Profil Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang Tewas Diserang AS dan Israel

Perjalanan Karier dan Perannya sebagai Pemimpin Tertinggi Iran

Setelah Revolusi Islam 1979, Khamenei bergabung dengan Dewan Revolusioner dan dengan cepat naik pangkat dalam tatanan politik baru. Dia menjabat sebagai wakil menteri pertahanan, pemimpin salat Jumat di Teheran, dan anggota Parlemen.

Pada tahun 1981, setelah pembunuhan Presiden Mohammad Ali Rajai, Khamenei terpilih sebagai presiden, menjabat selama dua periode berturut-turut hingga tahun 1989. Pada tahun yang sama, Dia selamat dari upaya pembunuhan ketika sebuah bom yang disembunyikan di dalam perekam kaset meledak saat dia berpidato di masjid, menyebabkan lengan kanannya cacat permanen.

Setelah kematian Khomeini pada Juni 1989, Majelis Pakar Iran menunjuk Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, dengan revisi konstitusional kemudian meresmikan posisi tersebut di puncak sistem politik.

Meskipun awalnya dipandang sebagai pilihan kompromi, dia secara bertahap mengonsolidasikan otoritasnya, memperkuat kekuasaan kantor pemimpin tertinggi atas cabang eksekutif dan legislatif. Di bawah kepemimpinannya, Iran mengejar kebijakan luar negeri yang berpusat pada penolakan pengaruh AS, perluasan aliansi regional, dan pemeliharaan pencegahan strategis.

Di dalam negeri, politik Iran bergerak antara arus reformis dan konservatif. Kemenangan Presiden reformis Mohammad Khatami pada tahun 1997 menghasilkan optimisme publik, tetapi Khamenei membatasi upaya untuk membuka Iran kepada Barat. Kepresidenan Mahmoud Ahmadinejad lebih selaras dengan prioritas konservatif, meskipun pemilihan umum 2009 yang dipersengketakan memicu protes massal.

Pemerintahan selanjutnya menavigasi keseimbangan yang kompleks antara pragmatisme dan kekakuan ideologis. Presiden Hassan Rouhani mengejar keterlibatan diplomatik, termasuk negosiasi nuklir, sementara Presiden konservatif Ebrahim Raisi selaras dengan kebijakan Khamenei.

Masa jabatan Khamenei juga menyaksikan gelombang kerusuhan berulang. Pada tahun 2022, kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral memicu protes nasional yang mengungkap keluhan sosial yang mendalam.

Protes kembali meletus pada akhir tahun 2025, awalnya menentang kesulitan ekonomi tetapi kemudian berkembang menjadi demonstrasi anti-rezim massal. Protes tersebut menyebabkan bentrokan kekerasan dan penindakan pemerintah, dengan otoritas Iran mengkonfirmasi lebih dari 3.100 kematian, termasuk warga sipil dan personel keamanan.

Program Nuklir dan Negosiasi

Program nuklir Iran menjadi salah satu isu penting dalam pemerintahan Khamenei. Seiring meningkatnya ketegangan dengan kekuatan Barat, sanksi yang luas sangat membebani ekonomi Iran.

Pada tahun 2015, Teheran mencapai Kesepakatan Komprehensif Bersama (JCPOA), yang membatasi aktivitas nuklir sebagai imbalan atas pencabutan sanksi. Khamenei menyetujui negosiasi tetapi tetap sangat skeptis terhadap Washington. Kesepakatan itu berantakan setelah AS di bawah Presiden Donald Trump menarik diri pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi, yang mendorong Iran untuk mengurangi kepatuhan.

Kematian Khamenei terjadi ketika Washington dan Teheran terlibat dalam negosiasi nuklir tidak langsung. Tuntutan AS dilaporkan termasuk pembatasan permanen pada kemampuan nuklir Iran dan batasan pada persediaan uranium yang diperkaya, sementara pejabat Iran bersikeras bahwa mereka tidak akan melepaskan hak pengayaan atau mengirimkan persediaan ke luar negeri dan menuntut pencabutan sanksi.