Negara NATO Ini Tak Mau Tunduk pada AS dan China, tapi Pilih Siapkan Ekonomi Perang
Minggu, 05 April 2026 - 05:05 WIB
Menurut New York Times, Prancis bergabung dengan Rusia dan China dalam menentang resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan mengizinkan tindakan militer terhadap Iran di Hormuz. Pemungutan suara, yang awalnya dijadwalkan pada hari Jumat, telah ditunda.
Macron telah secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan Prancis dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada kemampuan rudal, drone, dan kapal selam. Bulan lalu, ia mengatakan Prancis dapat memperluas payung nuklirnya untuk melindungi Jerman dan negara-negara Eropa lainnya.
Sementara itu, Prancis berupaya melipatgandakan persediaan drone kamikaze dan memperluas persenjataan rudal secara drastis pada akhir dekade ini, demikian laporan Politico pada hari Jumat, mengutip rancangan undang-undang perencanaan militer yang menggambarkan dorongan tersebut sebagai persiapan untuk "ekonomi perang."
Menurut dokumen setebal 64 halaman yang akan dipresentasikan oleh pemerintah minggu depan, para pembuat kebijakan Prancis bermaksud untuk fokus pada perluasan persenjataan mereka daripada angkatan bersenjata itu sendiri, sambil mengambil petunjuk dari konflik Ukraina dan Timur Tengah, yang telah mengurangi persediaan senjata Barat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Dalam konteks ini, persediaan amunisi jelajah seperti drone kamikaze akan meningkat sebesar 400%, bom berpemandu AASM Hammer buatan Safran sebesar 240%, dan rudal Aster dan Mica sebesar 30% pada tahun 2030, demikian laporan Politico.
Draf tersebut menyatakan bahwa upaya tersebut dilakukan “dengan tujuan mempersiapkan 'ekonomi perang'," dengan investasi yang disalurkan ke dalam “pembiayaan bersama kapasitas produksi prioritas.”
Menurut proposal tersebut, total pengeluaran pertahanan akan meningkat secara bertahap, dari €63,3 miliar (USD73 miliar) pada tahun 2027 menjadi €76,3 miliar pada tahun 2030. Jumlah tersebut, meskipun ditetapkan dalam undang-undang perencanaan, masih memerlukan persetujuan parlemen baru setiap tahun setelah RUU tersebut disahkan oleh legislatif.
Macron telah secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan Prancis dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada kemampuan rudal, drone, dan kapal selam. Bulan lalu, ia mengatakan Prancis dapat memperluas payung nuklirnya untuk melindungi Jerman dan negara-negara Eropa lainnya.
Sementara itu, Prancis berupaya melipatgandakan persediaan drone kamikaze dan memperluas persenjataan rudal secara drastis pada akhir dekade ini, demikian laporan Politico pada hari Jumat, mengutip rancangan undang-undang perencanaan militer yang menggambarkan dorongan tersebut sebagai persiapan untuk "ekonomi perang."
Menurut dokumen setebal 64 halaman yang akan dipresentasikan oleh pemerintah minggu depan, para pembuat kebijakan Prancis bermaksud untuk fokus pada perluasan persenjataan mereka daripada angkatan bersenjata itu sendiri, sambil mengambil petunjuk dari konflik Ukraina dan Timur Tengah, yang telah mengurangi persediaan senjata Barat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Dalam konteks ini, persediaan amunisi jelajah seperti drone kamikaze akan meningkat sebesar 400%, bom berpemandu AASM Hammer buatan Safran sebesar 240%, dan rudal Aster dan Mica sebesar 30% pada tahun 2030, demikian laporan Politico.
Draf tersebut menyatakan bahwa upaya tersebut dilakukan “dengan tujuan mempersiapkan 'ekonomi perang'," dengan investasi yang disalurkan ke dalam “pembiayaan bersama kapasitas produksi prioritas.”
Menurut proposal tersebut, total pengeluaran pertahanan akan meningkat secara bertahap, dari €63,3 miliar (USD73 miliar) pada tahun 2027 menjadi €76,3 miliar pada tahun 2030. Jumlah tersebut, meskipun ditetapkan dalam undang-undang perencanaan, masih memerlukan persetujuan parlemen baru setiap tahun setelah RUU tersebut disahkan oleh legislatif.
Lihat Juga :