Presiden Donald Trump . Ia pun menyambut berakhirnya masa pemerintahan Trump yang disebutnya sebagai era tirani.
"Sebuah era tiran telah berakhir dan hari ini adalah hari terakhir dari pemerintahannya yang tidak menyenangkan. Seseorang yang selama empat tahun hidupnya tidak menghasilkan buah selain ketidakadilan dan korupsi dan menyebabkan masalah bagi rakyatnya sendiri dan dunia," kata Rouhani seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (20/1/2021).
Berbicara lebih lanjut, presiden Iran berjanji untuk menerapkan kewajiban berdasarkan perjanjian nuklir 2015, yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), jika Washington juga kembali pada kesepakatan.
"Bola ada di pengadilan AS sekarang. Jika Washington kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015, kami juga akan sepenuhnya menghormati komitmen kami di bawah pakta tersebut," kata Rouhani dalam rapat kabinet yang disiarkan televisi.
“Hari ini, kami mengharapkan pemerintahan AS yang akan datang untuk kembali ke aturan hukum dan berkomitmen, dan jika mereka bisa, dalam empat tahun ke depan, untuk menghilangkan semua titik hitam dari empat tahun sebelumnya,” imbuhnya seperti dikutip dari Reuters.
JCPOA ditandatangani pada 2015 oleh Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris Raya, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa. Kesepakatan itu menetapkan pencabutan sanksi internasional dari Teheran sebagai imbalan untuk mengekang program nuklirnya.
Setelah AS mencabut dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, Teheran mulai secara bertahap meninggalkan komitmennya sendiri berdasarkan kesepakatan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tingkat pengayaan uranium dan penyediaan akses ke Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Biden tampaknya melihat kembalinya kesepakatan itu sebagai awal pembicaraan yang lebih luas tentang pekerjaan nuklir Iran, rudal balistiknya, dan kegiatan regionalnya. Tetapi Teheran telah mengesampingkan penghentian program rudalnya atau mengubah kebijakan regionalnya.
"Sebuah era tiran telah berakhir dan hari ini adalah hari terakhir dari pemerintahannya yang tidak menyenangkan. Seseorang yang selama empat tahun hidupnya tidak menghasilkan buah selain ketidakadilan dan korupsi dan menyebabkan masalah bagi rakyatnya sendiri dan dunia," kata Rouhani seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (20/1/2021).
Berbicara lebih lanjut, presiden Iran berjanji untuk menerapkan kewajiban berdasarkan perjanjian nuklir 2015, yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), jika Washington juga kembali pada kesepakatan.
"Bola ada di pengadilan AS sekarang. Jika Washington kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015, kami juga akan sepenuhnya menghormati komitmen kami di bawah pakta tersebut," kata Rouhani dalam rapat kabinet yang disiarkan televisi.
“Hari ini, kami mengharapkan pemerintahan AS yang akan datang untuk kembali ke aturan hukum dan berkomitmen, dan jika mereka bisa, dalam empat tahun ke depan, untuk menghilangkan semua titik hitam dari empat tahun sebelumnya,” imbuhnya seperti dikutip dari Reuters.
JCPOA ditandatangani pada 2015 oleh Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris Raya, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa. Kesepakatan itu menetapkan pencabutan sanksi internasional dari Teheran sebagai imbalan untuk mengekang program nuklirnya.
Setelah AS mencabut dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, Teheran mulai secara bertahap meninggalkan komitmennya sendiri berdasarkan kesepakatan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tingkat pengayaan uranium dan penyediaan akses ke Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Biden tampaknya melihat kembalinya kesepakatan itu sebagai awal pembicaraan yang lebih luas tentang pekerjaan nuklir Iran, rudal balistiknya, dan kegiatan regionalnya. Tetapi Teheran telah mengesampingkan penghentian program rudalnya atau mengubah kebijakan regionalnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda